Connect with us

Artikel

Lokalisasi Ditutup, Apakah Solutif Atau Diskriminatif?

Published

on

Oleh: Ach. Hasan

ARTIKEL, Lingkaran.Net- Lazimnya, kita sering mendengar kata “pelacur” yang kerapkali menjadi perbincangan seksi dalam kehidupan sehari-hari, atau lebih spesifik lagi sebut saja lokalisasi, yaitu tempat pelacur yang menjual dirinya untuk mendapatkan keuntungan rupiah dengan cara yang tidak sehat menurut pandangan agama ataupun negara.

Pelacuran bukanlah hal yang baru namun sudah tabu dalam kehidupan sosial, secara historis bahwa kehidupan ini ada sejak beberapa tahun yang lalu, akibat pergaulan bebas atau free sex sehingga dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kekhawatiran ini menjadi alasan utama bahwa tempat lokalisasi adalah awal pemicu hancurnya nilai-nilai, hilangnya norma-norma dan lunturnya moral anak bangsa sebab sangat bertentangan dengan ajaran syariat islam serta aturan undang-undang dasar 1945.

Profesi pelacur adalah profesi yang sangat tidak terhormat dan dilarang oleh agama, bahkan dari sekian agama dimuka bumi ini tentu sangat melarang terhadap hal itu, utamanya adalah agama islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT “Wala Takrobuz Zina”, mendekati saja dilarang apa lagi sampai melakukannya, sebab berzina adalah perbuatan keji yang paling dibenci oleh Allah. Penulis menyadari, mereka bekerja sebagai pelacur adalah pilihan hidup dan hak asasi manusia, namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam konsepsi keislaman dan keindonesiaan kita dalam bernegara.

Dalam logika logis dan etis, tidak ada orang yang mau memberikan kehormatannya pada orang lain hanya karena kebutuhan dirinya sesaat saja, semua itu terjadi karena adanya kebutuhan yang lebih besar dalam rumah tangganya. Salah satu faktor terbesar terjadinya pelacuran adalah, Pertama, minimnya ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehari-hari. Akibat mahalnya biaya hidup membuat mereka harus terjerumus pada profesi yang menurut pandangan masyarakat adalah “Sampah Masyarakat”. Kerapkali bicara soal ekonomi kita sama saja, namun ini bukan alasan konkret sehingga mereka harus menjadi pelacur dengan menjual dirinya ditukar dengan nilai rupiah yang besar.

Kedua, akibat perceraian karena pernikahan dini, hal ini sering menjadi alasan objektif karena trauma dengan masalalu yang begitu mencekam sehingga mereka frustasi menghadapi kejamnya hidup, maka ia terjerumuslah pada dunia pelacuran. Artinya, solusi ini diambil dengan tujuan dalam rangka untuk menghidupi keluarganya.

Keberadaan lokalisasi di masyarakat sangat kontradiktif, ada yang landai-landai saja mereka terhadap keberadaannya dan ada yang sangat berekspektasi bahwa lokalisasi harus di tutup. Sejauh ini apakah pemerintah sudah mencoba melakukan segala macam upaya untuk bagaimana lokalisasi ini bisa diminimalisir, namun kenyataannya sampai sejauh ini lokalisasi masih saja berlangsung dimana-mana. Salah satu contoh yang terjadi pada tahun 2016 ketika dolly surabaya di tutup oleh pemerintah setempat, ini bukan berarti pemerintah surabaya sudah berhasil membersihkan kotanya dari pelacuran, transaksi masih saja berlangsung di banyak tempat bahkan bisa jadi di perumahan-perumahan, kos-kosan atau di jalan-jalan. Jangan dikira bahwa ditutupnya dolly tidak berimbas pada kota-kota di sekitarnya.

Tidak hanya dolly saja, tetapi juga dikabupaten situbondo ada tempat lokalisasi yang masih eksis bekerja sebagaimana layaknya dunia pelacuran, misalnya, “Gunung Sampan Dan Bhandengan”. Konon, Di era kolonialisme belanda dulu, bahwa situbondo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki lokalisasi terbesar di jawa timur, karena di masa itu penarukan menjadi salah satu pintu keluar masuknya barang di daerah tapal kuda, lalu dengan ratusan tahun sampai saat ini bukan tidak ada orang yang berkeinginan agar kota santri ini terbebas dari lokalisasi dan pelacuran, namun pada kenyataannya pelacuran yang sudah ratusan tahun tersebut masih ada di situbondo.

