Connect with us

HUKRIM

Diduga Oknum Perangkat Desa Selewengkan BPNT

whrd99

Published

on

Warga Kabupetan Tuban mengadu Dinsos P3A terkait penyaluran BPNT yang diduga dikorupsi

Tuban, lingkaran.net – Dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) oleh salah satu oknum perangkat desa Cempokorejo, Kecamatan Palang patut menjadi atensi bersama, khususnya pemerintah.

Warga didampingi kuasa hukumnya laporkan oknum aparat desa Cempokorejo terduga selewengkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Polres Tuban

Sebab, terungkapnya dugaan penyelewengan bantuan pangan untuk warga miskin tersebut menunjukkan adanya sistem penyaluran yang tidak beres.

Ada proses yang dilanggar. Sesuai standar prosedur operasional (SOP) penyaluran kartu keluarga sejahtara (KKS), semestinya kartu semacam ATM itu langsung diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Warga lakukan aksi protes di Dinsos Kabupaten Tuban terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang baru diberikan tahun 2020 yang seharusnya diberikan tahun 2018

Dihadapan pejabat dinos, Sri Tutik (45), salah satu warga atau KPM asal Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban menjelaskan, jika dirinya mendapat bansos dari pemerintah sejak tahun 2018. Akan tetapi, setelah ditanyakan ke perangkat desa pihaknya tidak mendapatkan jawaban yang baik.

“Saat saya tanyakan ke pak sekdes, katanya tidak tahu, sehingga saya lalu menanyakan ke kecamatan,” jelas Tutik kepada awak media lingkaran.net.

Saat di Kantor Kecamatan Palang, warga tersebut diinformasikan bahwa pihaknya seharusnya telah mendapatkan bantuan BPNT sejak 2018 lalu.

Namun, beberapa waktu setelah menanyakan ke kecamatan, pihaknya baru mendapatkan kartu tersebut dari salah satu oknum perangkat desa Cempokorejo. Anehnya saat diterima kondisi kartu sudah terbuka dengan nomor PIN tertempel di kartu.

“Saya baru terima kartu BPNT ini tanggal 17 Mei kemarin. Tapi saat saya tanyakan mengapa sudah terbuka, malah saya dibentak-bentak oleh pak sekdes Cempokorejo,” keluhnya.

Bahkan, anehnya tak berselang lama, Sekdes Cempokorejo melalui agen BPNT memberikan 19 karung beras dengan berat 215 kilogram. Alasannya, sebagai pengganti bansos sejak 2018 hingga 2020 yang selama ini belum diterima KPM, disini merupakan suatu kejanggalan yang patut ditelusuri lebih dalam oleh pihak kepolisian.

“Dari sinilah kecurigaan saya muncul, sehingga kami menanyakan tentang kejelasan bantuan BPNT ke Dinsos Tuban,” jelas Tutik.

Sementara itu, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tuban, Santoso menanggapi, serius adanya aduan masyarakat tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti ke pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini pendamping PKH atau TKSK Kecamatan.

“Setelah ini, kami akan menindaklanjuti melalui Korda dan TKSK untuk menelusuri laporan KPM di tingkat desa,” ungkap Santoso.

Jika diruntut sesuai laporan KPM, bahwa seharusnya kartu BPNT maupun PKH dari bank masih tertutup dan tersegel serta PIN juga ada didalam amplop. Apabila sudah terbuka, maka bisa dipastikan sudah digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain.

Pihaknya menghimbau, kepada masyarakat atau KPM, jika merasa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponen, segera menanyakan kepada kependamping PKH atau TKSK kecamatan.

Dugaan kasus penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh oknum perangkat Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban berbuntut panjang.

Didampingi kuasa hukumnya, sejumlah warga mendatangi Mapolres Tuban guna melaporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial tersebut. Mereka merasa tidak mendapatkan haknya selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT selama 2 tahun.

“Kami datang ke sini untuk melaporkan adanya dugaan penyelewengan program BPNT oleh salah satu oknum perangkat desa Cempokorejo,” ujar kuasa hukum warga, Nang Engki Anom Suseno saat ditemui di Mapolres Tuban, Kamis (18/6).

Pria yang juga sebagai Direktur LBH Peka Tuban itu merasa prihatin dengan kasus yang menimpa warga. Kata dia, program yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu harus tepat sasaran. Bukan malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kita sudah mengantongi nama oknumnya, yang jelas ada oknum perangkat desa yang kita laporkan,” imbuhnya.

Ia berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus tersebut secepatnya, karena diyakini masih adanya kasus-kasus lain yang belum terungkap ke publik.

“Program ini sifatnya urgent dan harus tersalurkan kepada masyarakat. Kalau perkara ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Makanya, kami di sini mengawal dan memastikan kalau perkara ini bisa tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tuban AKP Yoan Septi Hendry membenarkan adanya laporan warga terkait dugaan penyelewengan program BPNT. “Ya mas, laporan sudah kami terima dan kita akan segera laksanakan penyelidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Sri Tutik (45), salah satu penerima BPNT mengungkapkan bahwa bantuannya tidak tersalurkan sejak tahun 2018 lalu. Hal inilah yang membuat dirinya bersama warga lain melakukan protes ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.

“Saya tanya kenapa kartu BPNT itu baru keluar tahun ini, seharusnya sudah di tahun 2018 lalu,” kata Sri Tutik.

Selain Sri Tutik, ada belasan warga lain yang senasib dengan dirinya. Akhirnya, setelah melakukan protes, pihak desa memberikan kartu BPNT dalam kondisi sudah tidak tersegel. Warga kemudian diberikan surat pemberitahuan untuk mengambil beras BPNT di agen.

“Setelah itu, kita diberikan surat untuk mengambil beras di agen sebanyak 19 karung dengan ukuran bermacam-macam,” tuturnya.(Lingkaran.net-Tuban)

Advertisement


PENGADUAN ONLINE


: aduan@lingkaran.net

: 0821 3963 6484
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com