Connect with us

PERISTIWA DAERAH

MD.3 Kado 20 Tahun Reformasi….MAHASISWA Geruduk Kantor DPRD Kota & Kabupaten BLITAR.

Published

on

Blitar,lingkaran.net –  Puluhan Pemuda yang mengatasnamakan  Aliansi mahasiswa untuk demokrasi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) blitar, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) blitar, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM),Universitas Islam ( UI) blitar, Universitas Nahdatul Ulama ( UNU ) 7/03/2018.

Kedatangan puluhan aliansi pemuda mahasiswa di kantor DPRD kota blitar, bikin surprise anggota dewan yang berada dalam gedung dewan. Pagi 09.15 wib, Kedatangan aliansi mahasiswa tersebut dalam rangka menyuwarakan aksi penolakan terhadap Revisi undang undang no 17 tahun 2014 tentang MD3 ( MPR, DPR, DPD, DPRD ) Terutamanya pasal 73,122 poin k, serta pasal 245 terkait penambahan Hak MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dalam memberi pertimbangan terhadap pemanggilan anggota yang terjerat kasus pidana umum, dalam beberapa pasal tersebut mereka menganggap bahwa telah menciderai semangat demokrasi.

Ketua DPRD kota Blitar Glebot Catur Arijanto SH. menemui puluhan aliansi  mahasiswa dengan mengapresiasi apa yang telah di lakukan oleh mahasiswa kususnya dalam hal mengawal undang undang MD3 ” , kewenangan undang undang MD3 yang ada di DPR pusat serta sekarang sudah di meja Presiden.

Aspirasi dari kawan- kawan mahasiswa ini tetap saya terima dan akan saya teruskan ke pengurus pusat” ungkap Ketua DPRD kota Blitar dari fraksi PDI P.

Dalam aksi tersebut, sempat di warnai ketegangan ketika mahasiswa mau membakar Ban sebagai perwujutan emosi kerena produk hukum legislatif ini di anggap “serampangan” asal-asalan,Nuris eka salah satu koordinator aksi dari HMI menuturkan bahwa produk hukum hasil revisi ini sangat aneh di paksakan dan menciderai demokrasi seperti yang di sampaikan dalam orasinya ” Polri ini bukan alat dari legislatif, namun alat negara, kenapa dalam pasal 73 seolah olah memaksa wewenang polri untuk membantu proses pengawasannya DPR, ini sangat aneh dan ironi sekali,DPR bukan penyidik atau penyelidik yang berhak meninterfensi Polri.

Aksi teaterikal yang dilakukan mahasiswa tersebut mengambarkan  dengan adanya ke-arogansian anggota dewan, kususnya dalam membuat kebijakan serta keputusan atas nama rakyat.

Dalam penutupan aksi koordinator dari HMI memberikan sebuah cindera mata terhadap ketua dewan berupa sebuah fandel untuk DPR RI yang bertuliskan 20 tahun reformasi sebagai perwujutan terimakasih telah memberikan kado buruk berupa UU MD3 untuk mengenang perjuangan 1998 reformasi indonesia.Setelah di tanda tanganinya sebuah bukti kritikan dari mahasiswa oleh Ketua DPRD Kota Blitar serta pemberian cindera mata,mahasiswa bergeser menuju gedung DPRD Kabupaten Blitar yang langsung di sambut oleh perwakilan dari fraksi PAN, Ir. H. M. Heri Romadhon, MM dalam sambutanya kepada mahasiswa menyampaikan apresiasi yang cukup mendalam terkait daya kritis mahasiswa GMNI DAN HMI yang telah memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah di buat anggota dewan, seperti dalam pernyataan ” terimakasih HMI dan GMNI Blitar yang memberikan sebuah kritik kontruktif terhadap kami dan hal ini akan kami sampaikan di senayan” ungkap pria paruh baya tersebut. Dalam orasi di kantor DPRD kabupaten juga sempat di warnai ketegangan karena mahasiswa tidak segera di temui sampai pada aksi dorong pagar juga terjadi.  ( NS )

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori