Surabaya, Lingkaran.net Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan agar semua pihak, terutama aparat keamanan, tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, menekankan bahwa pendekatan dialogis harus menjadi prioritas utama dalam menjaga ketertiban aksi di berbagai kota, termasuk di Surabaya.
“Kami berharap semua pihak tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Mahasiswa yang berdemonstrasi adalah anak-anak bangsa yang membawa aspirasi sebagai bagian dari tugas sejarahnya. Pendekatan humanis dan dialogis harus diutamakan oleh semua pihak,” ujar Deni dalam keterangannya, Selasa (25/3/2024).
Menurutnya, demonstrasi adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalangi, apalagi dihadapi dengan represif. Ia pun menyoroti laporan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis di Surabaya.
