Dalam Mediasi, Yuyun Akui Bahwa Memang Ada Transaksi Atas Sebidang Tanah Antara Dirinya Dengan Sriwahyuni

Banyuwangi, lingkaran.net-Pertemuan mediasi dalam rangka klarifikasi permasalahan tanah antara Sriwahyuni sebagai pemohon dan Yuyun sebagai termohon berakhir damai. Selasa, (28/07/2020).

Mediasi yang di gelar di ruangan Kades Sambimulyo Andik sempat terjadi sedikit ketegangan, hal ini di picu oleh Yuyun sebagai termohon yang di minta klarifikasinya mempertanyakan apa maksut Sriwahyuni dengan semua ini sedang permasalahan tanah itu menurutnya telah selesai.

“Semua kan sudah selesai, uangnya juga sudah di kembalikan, apa lagi yang di inginkan?, ketus Yuyun.

Menanggapi penyataan Yuyun, Sriwahyuni menimpali, “Memang benar uang ganti pembelian sawah itu sudah saya terima, tapi kan setelahnya ada permintaan saya bahwa saya minta untuk dapat menggarap lagi selama 20 tahun, turun lagi jadi 10 tahun, akhirnya saya hanya minta untuk menggarap sawah sampai tanaman jeruk yang telah saya tanam mati. Namun kenyataanya Heru malah menyuruh saya mencabuti tanaman jeruk saya yang kini berumur 15 bulan, artinya ada kesepakatan yang di ingkari oleh Heru, inilah yang saya mintakan keadilan”, papar Sriwahyuni.

Suasana baru dingin ketika Rocky selaku pendamping menjelaskan bahwa inti pertemuan ini hanya untuk mengetahui cerita asal tanah, bukan untuk menghakimi Yuyun atau yang lain.

“Pertemuan ini hanya untuk klarifikasi bahwa memang pernah ada peralihan tanah dari Yuyun ke Sriwahyuni, seperti yang telah diakui Yuyun, hanya itu. Selanjutnya kami akan melangkah ke pihak lain untuk menelusuri dan mempertanyakan peralihan dalam proses pembuatan Sertifikat atas nama Heru triono ini”, papar Rocky.


Dalam sambutan penutup, Andik selaku Kades Sambimulyo berpesan agar semua bisa di selesaikan secara damai, apalagi pihak pihak yang berperkara ini masih ada ikatan keluarga, “Mewakili pemerintahan desa Sambimulyo saya berpesan agar semua permasalahan ini  sedapat mungkin dapat di selesaikan di bawah dan secara damai sesuai pesan 3 pilar. Pemerintahan desa posisinya hanya memediasi, bukan untuk memberikan keputusan. Untuk itu bila memang pihak pihak yang berperkara tidak puas dengan hasil mediasi perkara, adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan di institusi pengadilan, namun saya tetap berharap semua dapat di selesaikan di bawah”, pinta Andik seraya menutup pertemuan mediasi dan klarifikasi.(LNBwi).