Capaian tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dan menjadi fondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Dari total sekitar 3,3 juta penduduk Kota Surabaya, sebanyak 2.254.680 jiwa tercatat sebagai wajib KTP elektronik. Pemkot Surabaya kini membidik target perekaman 100 persen pada tahun 2026 melalui penguatan layanan administrasi kependudukan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan tingginya capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan terintegrasi. 

"Selain mengejar target perekaman 100 persen, kami juga mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga mencapai 40 persen pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital," ujarnya, Jumat (5/6/2026). 

Menurut Irvan, keberhasilan perekaman e-KTP menjadi modal utama dalam mempercepat implementasi IKD. Hingga saat ini, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32 persen dari total penduduk wajib KTP elektronik. 

IKD merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat menyimpan dan mengakses berbagai dokumen kependudukan langsung melalui telepon pintar. Tidak hanya KTP elektronik, berbagai dokumen penting lainnya juga dapat diakses dalam satu aplikasi yang terintegrasi. 

"IKD merupakan bagian dari transformasi menuju pemerintahan digital. Masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses dokumen kependudukan, tetapi juga menjadi lebih adaptif terhadap layanan digital yang terus berkembang," jelasnya. 

Melalui sistem tersebut, warga dapat memanfaatkan QR Code resmi untuk verifikasi identitas secara cepat dan praktis. Kehadiran IKD juga mendukung pelayanan publik yang lebih efisien karena mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. 

Pemkot Surabaya memastikan aspek keamanan menjadi perhatian utama. IKD dilengkapi teknologi verifikasi biometrik melalui pengenalan wajah serta sistem enkripsi yang dirancang untuk melindungi data kependudukan dari potensi penyalahgunaan. 

Untuk mempercepat adopsi IKD, layanan aktivasi kini tersedia di berbagai titik, mulai kantor kelurahan dan kecamatan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, SPP Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya, Pakal, hingga layanan jemput bola yang rutin hadir saat Car Free Day (CFD) di Taman Bungkul. 

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat landasan hukum penggunaan IKD melalui surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada berbagai instansi, termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga di Kota Surabaya. 

Melalui kebijakan tersebut, IKD ditegaskan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik sebagai identitas resmi penduduk.  

Artinya, masyarakat tidak lagi perlu membawa banyak dokumen fisik, melakukan legalisasi, maupun menyiapkan fotokopi berkas untuk berbagai kebutuhan administrasi. 

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Surabaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efisien, dan ramah lingkungan melalui konsep paperless atau minim penggunaan kertas.

Di tengah keterbatasan lahan pertanian di Pulau Jawa, Pemkab Jember memilih fokus pada peningkatan luas panen melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah), Irigasi Perpompaan (Irpom), serta modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan). 

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait saat kegiatan Pro Gus'e Update di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember, Sabtu (6/6/2026). 

Menurut Gus Fawait, menambah luas lahan pertanian di Pulau Jawa bukanlah perkara mudah. Karena itu, strategi yang dipilih pemerintah adalah meningkatkan intensitas tanam dan luas panen dari lahan yang sudah ada. 

"Kalau kita ingin meningkatkan luas lahan di Pulau Jawa agak susah karena memang terbatas. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan luas panen. Salah satu tools-nya adalah optimalisasi lahan," ujarnya. 

Program Oplah terbukti menjadi salah satu motor peningkatan produksi pertanian di Jember. Sepanjang 2025 hingga 2026, program tersebut telah menyasar hampir 12 ribu hektare lahan pertanian. Khusus tahun 2026, Oplah akan diterapkan di area seluas 7.070 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan. 

Melalui program ini, lahan yang sebelumnya hanya mampu ditanami satu kali dalam setahun dapat meningkat menjadi dua kali tanam. Sementara lahan yang semula dua kali tanam dapat ditingkatkan menjadi tiga kali tanam. 

"Yang biasanya panen sekali bisa panen dua kali, yang biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Produktivitas yang sebelumnya rendah juga bisa meningkat. Ini hasil sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan luas panen," kata Gus Fawait. 

Tak hanya fokus pada lahan, Pemkab Jember juga memperkuat sektor pengairan melalui program Irigasi Perpompaan (Irpom). Tahun 2026, sebanyak 100 unit Irpom akan disalurkan guna membantu petani yang selama ini menghadapi keterbatasan sumber air. 

Program tersebut diperkuat dengan pemeliharaan ratusan jaringan irigasi serta rehabilitasi sejumlah titik saluran irigasi untuk memastikan kebutuhan air pertanian tetap terpenuhi sepanjang musim tanam. 

Di sisi lain, modernisasi pertanian juga menjadi perhatian serius. Berbagai bantuan alsintan akan disalurkan kepada kelompok tani, mulai dari traktor roda dua dan roda empat, combine harvester, drone pertanian, power thresher, dryer mobile, hingga peralatan pendukung lainnya. 

Menurut Gus Fawait, pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi kerja petani sekaligus mendongkrak hasil produksi pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan tenaga kerja sektor pertanian. 

Ia berharap seluruh program yang dijalankan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi Jember sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, serta mendorong kesejahteraan petani yang lebih baik. 

"Dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan program peningkatan luas panen, kita ingin pertanian Jember semakin maju dan petani semakin sejahtera," pungkasnya. 

Kedatangan politisi Partai Demokrat itu disambut Kepala SMAN 1 Bojonegoro, Wiwik Widowati, bersama jajaran wakil kepala sekolah.

Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka, Sri Wahyuni meminta penjelasan rinci terkait mekanisme pembiayaan pendidikan dan dugaan pungli yang belakangan menjadi sorotan. 

Berbagai aspek dibahas, mulai dari pengajuan kebutuhan sekolah kepada komite, pelaksanaan kegiatan siswa, hingga mekanisme bantuan dan sumbangan dari masyarakat. 

Menanggapi isu yang berkembang, Kepala SMAN 1 Bojonegoro Wiwik Widowati menegaskan bahwa tudingan pungli yang diarahkan kepadanya tidak benar.

Ia menjelaskan, dana yang selama ini terkumpul berasal dari sumbangan sukarela yang telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala sekolah pada 2024. 

“Sebetulnya sumbangan yang ada ini sejak dulu sifatnya sukarela dan sudah berjalan sebelum saya menjabat di sini. Saya pindah menjadi kepala sekolah di SMAN 1 Bojonegoro sejak tahun 2024,” ujar Wiwik. 

Menurutnya, apabila terdapat kebutuhan sekolah yang belum dapat dibiayai melalui anggaran resmi, pihak sekolah hanya menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada komite sekolah. Selanjutnya, komite bersama wali murid membahas dan menentukan langkah yang dianggap tepat. 

Wiwik menegaskan tidak pernah ada penetapan nominal maupun kewajiban pembayaran bagi orang tua siswa. Bahkan, pihak sekolah juga tidak melakukan penagihan terhadap wali murid. 

“Yang tidak mampu atau tidak memberikan sumbangan juga tidak masalah. Karena sumbangan sukarela memang tidak boleh ditagih,” tegasnya. 

Ia juga membantah adanya pungutan untuk mendukung siswa mengikuti berbagai ajang prestasi. Menurutnya, sekolah tidak pernah meminta biaya kepada orang tua terkait keikutsertaan siswa dalam lomba. 

“Kalau ada siswa yang meminta bantuan biaya kepada orang tuanya untuk mengikuti lomba, itu bukan permintaan dari sekolah. Kami tidak mengetahui dan tidak ada komunikasi terkait hal tersebut,” katanya. 

Selama ini, siswa SMAN 1 Bojonegoro aktif mengikuti berbagai kompetisi bergengsi, seperti O2SN, OPSI, LS2N, dan sejumlah perlombaan lainnya. 

Tak hanya dari wali murid, dukungan terhadap sekolah juga datang dari para alumni. Bahkan, baru-baru ini SMAN 1 Bojonegoro menerima bantuan sukarela dari seorang alumnus dengan nilai mencapai Rp250 juta untuk pengembangan fasilitas pendidikan. 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Husnul Chotimah, menambahkan bahwa setiap usulan kebutuhan sekolah yang disampaikan kepada komite selalu dilengkapi proposal dan rincian anggaran yang transparan. 

“Untuk kegiatan siswa sendiri mereka banyak yang mencari sponsor secara mandiri dan tidak bergantung kepada sekolah,” ujarnya. 

Usai mendengar penjelasan pihak sekolah, Sri Wahyuni menyatakan bahwa DPRD Jatim berkepentingan memastikan seluruh kebijakan pembiayaan pendidikan di SMA dan SMK negeri berjalan sesuai aturan serta tidak membebani peserta didik maupun orang tua. 

