Connect with us

FINANCE

“BITCOIN “..BI ingatkan Masyarakat tak Berbisnis” BITCOIN” dkk.di Indonesia.

Published

on

 

JAKARTA, lingkaran.net:

Mata uang virtual (mata uang virtual) termasuk Bitcoin tidak bisa menjadi alat pembayaran di indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang menyatakan uang itu adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, mengatakan pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Sebab, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble).
Selain itu, rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Hal sependapat juga di ungkapkan oleh ” Yulio”  salah satu OKK “ORMAS” Laskar merah putih Markas kota Surabaya ( 18/01/17).
Beliau berharap maraknya transaksi Bitcoin dkk kwatir dimanfaatkan  oknum – oknum yang sengaja mencari keuntungan dengan janji yang tidak bisa dipertangung jawabkan ungkapnya kepada awak media lingkaran.net di kantornya.
Bitcoin bisnis tehgnology yang harus benar-benar memang sangat harus dicermati oleh pemerintah khususnya.
Berbagai bentuk kemasan yang menawarkan sistem kemajuan teghnology dengan iming iming menjajikan crypto currensy ( uang digital).

Transaksi digital

“Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/1).
Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, pihaknya melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.
“Bank Indonesia sebagai otoritas dalam bidang moneter, stabilitas sistem dan manajemen.
Maka dengan ini Ormas Laskar Merah Putih akan ikut serta dalam menahan dan ikut menegakan supermasi sesuai dengan fungsi Organisasi masyarakat sesuai dengan uu no 17 tahun 2013.

( Jaring merah)

 

 

Share this
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

FINANCE

Nekat Curi Perhiasan Majikan, Tersangka ini Akhirnya Dibui

Published

on

By

Foto : Tersangka serta barang bukti

Surabaya, lingkaran.net – Tami (57), warga Kebraon gang Mundu, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Terpaksa harus merasakan dinginnya hidup dibalik jeruji besi Polsek Karangpilang Surabaya, atas dasar laporan Soetomo Liem yang diketahui sebagai majikannya.

Tersangka Tami sendiri saat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga ( ART) kepergok mencuri perhiasan 3 gram milik majikannya yang disimpan di dalam lemari kamar tidur korban.

Di hadapan penyidik, tersangka mengaku Khilaf telah mencuri perhiasan milik korban, yang jika dinominalkan seharga 3 juta itu. Tersangka mengaku kebingungan dengan hutang yang membebaninya.

“Hutang saya banyak pak, suami tidak kerja dan dalam kondisi sakit, “ akunya, Minggu (6/5/2018).

Tersangka yang baru bekerja di rumah korban 1 bulan itu, mengambil perhiasan korban saat korban sedang tidak ada dirumah dan membuka satu persatu lemari di kamar korban, pada Kamis (19/4/2018) siang.

Korban sendiri memberikan tugas kepada tersangka untuk mengurusi kebersihan rumahnya sehingga tersangka sering keluar masuk kamar korban.

“Dilemari ada kotak, lalu saya buka pakai kunci duplikat dan saya ambil anting anting dan uang 2 juta,” ungkap tersangka menceritakan kronologi pencurian yang dikakukannya.

Sementara itu, Kanit reskrim Polsek Karangpilang Surabaya Iptu Marji Wibowo mengatakan, pelaku ini kami tangkap berkat laporan korban dan rekaman CCTV yang terpasang ruang kamar korban.

Lanjut , didalam rekaman CCTV ternyata pelaku seorang pembantu yang masuk ke kamar dengan cara menggunakan kunci ganda (duplikat) pada waktu itu kamar dalam keaadaan terkunci,” beber Marji.

Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000.

