Connect with us

FINANCE

“BITCOIN “..BI ingatkan Masyarakat tak Berbisnis” BITCOIN” dkk.di Indonesia.

Published

on

 

JAKARTA, lingkaran.net:

Mata uang virtual (mata uang virtual) termasuk Bitcoin tidak bisa menjadi alat pembayaran di indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang menyatakan uang itu adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, mengatakan pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi. Sebab, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble).
Selain itu, rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Hal sependapat juga di ungkapkan oleh ” Yulio”  salah satu OKK “ORMAS” Laskar merah putih Markas kota Surabaya ( 18/01/17).
Beliau berharap maraknya transaksi Bitcoin dkk kwatir dimanfaatkan  oknum – oknum yang sengaja mencari keuntungan dengan janji yang tidak bisa dipertangung jawabkan ungkapnya kepada awak media lingkaran.net di kantornya.
Bitcoin bisnis tehgnology yang harus benar-benar memang sangat harus dicermati oleh pemerintah khususnya.
Berbagai bentuk kemasan yang menawarkan sistem kemajuan teghnology dengan iming iming menjajikan crypto currensy ( uang digital).

Transaksi digital

“Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (13/1).
Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, pihaknya melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.
“Bank Indonesia sebagai otoritas dalam bidang moneter, stabilitas sistem dan manajemen.
Maka dengan ini Ormas Laskar Merah Putih akan ikut serta dalam menahan dan ikut menegakan supermasi sesuai dengan fungsi Organisasi masyarakat sesuai dengan uu no 17 tahun 2013.

( Jaring merah)

 

 

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE


: [email protected]

: 0821 3963 6484

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com