Ia mengingatkan bahwa Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas membedakan antara pungutan dan sumbangan. Komite sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa bantuan atau sumbangan yang sifatnya sukarela, tidak memaksa, dan tidak ditentukan besarannya. 

Menurut Sri Wahyuni, berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh saat sidak, mekanisme yang diterapkan SMAN 1 Bojonegoro masih berada dalam koridor regulasi karena tidak ditemukan adanya kewajiban pembayaran maupun penetapan nominal tertentu kepada wali murid. 

“Terkait sumbangan sukarela yang tidak wajib dan merupakan hasil kesepakatan komite bersama wali murid, itu tidak apa-apa selama tidak ada unsur paksaan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. 

Legislator dari Dapil Bojonegoro-Tuban itu menilai pihak sekolah telah memahami batasan antara praktik yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. 

“Yang penting pendidikan gratis tetap berjalan dan seluruh ketentuan dipatuhi,” tandasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa anggota legislatif dituntut terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang cepat, mulai dari persoalan sosial, politik, pemerintahan hingga ancaman lingkungan. 

Menurutnya, Bimtek menjadi ruang strategis untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan. 

“Anggota lama maupun baru harus terus meng-upgrade diri karena perkembangan sosial, politik, dan pemerintahan berlangsung sangat dinamis. Melalui Bimtek ini, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan,” ujar Renny yang juga anggota Komisi E ini.

Ia menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar anggota DPRD mampu mengawal kebijakan daerah secara lebih efektif dan memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara maksimal. 

“Dengan pemahaman yang semakin baik, anggota DPRD dapat menyampaikan aspirasi masyarakat secara maksimal dan mengawal kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, terutama wong cilik,” tegasnya. 

Dalam forum tersebut, isu perubahan iklim menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus. Anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewanti Rumpoko, mengingatkan bahwa dampak pemanasan global kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Mantan Wali Kota Batu itu menyoroti potensi krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau panjang dan cuaca ekstrem yang semakin sering melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. 

“Isu global warming harus bisa diantisipasi. Karena itu seluruh daerah perlu mempersiapkan langkah-langkah menghadapi dampak perubahan iklim sejak sekarang,” ujarnya. 

Menurut Dewanti, ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang paling rentan terganggu ketika kekeringan melanda. Karena itu, pemerintah daerah didorong segera melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus menyiapkan sumber-sumber air alternatif sebagai langkah antisipasi. 

Ia menegaskan bahwa mitigasi perubahan iklim tidak boleh berhenti pada langkah tanggap darurat semata. Upaya penyelamatan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang. 

“Daerah rawan kemarau harus mulai menyiapkan sumber-sumber air yang memadai. Ketika musim kemarau berkepanjangan terjadi, masyarakat tidak boleh mengalami kesulitan mendapatkan air,” tandas Dewanti. 

Bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim menjadi investasi penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman krisis lingkungan yang diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa tahun mendatang.  

Dengan mitigasi yang tepat, risiko kekeringan dan krisis air bersih dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.

Pada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pakar lingkungan Universitas Airlangga (Unair) mengajak masyarakat bergerak sebelum dampak krisis iklim semakin sulit dikendalikan. 

Pakar lingkungan dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Unair, Nur Indradewi Oktavitri, mengingatkan bahwa kondisi lingkungan saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan masa depan. Berbagai masalah mulai dari menipisnya sumber energi, meningkatnya volume sampah, hingga ancaman mikropolutan sudah dirasakan dampaknya saat ini. 

Menurut dosen yang akrab disapa Nio tersebut, kebutuhan energi nasional terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Di sisi lain, ketersediaan energi konvensional semakin terbatas sehingga diperlukan langkah serius untuk mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. 

“Jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan energi juga meningkat. Karena itu, pemanfaatan energi alternatif seperti tenaga surya maupun pengolahan sampah menjadi bio-oil perlu terus dikembangkan sebagai solusi jangka panjang,” ujarnya. 

Tak hanya soal energi, persoalan sampah juga menjadi ancaman yang semakin nyata. Produksi sampah yang terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik berpotensi mencemari udara, tanah, hingga sumber air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. 

Nio menyoroti keberadaan mikroplastik yang kini telah ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari udara hingga perairan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat mengancam kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem di masa depan. 

“Sekarang mikroplastik sudah mencemari udara dan air. Ini bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas hidup manusia. Akar persoalannya ada pada budaya pengelolaan sampah yang belum dilakukan secara serius,” tegasnya. 

Selain itu, Nio mengingatkan adanya ancaman lain yang belum banyak mendapat perhatian publik, yakni mikropolutan. Zat pencemar berukuran sangat kecil tersebut dinilai berpotensi menjadi masalah besar karena dapat terakumulasi di lingkungan dalam jangka panjang. 

“Mikropolutan masih jarang dibahas di Indonesia, padahal dampaknya bisa sangat serius jika terus menumpuk di lingkungan tanpa pengendalian yang memadai,” katanya. 

Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin sering memicu cuaca ekstrem, banjir, hingga kekeringan, Nio menilai upaya mitigasi harus diperkuat. Pemanfaatan teknologi prediksi cuaca dan peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan perubahan iklim. 

“Perubahan iklim memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa ditekan jika kita mampu mengelola lingkungan dengan lebih baik dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” jelasnya. 

Meski tantangan yang dihadapi cukup besar, Nio meyakini perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kampanye lingkungan, melakukan pemilahan sampah, mengembangkan urban farming, hingga menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. 

Menurutnya, pemerintah juga dapat mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian penghargaan kepada wilayah yang berhasil menjaga dan menghijaukan lingkungannya. 

“Jangan meremehkan langkah kecil. Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi perubahan besar bagi generasi mendatang. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menjadikan peringatan ini sebagai seremonial tahunan, tetapi sebagai titik awal perubahan perilaku yang berkelanjutan. 

Menurut Sri Wahyuni, tantangan lingkungan saat ini semakin kompleks. Mulai dari perubahan iklim, pencemaran lingkungan, hingga berkurangnya keanekaragaman hayati menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bersama. 

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi. Kita tidak bisa hanya berbicara soal lingkungan, tetapi harus menunjukkan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga bumi yang kita wariskan kepada generasi mendatang," ujarnya, Sabtu (6/6/2026). 

Politisi perempuan dari Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.  

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan akan memberikan dampak yang signifikan. 

Sri Wahyuni mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mengangkat tema #NowForClimate pada peringatan tahun ini. Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi saat ini yang menuntut kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi krisis iklim global. 

"Dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kolaborasi dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat," katanya. 

Ia juga mendorong Pemprov Jatim dan Pemkab/Pemkot untuk terus memperkuat program penghijauan, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat sejak usia dini. 

Menurutnya, langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan pemilahan sampah, menanam pohon, hingga menghemat energi merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap warga dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. 

"Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Jika dimulai dari hal-hal kecil dan dilakukan secara konsisten, maka akan memberikan dampak besar bagi masa depan bumi dan kualitas hidup masyarakat," tegasnya. 

Sri Wahyuni berharap peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan. 

"Mari kita jadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk bergerak bersama. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Karena menjaga bumi adalah investasi terbaik untuk masa depan," pungkasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Sidoarjo, Adam Rusydi, meminta penanganan dilakukan secara masif hingga tingkat desa dengan melibatkan RT dan RW untuk mempercepat pencegahan penyakit menular tersebut. 

Menurut Adam, data ribuan kasus TBC yang terungkap saat ini tidak bisa langsung dipandang sebagai kegagalan. Justru, kondisi tersebut bisa menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Sidoarjo aktif melakukan skrining dan pemeriksaan langsung kepada masyarakat. 

"Ketika Dinas Kesehatan benar-benar melakukan pengecekan secara aktif kepada masyarakat dan menemukan kasus-kasus tersebut, tentu itu patut diapresiasi. Artinya upaya deteksi dini berjalan dengan baik," ujarnya saat dikonfirmasi Lingkaran.net, Sabtu (6/6/2026). 

Namun demikian, kata Ketua Komisi C ini, apabila angka tersebut memang menggambarkan kondisi riil di lapangan, maka diperlukan penanganan yang lebih serius dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya, TBC merupakan penyakit menular yang penanganannya tidak mudah dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan. 

Adam menegaskan DPRD Jatim mendukung penuh langkah Dinas Kesehatan dalam melakukan pengobatan maupun pencegahan penyebaran penyakit tersebut.

Ia juga mendorong agar pemerintah desa dilibatkan lebih aktif dalam upaya edukasi kepada masyarakat. 

