Juru Bicara Komisi C DPRD Jatim, Hartono, menegaskan bahwa seluruh BUMD harus meningkatkan profesionalisme dan kinerja agar mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kewajiban dividen, menurutnya, juga harus dipenuhi sesuai ketentuan karena menjadi bagian dari pendapatan yang telah diperhitungkan dalam APBD. 

“BUMD harus dikelola secara profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Jawa Timur. Dividen merupakan hak pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Karena itu, kami meminta kewajiban yang masih tertunggak segera diselesaikan,” ujar Hartono, Rabu (28/10/2026). 

Berdasarkan hasil pembahasan Komisi C terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jatim Tahun Anggaran 2027, target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp503.687.948.080. 

Nilai tersebut meningkat Rp7.434.745.021 dibandingkan usulan awal dalam Nota Gubernur sebesar Rp496.253.203.059. 

Hartono menilai, kenaikan target dividen harus diikuti dengan peningkatan kinerja usaha dan tata kelola perusahaan. BUMD tidak cukup hanya memenuhi target setoran, tetapi juga perlu mengoptimalkan aset, memperluas potensi usaha, serta memastikan setiap penyertaan modal daerah menghasilkan manfaat yang terukur. 

“Jangan sampai pemerintah daerah berharap mendapatkan tambahan pendapatan, tetapi masih ada kewajiban dividen yang belum diselesaikan. Kami meminta seluruh BUMD mengevaluasi kinerja dan memperkuat tata kelola agar kontribusinya terhadap daerah semakin optimal,” tegasnya. 

Bank Jatim Ditargetkan Setor Rp428 Miliar

Dalam rincian target dividen 2027, PT Bank Jatim Tbk menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp428 miliar, naik Rp3 miliar dari usulan awal Rp425 miliar. 

Selanjutnya, PT Petrogas Jatim Utama (PJU) ditargetkan menyetor dividen Rp36 miliar, meningkat Rp1,5 miliar. PT SIER ditargetkan memberikan kontribusi Rp18,5 miliar, naik sekitar Rp743,43 juta. 

PT BPR Jatim ditargetkan menyetor Rp11,5 miliar, meningkat Rp500 juta, sedangkan PT Jamkrida Jatim ditargetkan sebesar Rp3,5 miliar, naik Rp300 juta dari usulan awal. 

PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim ditargetkan menyetor Rp2,074 miliar. Sementara itu, PT Air Bersih Jatim ditargetkan memberikan dividen sekitar Rp1,567 miliar. 

Khusus PT JGU, target sebesar Rp2,546 miliar terdiri atas dividen tahun buku 2026 sebesar Rp1,546 miliar dan pembayaran utang dividen sebesar Rp1 miliar. 

Komisi C memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban tersebut. Pembayaran secara mencicil dinilai perlu segera dituntaskan agar tidak terus menjadi beban dalam hubungan keuangan antara BUMD dan pemerintah daerah. 

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi BUMD yang memiliki utang dividen kepada Pemprov Jatim. Setiap perusahaan daerah harus sehat, profesional, dan bertanggung jawab atas kewajibannya,” lanjut Hartono. 

PT Askrida Juga Diminta Dievaluasi

Selain JGU, Komisi C turut menyoroti belum adanya target setoran dividen PT Askrida. Kondisi tersebut berkaitan dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-37/PD.1/2024 tertanggal 13 Mei 2024 mengenai pengingat larangan pembagian dividen. 

Komisi C mendorong Pemprov Jatim melakukan evaluasi terhadap kinerja dan manfaat penyertaan modal daerah pada PT Askrida, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa investasi pemerintah daerah memberikan manfaat yang jelas, baik dari sisi kinerja perusahaan maupun kontribusi terhadap perekonomian Jawa Timur. 

Hartono menekankan bahwa target dividen yang meningkat harus menjadi momentum bagi seluruh BUMD untuk memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. 

“Ukuran keberhasilan BUMD bukan hanya besarnya aset atau kegiatan usaha, tetapi juga kinerja, tata kelola, dan kontribusi yang dapat dirasakan daerah. Kami ingin BUMD Jawa Timur semakin sehat dan mampu menjadi salah satu penggerak pendapatan daerah,” pungkasnya.

Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, M. Naufal Alghifary, menegaskan bahwa besarnya anggaran hibah harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang jelas. Setiap rupiah yang dialokasikan perlu dipastikan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Sorotan tersebut disampaikan dalam laporan Komisi A terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, Rabu (28/10). 

