Connect with us

HUKRIM

” OMBUDSMAN RI”, Perwakilan Jawa Timur, Membuka Posko Pengaduan Korban Travel Umrah & Haji Surabaya.

Published

on

Posko tersebut berada di Jalan Ngagel Timur Surabaya, tepatnya di Kantor Ombudsman Jawa Timur, Jumat (9/2/2018).

“Mengikuti perkembangan akhir-akhir ini, ramai sekali di media terdapat 12.000 lebih korban tertipu oleh travel haji dan umrah ini,” kata PLH Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim, Muflihul Hadi, Jumat, (9/2/2018).

Sudah ratusan ribu korban calon jamaah umroh (konsumen) yang tidak diberangkatkan oleh pihak travel. Kasus First Travel adalah pemantik terbukanya fenomena Gunung Es perihal banyaknya Travel Umroh yang telah melakukan “penipuan” dan penyimpangan terhadap Calon Jama’ah Umroh. Fenomena itu terus terjadi sampai pada awal Tahun 2018, hingga sekarang, dengan beberapa kasus nasional yang telah dihimpun oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Kejadian penipuan itu tidak terhenti begitu saja, meski pemilik First Travel telah mendapat dampak hukum atas tindakan yang dilakukannya. Salah satu media nasional memberitakan bahwa Abu Tour Travel belum bisa memastikan sejumlah 27.000 jama’ah umroh untuk berangkat, PT. Solusi Bakar Lumampah (SBL) juga belum bisa memberangkatkan 12.645 calon jama’ah dari total 30.237 Orang dan 117 Orang jama’ah plus yang telah mendaftarkan diri via PT. SBL tersebut, beIakangan juga tersiar kabar PT. Biro Perjalanan Msata Al-Utsmaniyah atau yang popular nama Hannien Tour juga belum bisa memberangkatkan 1.800 calon jama’ah umroh, jumlah itu masih bisa bertambah lantaran masih banyak calon jama’ah umroh yang terdaftar di hannien Tour enggan melapor.

Fakta-fakta tersebut dikarenakan antara lain; Pertama, Kemudahan perijinan travel umroh tanpa ada regulasi yang ketat, sehingga keberadaan travel ini makin menjamur, selain karena juga bisnis ini cukup menguntungkan. Kedua, fakta bahwa Kementrian Agama sebagai regulator  berhenti hanya sebatas sebagai penyusun regulasi, tanpa dibarengi dengan komitmen dan penguatan secara kelembagaan untuk melakukan pengawasan, dan juga, penindakan. Dua Analisa itu disebabkan pada beberapa hal yang lain, Pertama, kemudahan perijinan ini membuat Kemenag tidak bisa melakukan pendataan jumlah travel secara pasti, karena belum sinkron data mereka dengan DPMPTSP. Kedua, Kemenag belum memiliki jumlah secara valid dan faktual berkaitan dengan Jumlah calon jama’ah Umroh di masing-masing travel tersebut. Ketiga, kernenag kerap mengedepankan negosiasi antara perusahaan travel dengan Jemaah, dan tidak memiliki ketegasan penindakan ketika masalah mulai muncul, dan Kemenag tidak memberikan sanksi apapun.

Kondisi yang begitu banyak telah memakan korban, tentu penting untuk segera ditindak lanjuti. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur telah berkomunikasi dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) untuk membentuk posko pengaduan korban travel umroh ini dalam rangka merespon kondisi tersebut. Ombudsman merasa perlu untuk menggandeng YLPK karena tidak mungkin kasus ini bisa dilakukan oleh Ombudsman sendiri, karena memang kasus Travel Umroh ini juga menyangkut agen swasta .

Format kerjasama ini memposisikan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Trmur merespon pengaduan dengan melakukan klarifikasi kepada Kemenag perihal perijinan Travel Umroh, dan berujung pada pemberian Rekomendasi untuk mencabut ijin travel tersebut, apabila ditemukan proses yang tidak benar. Namun, apabila travel tersebut tidak berijin, maka pelapor diarahkan untuk melaporkan ke kepolisian, yang pelaporan tersebut akan diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.

Hadi menuturkan, launching posko pengaduan ini berawal dari korban yang bingung ingin melapor kemana dan malu untuk melapor.

Ombudsman tidak berdiri sendiri, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Layanan Perlindungan Konsumen (YLPK), yang diketuai oleh M Said Sutomo.

“Karena Ombudsman tidak bisa menangani hal terkait dengan perusahaan swasta, maka kami bekerja sama dengan YLPK yang bisa menangani hal tersebut,” tambahnya saat jumpa pers.

Posko pengaduan korban travel umrah dan haji tersebut rencananya buka sampai 28 februari 2018,namun masih bisa mengadu meski posko tutup.

Sedangkan jam bukanya adalah mulai pukul 08.00-16.00 WIB. ( gus22)

 

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE


: aduan@lingkaran.net

: 0821 3963 6484

RUANG IKLAN ANDA

Arsip

Kategori