"Perangkat desa, RT, dan RW harus dilibatkan secara maksimal. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga proses edukasi dan sosialisasi bisa berjalan lebih masif," kata pria yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo ini.

Adam menilai edukasi mengenai pola hidup sehat menjadi kunci penting untuk menekan penyebaran TBC. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan rumah, sirkulasi udara yang baik, hingga lingkungan yang sehat. 

"Ketika masyarakat memahami bagaimana menciptakan rumah sehat dan lingkungan sehat, tentu akan berdampak pada menurunnya risiko penyebaran TBC," jelasnya. 

Selain itu, Adam meminta upaya pelacakan kontak erat dan pencegahan penularan terus diperkuat agar kasus TBC tidak semakin meluas di tengah masyarakat. 

Sebelumnya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Djoko Setijono, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.800 kasus TBC di Sidoarjo.

Dari jumlah tersebut, tingkat penanganan telah mencapai 91 persen atau sekitar 5.700 kasus yang sudah mendapatkan layanan penanganan. 

Meski capaian penanganan tergolong tinggi, pemerintah daerah tetap didorong untuk meningkatkan upaya pencegahan dan edukasi agar laju penyebaran TBC dapat ditekan serta angka kasus baru tidak terus bertambah setiap tahunnya.

Hal itu terlihat saat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur melakukan peninjauan langsung sejumlah fasilitas olahraga milik kampus pada Kamis (4/6/2026). 

Kunjungan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan venue yang akan digunakan dalam ajang olahraga terbesar di Jawa Timur itu. Hasilnya, berbagai fasilitas olahraga yang dimiliki Unesa mendapat apresiasi dari tim KONI Jatim. 

Wakil Rektor IV Unesa, Dwi Cahyo Kartiko, menegaskan kampusnya siap memberikan dukungan penuh demi suksesnya Porprov Jatim 2027.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki kekuatan di bidang olahraga, seni, dan disabilitas, Unesa optimistis mampu menjadi tuan rumah yang representatif bagi para atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. 

“Kami ingin memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Unesa siap mendukung pelaksanaan Porprov. Berbagai fasilitas olahraga terus kami optimalkan agar memenuhi standar dan memberikan pelayanan terbaik bagi atlet maupun panitia,” ujarnya. 

Tak hanya menyediakan venue, Unesa juga melihat Porprov sebagai laboratorium pembelajaran nyata bagi mahasiswa, khususnya yang menekuni bidang sport science.  

Mahasiswa nantinya berpeluang terlibat langsung dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari analisis performa atlet hingga monitoring dan evaluasi pertandingan. 

Dwi menambahkan, seluruh masukan dan hasil evaluasi dari tim peninjau akan segera ditindaklanjuti. Berbagai penyempurnaan fasilitas akan dilakukan agar seluruh venue memenuhi standar yang ditetapkan KONI Jatim. 

Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil, mengaku terkesan dengan kesiapan fasilitas olahraga yang dimiliki Unesa. Berdasarkan hasil peninjauan awal, sejumlah venue seperti kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan basket, hingga lapangan futsal dinilai layak digunakan untuk mendukung gelaran Porprov 2027. 

“Hampir seluruh kebutuhan venue cabang olahraga sudah tersedia. Secara umum fasilitas yang dimiliki Unesa sangat layak. Yang dibutuhkan lebih pada tahap penyempurnaan seperti pengecatan dan perbaikan fasilitas pendukung,” kata Nabil. 

Menurutnya, sedikitnya 20 hingga 25 cabang olahraga berpotensi dipertandingkan di kompleks olahraga Unesa. Beberapa di antaranya adalah renang, basket, futsal, hoki outdoor, equestrian, petanque, karate, serta sejumlah cabang olahraga lainnya. 

Selain kelayakan venue, KONI Jatim juga mempertimbangkan faktor aksesibilitas, akomodasi, dan efisiensi biaya dalam menentukan lokasi pertandingan. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan komitmen kuat dari pihak kampus, Unesa dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat pelaksanaan Porprov Jatim 2027. 

“Yang paling penting adalah komitmen dan kesiapan merespons kebutuhan penyelenggaraan. Dari hasil peninjauan, Unesa menunjukkan kesiapan dan dukungan penuh untuk menyukseskan Porprov Jatim 2027,” pungkas Nabil.

