Connect with us

Birokrasi

Camat Bantaran, Lantik Pejabat Sementara Kades Kedungrejo

Published

on

Probolinggo, lingkaran.net – Guna mengisi kekosongan pemimpinan Kepala Desa di Pemerintahan Desa Kedungrejo, Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, Maka diangkatlah pejabat sementara (PJ) Kades setempat oleh Pemerintah Kecamatan Bantaran, Rabu (16/5).

Adalah Rahim, sosok yang dipercaya menggantikan posisi Matlawi sebagai Kades Kedungrejo. Agenda pelantikan sendiri berlangsung di pendopo kantor Kecamatan Bantaran dan prosesi pelantikan secara langsung dilakukan oleh Camat Bantaran, Hari Kriswanto. Prosesi pelantikan Pj Kades ini ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan naskah pelantikan.

Hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut, Forkopimka, Kades se kecamatan Bantaran, Tokoh Agama dan Masyarakat serta undangan lainnya. Seperti diketahui pucuk pimpinan di desa Kedungrejo kecamatan Bantaran dalam beberapa bulan ini kosong menyusul meninggalnya Matlawi sebagai Kades desa tersebut. Sedangkan Rahim mempunyai catatan selama ini menjabat sebagai perangkat desa setempat mulai menduduki posisi sebagai Kaur Umum hingga diangkat menjadi Sekretaris Desa (Sekdes).
Prosesi pelantikan Pj Kades Kedungrejo oleh camat Bantaran ini, ditandai dengan pengambilan sumpah serta penandatangan naskah pelantikan. Terhadap terpilihnya Rahim sebagai pejabat sementara Kades Kedungrejo, merupakan hal lumrahdan layak mengingat sosokyang satu ini sejak 1986 telah berkecimpung dalam pemerintahan desa setempat. Langkah Rahim sempat vakum pada tahun 2000 dan tahun berikutnya (2001) dia diangkat sebagai Sekdes hingga saat ini.
Prosesi pelantikan Pj Kades yang disaksikan para undangan ini berjalan seperti yang diharapkan. Rentetan kegiatan yang berlangsung pagi itu dapat terlaksana dengan lancar. Acara diakhiri dengan ramah tamah dan penyampaian ucapan selamat dari undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. (Rul)

Share this
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Birokrasi

Revisi Atas UU Nomor 22 tahun 2009 Justru Menimbulkan Polemik Baru

Published

on

Tommy, Ketua DPC Organda Probolinggo

Probolinggo, lingkaran.net – Adanya isu kesepakatan antara DPR RI dengan Kemenhub terkait revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang memuat ketentuan untuk mengakomodir kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum, hingga saat banyak menuai aksi penolakan dari masyarakat. Mengingat ketentuan tersebut dinilai menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, terutama dipandang dari sisi keselamatan, dalam berkendara di jalan raya, bahkan dipandang ada muatan bisnis, padahal kabarnya kendaraan roda dua tidak layak dijadikan sarana transportasi umum bagi publik.

Kemenhub dan DPR RI sebenarnya tidak perlu gegabah mengambil tindakan merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan tanpa berbagai tahapan kajian yuridis ataupun sosiologis terkait mengakomodir klausul kendaraan roda dua sebagai transportasi angkutan umum. Yang pasti ketika revisi ini tetap diberlakukan akan menjadi beban bagi kepolisian dan dishub dilapangan. “Bagaimanapun kita tahu kalau kendaraan roda dua tidak layak dijadikan kendaraan umum. Ada sejumlah aturan yang salah satunya soal keselamatan. Apabila memaksakan merevisi UU no.22 tersebut, tentunya perlu kajian yang lebih matang dari berbagai aspek. Perangkat kendaraan roda dua sangat terbatas dan ini tentunya akan beresiko pada penggunaya.”Ungkap Tommy, Ketua DPC Organda Probolinggo.

Lebih lanjut Tommy menambahkan agar pemerintah melalui Komisi V DPR RI dan Kemehub perlu melakukan kaji ulang terhadap revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, kalau itu hanya untuk mangatur ketertiban angkutan online. Untuk mengatur angkutan online Permenhub dan atau lebih tinggi lagi menjadi PP atau Perpres dianggap sudah cukup. Karena angkutan online merupakan sebuah cara, bukan norma baru yang harus diterapkan, seperti halnya dengan merevisi UU Nomor 22 tahun 2009.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M Dahroji, Kasie Angkutan Jalan Dishub kota Probolinggo. Menurutnya wacana untuk merevisi UU tersebut perlu ditelaah lebih jauh “Rencana merevisi UU no. 22 yang mengakomodir sepeda motor dijadikan angkutan umum, pastinya akan menimbulkan gesekan dilapangan yang tentunya tidak kita harapkan.”Ujarnya.

Di samping itu, untuk merevisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentunya harus diperhatikan efeknya, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya, mengingat hal ini berkaitan dengan keselamatan dalam di jalan raya, untuk itu dalam pembuatannya harus dipikirkan secara matang tidak hanya untuk kepentingan bisinis. Sehingga perlu kiranya revisi UU tersebut untuk di kaji ulang secara mendalam, karena ini akan menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat.(Tim-Probo) 

Share this
Continue Reading

Birokrasi

BBWS Jatim Sosialisasikan Perjanjian Penandatanganan Kerjasama Program Padat Karya

Published

on

Proses sosialiasikan perjanjian

Surabaya, lingkaran.net – Pelaksanaan program padat karya P3-TGAI melakukan ceremonial dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) HiPPA/P3A penerima program, secara resmi ditandatangani, pada hari rabu (9/5). Kegiatan tersebut di hadiri kurang lebih 350 Desa,dan juga di hadiri kurang lebih 1000 orang yang hadir yaitu HIPPA, di haruskan menghadiri undangan maksimal 2 orang kepala desa yang datang Dari dari kabupaten

Kepala PPK balai besar wilayah kali Brantas prov jatim selaku panitia pelaksana kegiatan bantuan hippa

“Kami berharap dengan penandatangan kerjasama ini berbagai kebijakan percepatan implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa dilakukan secara selaras antar pemkab/lembaga,” ujar Fauzi Idris kepala Balai Wilayah Sungai Brantas Surabaya pada pemaparannya. Dia menjelaskan, dalam penandatangan kerjasama ini memuat beberapa poin penting diantaranya tentang pelaksanaan program padat karya cash, sinergitas Balai Besar Wilayah Sungai dan Masyarakat dalam pelaksanaan UU Desa,

pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta tata kelola keuangan desa yang akuntabel. Menurutnya, berbagai poin dalam penandatangan kerjasama ini diharapkan bisa memfokuskan berbagai program pembangunan di kawasan perdesaan.

“Kami berharap pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan dilakukan secara gotong royong antar Lembaga dan Desa sehingga tujuan menyehterakan warga desa bisa segera terwujud,” katanya.

Terkait pelaksanaan program padat karya cash, kata Fauzi, dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah telah menetapkan sasaran program ini di 100 kabupaten di mana setiap kabupaten akan dipilih 10 desa. Dengan demikian nantinya akan ada 1.000 desa yang menjadi sasaran dari program padat karya cash.

“Kualifikasi desa yang menjadi sasaran dari program padat karya cash ini adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan berbagai indikator termasuk salah satunya tingkat stunting di desa. Kami telah mendapatkan data dari Bappenas untuk menentukan 1.000 desa yang menjadi sasaran dari program padat karya cash,” katanya.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan berbagai program pembangunan telah dilaksanakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai desa di tanah air. Salah satu dampak dari berbagai program tersebut adalah adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kawasan perdesaan.(Yoyok)

Share this
Continue Reading

Birokrasi

Aksi Damai Menolak MIX Mewarnai Peringatan HARDIKNAS di GRAHADI

Published

on

By

Aksi damai walimurid

Surabaya, lingkaran.net – Aksi Damai Menolak MIX ,pengabungan antara SDN Kaliasin 3 menjadi satu ke SDN kaliasin 1 menjadi perhatian khusus bagi para peserta upacara HARDIKNAS di halaman gedung  Grahadi Surabaya.

Aksi damai penolakan MERGER dan MIX yang dilakukan puluhan orang tua wali murid SDN Kaliasin 1 digelar di depan sekolah.

Koordinator Aksi Fery mengatakan ke awak media lingkaran.net , bahwa aksi ini menolak adanya MIX yang akan dilakukan pihak sekolah .

Kalau ini sampai dijadikan satu maka akan bisa menganggu mental siswa – siswi kedepanya .

Insert : Aninda Orang Tua Wali murid

Aksi bungkam mulut dan Petisi pengalangan penandatanganan yang dilakukan oleh wali murid ini bukti penolakan adanya MIK.

Aksi yang sempat menyita perhatian publik ini , pas ketika upacara memperingati HARDIKNAS selesai.

Sekitar 30 menit aksi bungkam mulut dan petisi tanda tangan digelar, sempat jadi kepadatan arus lalu lintas .

Akhirnya peserta aksi dipersilahkan untuk masuk guna musyawarah bersama di ruang sekolah.

Nampak hadir 20 perwakilan wali murid, kepala sekolah sdn kaliasin, linmas, perwakilan muspika.

Insert : Agnes Kabid SDN Dinas Pendidikan Surabaya

Ketua bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Surabaya ” Agnes Warsiati ” membuka gelar pendapat kepada perwakilan wali murid. (2/05/2018).

Aninda Viltani perwakilan memberikan pejelasan terkait aksi damai bahwa selaku orang tua beliau menyayangkan adanya MIK, karena dampak fisiologis dari siswa siswi sangat tertekan.

Sosialisasi pendekatan ke siswa – siswi harus lebih banyak dilakukan bukan malah ditakuti ,ungkapnya .

Beliau juga berharap agar bentuk kepedulian pada anak harus selalu diperhatikan.

Dari hasil musywarah akhirnya, semua perwakilan wali murid agar menulis di selembar kertas terkait keluhan yang akan disampaikan kepada pimpinanya dan secepatnya akan memberikan jawaban, ucap “Agnes Warsiati ” Kabid Sekolah Dasar Negeri Dinas Pendidikan Surabaya ini.

Perwakilan akhirnya membubarkan diri dan tetap akan menunggu hasil dari musyawarah, kalau apabila belum ada kesepakatan  maka akan ada aksi selanjutnya. ( Red)

Share this
Continue Reading

PENGADUAN ONLINE

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori

Trending

error: Content is protected !!