Berdasarkan rancangan anggaran yang dibahas, total belanja Bakesbangpol Jatim direncanakan sebesar Rp355,056 miliar. Dari jumlah itu, belanja pegawai dialokasikan Rp15,114 miliar, belanja program Rp12,949 miliar, dan belanja hibah mencapai Rp326,992 miliar. 

Besarnya porsi hibah membuat Komisi A menilai aspek tata kelola dan pengawasan perlu menjadi perhatian utama. Terlebih, anggaran tersebut mencakup bantuan kepada berbagai pihak dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. 

“Perencanaan anggaran Bakesbangpol harus memastikan keseimbangan antara dukungan hibah, penguatan program substantif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Besarnya alokasi hibah harus diikuti ketepatan penerima, kesesuaian peruntukan, transparansi penyaluran, serta evaluasi hasil pemanfaatannya,” katanya. 

Salah satu komponen terbesar dalam anggaran hibah Bakesbangpol adalah bantuan keuangan kepada partai politik yang mencapai Rp165,042 miliar. Selain itu, terdapat dukungan hibah kepada instansi pusat sebesar Rp160,750 miliar serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebesar Rp1,2 miliar. 

Komisi A menekankan, bantuan keuangan kepada partai politik tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Penggunaannya juga perlu mendorong peningkatan pendidikan politik, etika berpolitik, dan budaya demokrasi. 

"Pertanggungjawaban bantuan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, anggaran publik yang disalurkan melalui partai politik dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat," terangnya. 

Di sisi lain, hibah kepada instansi pusat dan organisasi kemasyarakatan juga membutuhkan mekanisme verifikasi serta evaluasi yang memadai. Kejelasan penerima, tujuan pemberian, dan hasil kegiatan menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas belanja daerah. 

Selain hibah, Bakesbangpol memiliki tugas strategis dalam memperkuat ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial. 

Dalam rancangan APBD 2027, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dialokasikan sekitar Rp5,035 miliar. Sementara itu, anggaran penunjang urusan pemerintahan daerah tercatat sebesar Rp20,814 miliar. 

"Komisi A mengingatkan agar program-program substantif tersebut tetap mendapat perhatian dan dilaksanakan secara berkelanjutan," jelasnya. 

Penguatan wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan kewaspadaan nasional perlu memiliki sasaran yang jelas serta indikator keberhasilan yang dapat diukur. 

Bakesbangpol juga merencanakan program Kenduri Kebhinekaan senilai Rp150 juta. Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat toleransi, kebersamaan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jawa Timur. 

Perhatian Komisi A juga tertuju pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan anggaran Bakesbangpol 2027, terdapat alokasi Rp44 miliar untuk pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan Rp2 miliar untuk pembangunan jambanisasi melalui hibah. 

"Komisi A meminta kedua program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi penerima yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketepatan sasaran menjadi penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan," bebernya. 

Program Rutilahu dan jambanisasi juga perlu disertai pengawasan pelaksanaan serta evaluasi hasil. Dengan demikian, manfaat anggaran tidak hanya terlihat dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari perbaikan kondisi tempat tinggal dan sanitasi penerima bantuan. 

Bagi Komisi A, pengelolaan anggaran Bakesbangpol 2027 harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus: menjaga stabilitas politik dan ketahanan sosial daerah, serta memastikan belanja hibah dikelola secara akuntabel. 

Besarnya anggaran hibah bukan semata persoalan nominal, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memastikan uang publik digunakan sesuai tujuan.

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa jabatan strategis tersebut harus diisi figur yang memiliki kapasitas, memahami tata kelola usaha, serta mampu mendorong peningkatan kinerja BUMD dan kualitas pelayanan BLUD. 

Menurutnya, biro yang menangani pengelolaan BUMD dan BLUD memiliki tanggung jawab penting. Karena itu, pejabat yang ditunjuk harus mampu memberikan progres nyata bagi perusahaan milik daerah dan unit layanan publik, bukan justru menambah beban organisasi. 

“Harapan kami, Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD ke depan ditangani orang-orang yang punya kapasitas dan profesional. Jangan sampai keberadaannya justru menjadi beban, tetapi harus membawa progres yang baik,” ujar Musyafak saat ditemui usai rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026). 

Ia menilai, penempatan pejabat pada posisi strategis harus didasarkan pada kemampuan menjalankan tugas dan mencapai target kinerja. Apalagi, BUMD memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan menyumbang pendapatan bagi Jawa Timur. 

Musyafak juga mengingatkan agar pengisian jabatan tidak semata-mata dipandang sebagai ruang pembagian posisi bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kontestasi politik. 