Apa Bentuk Solusi Dari Pemerintah?

Hadirnya pemerintah sangatlah penting untuk menyelesaikan persoalan yang sangat genting ini, karena palacuran akan berimbas pada rusaknya tatanan kehidupan negara yang harmonis. Namun, pemerintah boleh saja dengan tangan besinya menutup secara sah, tetapi juga harus memberikan atau menawarkan solusi terhadap para PSK (Pekerja Sex Komersial) agar hidupnya tidak menjadi lebih hancur dan nganggur.
Disisi lain pemerintah paling tidak meringakan beban mereka untuk diberikan jaminan menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau misalnya pemerintah tidak menemukan solusi, maka ini akan menambah barisan pengangguran dan menaikkan angka kemiskinan pula. Maka dari itu, turut hadirnya pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi konkrit.

Tetapi kalau tidak, ya jangan saja.
Pemerintah secara meyakinkan wajib menawarkan gagasan berupa konsep tentang bagaimana setelah mereka bekerja menjadi PSK lalu mau diarahkan kemana dan mau dibawa kemana nasibnya. Sebab, ini menjadi tanggungjawab moral dari pihak pemerintah untuk mengubah wajah perekonomian dan sosial dimasyarakat. Oleh karena itu, tidaklah benar jika pemerintah hanya saja mampu menutup lalu tidak dapat memberikan solusi yang pasti untuk menjamin dan merubah pola hidup mereka.

Di era milenial seperti hari ini, pergulatan dunia seakan terlihat sangat memberikan kebebasan dan peluang yang luar biasa terhadap terjadinya pelacuran di berbagai tempat dan lokasi, karena gadged merupakan cara mudah untuk para pelacur melakukan transaksi dengan pelanggannya. Kita bisa lihat akhir-akhir ini, tidak jarang kita temui pelacuran secara online di media, bahkan tidak jarang pula ada group-group tertentu yang di khususkan untuk para pencari jasa sex, seperti halnya yang paling mudah di temui dimedia massa seperti Facebook, Twitter dan Instagram.

Dalam hal ini bahwa ditutup atau tidak lokalisasi sangat tidak berpengaruh terhadap berlangsungnya pelacuran. Karena, tempat bukan satu-satunya ukuran terjadinya hubungan seksual yang bukan suami istri, kondisi saat ini sangat berpotensi pelacuran terjadi dimana-mana sesuai keinginan penjual dan pembelinya.

Banyak motif dan desain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan beberapa kelompok untuk mengajak para pelaku bekerja sebagai PSK tersebut, mulai dari memberikan pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan kompetensi hingga pada usaha-usaha masif penutupan yang sering kali di dentumkan, dibeberapa tempat yang sudah di gusur oleh pemerintah, mungkin terlihat berhasil pemerintah menutup lokalisasi pelacuran secara kasat mata, namun sebenarnya mereka beralih tempat yang sekiranya tidak terjangkau oleh pemerintah atau beberapa kelompok yang bisa mengancam pekerjaannya, yang demikian sangat berpotensi akan berpindah ke tempat yang dulunya steril dari dunia pelacuran pada akhirnya mereka harus terkotori.

Dari pada menjamur di masyarakat dan kemana-mana tanpa kontrol, akan lebih tepat dan baik jika lokalisasi sebaiknya di lokalisir dan di pusatkan di satu tempat saja agar tidak berimbas pada masyarakat umum. Hal ini yang menjadi pertanyaan dari elemen masyarakat terkait tawaran solusi terhadap para Pekerja Sex Komersial tersebut. Artinya, tidak ada persoalan walaupun ditutup namun solusinya harus jelas agar tidak berkesan terjadi diskriminasi terhadap hak asasi manusia.

*Penulis Adalah Ketua Cabang PMII Kabupaten Situbondo

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori