Surabaya, Lingkaran.net Gelombang penolakan terhadap proyek reklamasi di pesisir Kenjeran, Surabaya, semakin menguat. Puluhan nelayan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maritim Madani mendatangi Komisi D DPRD Jawa Timur pada Rabu (19/2) untuk menyuarakan keresahan mereka.
Mereka menilai proyek Surabaya Waterfront Line (SWFL) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) akan merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan pihaknya mendukung penuh aspirasi nelayan dan akan mengawal tuntutan mereka hingga ke tingkat pusat.
“Kami menerima perwakilan nelayan yang khawatir terhadap dampak reklamasi di kawasan pesisir, mangrove, dan wilayah tangkap nelayan. Ini bukan hanya tentang ekonomi nelayan, tetapi juga keberlanjutan ekosistem laut,” tegasnya.
Menurut Halim, penolakan proyek reklamasi ini juga didukung oleh BEM SI dan BEM NU, yang menuntut pencabutan PSN tersebut. Bahkan, Ketua DPRD Jatim telah menandatangani pernyataan dukungan terhadap tuntutan ini.
“Kami segera mengajukan surat ke pimpinan dewan agar tuntutan nelayan disampaikan ke Kementerian ATR/BPN. Kami tidak ingin nelayan kehilangan ruang hidup mereka akibat kebijakan yang merugikan,” ujar politisi asal Madura ini.