“Yang harus dikedepankan itu profesionalisme. Jabatan strategis seperti ini harus diisi orang yang memang mampu bekerja dan punya kapasitas. Jangan sampai hanya karena dianggap sebagai tim sukses, kemudian ditempatkan pada posisi tersebut,” tegasnya. 

Menurut Musyafak, pengelolaan BUMD membutuhkan kepemimpinan yang memahami bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta strategi pengembangan usaha. Sementara itu, BLUD memerlukan pengelola yang mampu menjaga efisiensi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. 

Dengan karakteristik tugas tersebut, penentuan kepala biro semestinya mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial calon pejabat. Tujuannya agar biro baru tersebut benar-benar menjadi penggerak perbaikan tata kelola, bukan sekadar perubahan struktur organisasi. 

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memastikan proses pengisian jabatan berlangsung dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan tantangan yang dihadapi BUMD maupun BLUD. 

“Intinya, tempatkan orang sesuai kapasitasnya. Kalau yang dipilih profesional dan mengerti bidangnya, harapannya bisa membawa kemajuan. BUMD harus semakin sehat, kontribusinya kepada daerah meningkat, dan BLUD juga semakin profesional dalam memberikan pelayanan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa proses pengisian Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sedang berjalan melalui asesmen terhadap calon personel. Penentuan pejabat akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

Adhy mengungkapkan, Pemprov Jatim menginginkan figur yang benar-benar profesional untuk memimpin biro tersebut. Bahkan, peluang merekrut tenaga profesional dari luar aparatur sipil negara (ASN) sempat dipertimbangkan, meski menurutnya masih terkendala ketentuan dari pemerintah pusat.

Bahkan, figur dari luar aparatur sipil negara (ASN) sempat dipertimbangkan untuk memimpin biro tersebut. Namun, rencana itu masih terbentur regulasi pemerintah pusat. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan proses pengisian jabatan Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD kini memasuki tahap asesmen terhadap calon pejabat.

Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan figur yang dipercaya memimpin biro tersebut. 

“Untuk kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD sudah selesai. Ini sedang proses asesmen terhadap personel yang akan duduk di situ,” kata Adhy saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (28/10/2026). 

Menurut Adhy, pembentukan biro ini bukan sekadar penataan organisasi pemerintahan. Lebih dari itu, Pemprov Jatim ingin mendorong BUMD agar mampu mengembangkan bisnis sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

Di sisi lain, pengelolaan BLUD juga dituntut semakin profesional, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Ingin Pemimpin Profesional, Tak Harus dari ASN? 

Adhy menegaskan, posisi Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD membutuhkan figur yang memahami pengelolaan bisnis, tata kelola perusahaan, hingga strategi pengembangan usaha. Karena itu, Pemprov Jatim sempat membuka kemungkinan merekrut tenaga profesional dari luar birokrasi. 

“Intinya, biro ini akan lebih fokus pada bagaimana meningkatkan revitalisasi BUMD kita yang memiliki potensi memberikan sumbangan pendapatan daerah lebih tinggi lagi. BLUD juga harus betul-betul profesional,” ujarnya. 

Ia berharap pemimpin yang terpilih memiliki kompetensi sesuai dengan tantangan pengelolaan BUMD dan BLUD. Pengalaman serta kemampuan profesional menjadi pertimbangan penting agar biro baru tersebut mampu mendorong perubahan kinerja. 

“Harapan kami, personel yang memimpin ini betul-betul profesional di bidangnya, bila perlu dari luar. Tetapi ternyata aturannya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB masih belum memungkinkan kita merekrut profesional dari luar ASN,” ungkap Adhy. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keinginan menghadirkan figur profesional dari luar ASN masih menghadapi kendala regulasi.  

Dengan kondisi itu, Pemprov Jatim kini melanjutkan proses asesmen terhadap kandidat yang tersedia sesuai ketentuan kepegawaian. 

Penentuan Kepala Biro di Tangan Khofifah 

Adhy menyebut penetapan Kepala Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD akan dilakukan secepatnya. Namun, ia belum mengungkapkan nama kandidat maupun jadwal pasti pelantikan. 

“Sekarang sedang proses asesmen. Sebentar lagi akan ditentukan oleh Ibu Gubernur siapa yang duduk sebagai kepala biro,” katanya. 

Penunjukan kepala biro tersebut menjadi langkah penting dalam upaya Pemprov Jatim memperkuat tata kelola perusahaan dan unit layanan daerah.  

