Surabaya, Lingkaran.net DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Komisi C Bidang Keuangan resmi menyampaikan laporan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (PT. BPR Jatim) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Senin (23/12/2024).
Juru bicara Komisi C, Nur Faizin, menegaskan pentingnya regulasi baru ini sebagai upaya strategis memperkuat peran PT. BPR Jatim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“PT. BPR Jatim memiliki peran vital dalam mendukung sektor UMKM, pertanian, dan pembiayaan produktif di Jawa Timur. Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang,” ujar Faizin.
Raperda ini, lanjut dia, merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat.
Dengan disahkannya Raperda ini, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 yang selama ini menjadi dasar hukum PT. BPR Jatim akan dicabut dan digantikan.
Komisi C, kata Nur, menyoroti kebutuhan akan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penguatan dan pengembangan PT. BPR Jatim.