Kode tersebut terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA periode 2022-2026 yang diduga menghasilkan uang haram sedikitnya Rp145,5 miliar. 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, para pelaku menggunakan istilah-istilah khusus untuk menyamarkan distribusi uang kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Salah satu kode yang paling menyita perhatian penyidik adalah istilah "malaikat". Kode tersebut diduga digunakan untuk menyebut para pejabat tinggi yang menerima aliran dana hasil praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. 

"Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. 

Tak hanya itu, KPK juga menemukan sandi lain yang terinspirasi dari dunia musik. Dalam pembagian dana, para penerima disebut dengan istilah vokalis, gitaris, backing vocal hingga koreografer. 

"Misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vocal dapat sekian, koreografer juga tertentu," ungkap Setyo. 

Menurut KPK, praktik tersebut berlangsung meski sistem pelayanan izin tinggal telah berbasis digital. Penyidik menduga setiap dokumen pengurusan izin tinggal memiliki tarif tertentu yang harus dibayar pemohon di luar ketentuan resmi. 

Kasus ini bermula dari pengembangan perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK pada 2025. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait ketidaksesuaian transaksi puluhan pegawai Kementerian Imipas turut membuka tabir dugaan korupsi tersebut. 

Dalam konstruksi perkara, SK yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Imigrasi diduga meminta jatah dari proses pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal JS.  

Selanjutnya, biaya tambahan dibebankan kepada para pemohon WNA sehingga setiap permohonan yang diproses memiliki "harga". 

Dana hasil praktik tersebut kemudian dikumpulkan melalui puluhan rekening nominee yang menggunakan identitas pihak lain, mulai dari kerabat hingga pegawai nonstruktural seperti office boy dan cleaning service.  

KPK mengungkap telah menelusuri sedikitnya 96 rekening yang diduga digunakan untuk menampung dan mengalirkan dana hasil pemerasan. 

Uang yang terkumpul diduga dibagikan secara rutin setiap pekan, khususnya pada hari Jumat, menggunakan kode-kode khusus agar tidak mudah terdeteksi. 

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan orang tersangka, yakni SK, SMG, JS, BGS, TBS, RAA, JSP dan GST. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. 

Selain menetapkan tersangka, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar Rp17,5 miliar yang terdiri atas tujuh unit mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening, mata uang asing hingga aset kripto. 

KPK memastikan penyidikan masih terus berkembang. Selain menelusuri pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran dana, lembaga antirasuah juga membuka kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri pemanfaatan uang hasil korupsi yang diduga digunakan membeli aset maupun membiayai berbagai usaha pribadi.

Langkah tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, setelah Sony resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. 

Menurut Krisna, keputusan Sony untuk menjadi JC bukan tanpa alasan. Kliennya ingin membuka secara terang benderang siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi yang menyeret sejumlah petinggi BGN tersebut. 

"Pak Sony menyatakan siap menjadi Justice Collaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan," ujar Krisna kepada wartawan, Kamis (4/6/2026). 

Krisna menegaskan, langkah tersebut sekaligus untuk membantah anggapan bahwa Sony merupakan aktor utama atau otak di balik dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menjadi objek penyidikan. 

Lebih mengejutkan lagi, Sony disebut siap mengungkap nama-nama besar yang diduga ikut terlibat dalam perkara tersebut. Meski demikian, identitas pihak-pihak yang dimaksud masih dirahasiakan dan akan dibuka pada waktu yang tepat. 

"Menurut klien saya, kasus ini melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap membuka semuanya," kata Krisna. 

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan surat permohonan resmi kepada Kejaksaan Agung agar Sony mendapatkan status Justice Collaborator. 

Krisna berharap kerja sama tersebut dapat membantu penyidik mengungkap kasus secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang selama ini belum tersentuh proses hukum. 

"Pada waktunya nama-nama tokoh yang terlibat akan kita buka di pengadilan. Ini adalah itikad baik dari Pak Sony agar kasus ini menjadi transparan dan terang benderang," tegasnya. 

Sebelumnya, akun Instagram pribadi Sony Sonjaya sebelumnya juga banjir komentar usai mengunggah sebuah surat dengan tulisan tangan untuk Nanik S Deyang yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. 

Bahkan, salah satu akun bernama @luckchan berkomentar di kolom akun Instagram Sony Sonjaya dengan nada sindirian. "Lanjutkan Pak ayo bernyanyi, masa mau di dalam sendiri? Ajak dong yang lain," tulisnya. 

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN lainnya, Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).