“Oleh karena itu, ibu Tami ini kita proses secara hukum pidana. Dan akan kita kenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian ancaman hukumannya 5 tahun penjara,” tandasnya. ( HDN )

Share this
Continue Reading

FINANCE

PERISTIWA DAERAH: Pemkot Surabaya Pastikan Kenaikan PBB Dipengaruhi Banyak Faktor Pemerintah Kota Surabaya memastikan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dipengaruhi oleh banyak faktor. Terutama karena perkembangan, pertumbuhan, dan investasi, serta transaksi jual beli di Kota Surabaya semakin naik.  

Published

on

By

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono

Surabya, lingkaran.net – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono mengatakan Pemkot Surabaya sudah membangun berbagai macam infrastruktur seperti saluran dan jalan-jalan. Pengembang juga banyak yang membuka perumahan-perumahan di berbagai wilayah di Kota Surabaya. “Hal ini lah yang menimbulkan nilai jual rumah, tanah dan bangunan bergerak naik terus setiap tahunnya,” kata Yusron ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/4).

Menurut Yusron, karena nilai jual rumah, tanah dan bangunan naik, maka nilai jual objek pajak (NJOP) permeternya juga naik. Di dalam NJOP itu, ada level-level atau kelas-kelasnya, dan setiap level itu berbeda-beda besaran nilai jualnya. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya no 73 tahun 2010 tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan  pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya.

“Tentunya, NJOP nya itu dihitung dari adanya pertumbuhan dan perkembangan kawasan itu, sehingga apabila kawasan itu semakin tumbuh dan berkembang, maka objek pajak akan naik level dan otomatis nilai besaran NJOP nya juga semakin naik,” kata dia.

Baca Juga Menarik :   Jelang SUKSESI Kepemimpinan NASIONAL 2019 , PRABOWO Sang Macan Asia Siap Menjaga NKRI

Setelah itu, ada yang namanya tarif PBB. Sesuai Perda no 10 tahun 2010, tarif PBB ada dua macam, yaitu 0,1 persen khusus untuk NJOP yang nilainya kurang dari Rp 1 miliar dan 0,2 perses khusus untuk NJOP yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar.

“Sedangkan nilai PBB itu berasal dari NJOP dikalikan dengan tarif PBB yang sudah ditetapkan di dalam Perda. Jadi, karena NJOP nya naik, tentu berpengaruh pada nilai PBB yang akan naik pula,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika nilai total NJOP nya sebesar Rp 900 juta, maka nilai ini dikalikan dengan tarif PBB, yaitu 0,1 persen, dan hasilnya Rp 900 ribu. Namun, karena kawasan di objek pajak itu semakin tumbuh dan berkembang, maka NJOP nya juga naik level hingga mencapai Rp 1 miliar, sehingga tarif PBB nya kena 0,2 persen. “Jika dikalikan, hasilnya Rp 2 juta. Di sini, ada kenaikan yang signifikan hingga Rp 1,1 juta, karena memang objek pajak itu sudah masuk ke tarif PBB 0,2 persen,” kata dia.

Yusron menduga, kenaikan dua kali lipat itu lah yang menyebabkan banyak masyarakat mengeluh terhadap nilai PBB yang harus dibayarkan. Padahal, selama ini penetapan nilai PBB sudah di bawah harga pasar. Tertbukti, jika dilihat di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tidak sama dengan harga pasaran. “Hal inilah yang perlu dipahami oleh semua pihak. Apalagi, tarif PBB 0,1 persen dan 0,2 persen itu sudah diterapkan sejak tahun 2010 atau sejak Perda itu dikedok,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusron memastikan tidak serta merta menaikkan nilai PBB, namun hal itu dipengaruhi oleh perkembangan, pertumbuhan dan transaksi di Surabaya yang semakin naik. Bahkan, ia memastikan bahwa semua yang dilakukannya sudah sesuai peraturan yang ada. “Semua yang kami kerjakan sudah sesuai dengan peraturan,” tegasnya.

