Connect with us

JAWA TIMUR

DI TUDING MELANGGAR PERMENDAGRI, WARGA LAPORKAN KADES KEPULUNGAN PASURUAN KE OMBUDSMAN JATIM

Putra Flores

Published

on

Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Jl. Ngagel timur nomor 56 kota Surabaya-Jatim

JATIM, LINGKARAN.NET-Indonesia sebagai negara hukum, yang dimana pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa like and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Herman selaku aktivis kepemudaan Desa Kepulungan Desa kepulungan kecamatan gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur saat ditemui oleh awak media di Depan Kantor Ombudsman Perwakilan jawa timur di jalan Ngagel Timur No.56 kota Surabaya,Senin,31 Agustus 2020 dia mengatakan “Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu” Ujarnya

Selain itu dia juga menambahkan “Camat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta lapangan camat masih saja kecolongan terhadap tahap administratif. Sehingga kelengahan camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidakdisiplinan kepala desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa”.

Besok pada hari Selasa 1 September 2020 kita akan bawah kembali berkas-berkas yang sudah lengkap untuk bisa sebagai bahan pertimbangan Ombudsman Jawa Timur kepada pemerintahan Desa Kepulungan, karena sampai hari ini ombudsman belum menerima aduan terkait permasalahan ini. Tutupnya.(BM).

Advertisement


PENGADUAN ONLINE


: aduan@lingkaran.net

: 0821 3963 6484
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com