Surabaya, Lingkaran.net Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Sabtu (26/10).
Adhy menjelaskan bahwa APBD 2025 difokuskan pada sektor-sektor utama untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, dengan alokasi terbesar pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, sidang ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD M. Musyafak Rouf serta anggota DPRD Jatim periode 2024-2029.
Dalam paparannya, Adhy menyampaikan target Pendapatan Daerah 2025 sebesar Rp26,16 triliun, dengan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp16,49 triliun dan Pendapatan Transfer Rp9,67 triliun.
Untuk mendukung pembangunan, alokasi Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp27,66 triliun.
Adhy merinci bahwa sektor Pendidikan menjadi prioritas dengan anggaran sebesar Rp8,76 triliun, diikuti sektor Kesehatan dengan Rp5,35 triliun. Sebagian besar dana kesehatan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas di RSUD Dr. Soetomo dan RSUD Dr. Saiful Anwar, rumah sakit andalan provinsi.
“Infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Kami mengalokasikan Rp1,15 triliun untuk memperbaiki jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya demi mendorong mobilitas dan konektivitas di Jawa Timur,” ujar Adhy.
APBD 2025 juga menggarisbawahi dukungan untuk sektor unggulan daerah, seperti kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, dan transmigrasi.
Dukungan ini, menurut Adhy, diharapkan dapat memperkuat ekonomi lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.
“Setiap alokasi anggaran sudah dirancang untuk menyasar masalah riil di masyarakat, termasuk pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” jelas Adhy.
Kendati demikian, APBD 2025 menghadapi defisit sebesar Rp1,49 triliun. Defisit ini akan ditutup melalui Pembiayaan Neto, dengan sumber utama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) senilai Rp1,5 triliun, serta alokasi pengeluaran Rp9,17 miliar untuk pembayaran cicilan utang terkait pemulihan ekonomi.
Adhy menegaskan bahwa rancangan APBD 2025 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), demi mencapai target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Di akhir pemaparannya, Adhy mengajak anggota DPRD untuk segera membahas rancangan APBD ini agar dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
“Kami berharap sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera dan maju,” tutup Adhy.
Sidang paripurna ini menandai langkah awal dari pembahasan APBD 2025 yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Alkalifi Abiyu