Disamping itu, Yusron juga menjelaskan bahwa apabila ada warga yang kurang mampu, bisa mengajukan permohonan keringanan ke BPKPD. Caranya, warga bisa datang langsung ke kantor BPKPD untuk mengajukan permohonan keringanan PBB. Setelah itu, akan ada tim dari BPKPD yang akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk menentukan layak atau tidak diberi keringanan PBB.

“Permohonan pengurangan PBB ini diatur dalam perda nomor 12 tahun 2016. Dalam perda itu diatur bahwa bagi warga yang kenaikannya mencapai 50-100 persen, maka dapat diberi potongan 25 persen. Namun, jika kenaikannya itu lebih dari 100 persen, maka dapat diberi potongan hingga 50 persen dari kenaikan nilai PBB nya,” pungkasnya.(red)

Share this
Continue Reading

FINANCE

Investasi : Yang Perlu Di Waspadai Masyarakat 18 Investasi Ini Diduga Tipu-tipu Alias ​​Bodong

Published

on

By

Jakarta, lingkaran.net – Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspadaidikan) mengimbau masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap tawaran produk dari entitas-entitas yang melakukan kegiatan usaha. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing membantu masyarakat agar terjadi dan tidak ada penawaran atau produk dari entitas- entitas tersebut.

Baca Juga Menarik :   "BITCOIN "..BI ingatkan Masyarakat tak Berbisnis" BITCOIN" dkk.di Indonesia.
Dia menjelaskan saat ini penawaran investasi ilegal yang semakin mengkhawatirkan, karena para pelaku memanfaatkan kurang pahamnya masyarakat terhadap investasi dengan menemukan hasil atau keuntungan yang tidak wajar. Para pelaku adalah entitas yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. “Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan usaha 18 entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa entitas tersebut harus membatalkan kegiatannya,” kata Tongam dalam siaran pers, Selasa (10/4/2018) Berikut 18 entitas yang kegiatannya dihentikan:
1. Agen Kuota Eksklusif https://www.kuotaaxclusive.com/ Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin.
2. PT Duta Network Indonesia Penjualan pulsa multi level marketing (MLM) tanpa izin.
3. KH Pulsa khpulsa.id /khpulsa.com/ Pulsa Pusat Penjualan pulsa multi level marketing (MLM) tanpa izin.
4. PT. Citra Travelindo Jaya Jawa Travel / https://travelpreneur.academy/Penyimpanan pulsa multi level marketing (MLM) tanpa izin
5. PT Sejahtera Mandiri Insani (SMI) Bit Emass Penjualan pulsa multi level marketing (MLM) tanpa izin.
6. UFS Atomy Penjualan produk Atomy secara multi level marketing (MLM) tanpa izin dengan mengatasnamakan PT Atomy Indonesia Inc
7. Atomyindo.com Penjualan produk Atomy secara multi level marketing (MLM) tanpa izin dengan mengatasnamakan PT Atomy Indonesia Inc
8. Ufs 100. com penjualan produk Atomy secara multi level marketing (MLM) tanpa izin dengan mengatasnamakan PT Atomy Indonesia Inc
9. Powerfull Building Building (PNB) Jasa pelatihan secara multi level marketing (MLM).
10. Cavallo Coin- cavallo coin.co/ cavallocoin.net/ www.cavallo Cryptocurrency
11. Voltroon https://voltroon.com Cryptocurrency
12. Bitwin coin Bitwincoin.com/https://bwex.co/ Cryptocurrency
13. Java Coin javacoin.co Cryptocurrency
14. WX Coin wxcoins.com Cryptocurrency
15. Cryptolabs https://cryptolabs.biz/ Cryptocurrency
16. www.unosystem.us Investasi Uang
17. PT Pollywood Internasional Indonesia Investasi Saham
18. PT Seraya Investama Indonesia / www.serayainvestama.com Pialang Berjangka tanpa izin

Share this
Continue Reading

PENGADUAN ONLINE

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori

Trending

error: Content is protected !!