Tantangannya bukan hanya mengisi jabatan struktural, tetapi memastikan kepemimpinan yang terpilih mampu menghasilkan perbaikan kinerja yang terukur. 

BUMD dituntut mengembangkan usaha secara sehat, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.

Sementara itu, BLUD perlu memperkuat profesionalisme pengelolaan keuangan sekaligus menjaga kualitas layanan publik. 

Dengan demikian, keberhasilan biro baru tersebut nantinya akan ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya menerjemahkan target revitalisasi menjadi peningkatan kinerja usaha, kontribusi pendapatan daerah, dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

Komisi E DPRD Jatim mempertanyakan pengajuan anggaran Rp4 miliar untuk program upaya kesehatan masyarakat yang disebut telah memperoleh alokasi dari APBN, tetapi realisasinya tidak terserap. 

Sorotan itu disampaikan juru bicara Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (28/10/2026).  

Persoalan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar penyusunan anggaran daerah tidak mengulang persoalan pembiayaan program yang sama tanpa evaluasi memadai. 

Hikmah yang juga Wakil Ketua Komisi E ini mengungkapkan, dalam proses rapat koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen yang disampaikan Dinkes Jatim dinilai belum lengkap.  

Di tengah kebutuhan untuk memastikan anggaran kesehatan tepat sasaran, kelengkapan dokumen dan kejelasan dasar pengajuan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. 

“Dinkes, awal kami meminta dalam proses rakor RKA-nya tidak lengkap. Yang menjadi sorotan adalah Dinkes mengajukan anggaran Rp4 miliar untuk upaya kesehatan masyarakat, padahal itu sudah dianggarkan APBN dan tidak terserap. Dinkes mengajukan pos yang sama,” ungkap Hikmah. 

Menurutnya, pengajuan anggaran untuk program yang telah memiliki dukungan APBN perlu disertai penjelasan mengenai kebutuhan riil, penyebab anggaran sebelumnya tidak terserap, serta alasan pemerintah daerah kembali mengusulkan pembiayaan melalui APBD. 

Jika persoalan penyerapan anggaran sebelumnya belum diselesaikan, pengajuan kembali pada pos yang sama berisiko tidak menjawab persoalan mendasar. Karena itu, evaluasi tidak cukup berhenti pada besaran anggaran, tetapi harus menyentuh perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian program. 

Dinkes Jatim sendiri mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,767 triliun dalam rancangan APBD 2027. Besarnya anggaran tersebut menuntut perencanaan yang terukur, dengan rincian kegiatan, sasaran penerima manfaat, indikator kinerja, dan kebutuhan pembiayaan yang jelas. 

Di sisi lain, agenda kesehatan Jawa Timur masih menghadapi sejumlah pekerjaan penting. Mulai dari penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting, penguatan pelayanan neonatal dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), hingga memastikan ketersediaan darah. 

Dinkes juga perlu mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dalam bahan evaluasi disebut baru mencapai 40,81 persen. 

Sementara itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) tercatat 96,40 persen, dengan target peningkatan menjadi 98,7 persen, terutama di 19 kabupaten. 

Penguatan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, keberlanjutan Bantuan Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), serta perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin juga membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang terukur. 

Karena itu, RKA Dinkes Jatim perlu dilengkapi dengan rincian belanja, indikator kinerja, data klaim JKN, serta proyeksi piutang klaim.  

Dokumen yang lengkap akan memudahkan DPRD menilai apakah anggaran yang diajukan benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya karakter pemuda yang tidak hanya mencintai Tanah Air, tetapi juga memiliki daya juang serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengajak generasi muda di Jawa Timur menjadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurutnya, nilai persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 harus terus diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks. 

“Semangat Sumpah Pemuda jangan hanya kita kenang setiap 28 Oktober. Generasi muda harus mampu menerjemahkannya dalam tindakan nyata, mulai dari menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, hingga hadir memberikan solusi bagi persoalan masyarakat,” ujarnya, Rabu (28/10). 

Sri Wahyuni menilai, sikap patriotik pada masa sekarang tidak selalu diwujudkan melalui perjuangan fisik. Kecintaan terhadap Indonesia dapat ditunjukkan dengan belajar secara sungguh-sungguh, berkarya, menjaga toleransi, menggunakan teknologi secara bijak, serta berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. 

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi, generasi muda juga dituntut gigih menghadapi tantangan. Kemampuan beradaptasi, meningkatkan kompetensi, serta keberanian untuk berinovasi menjadi bekal penting agar pemuda Indonesia mampu bersaing dan mengambil peran dalam pembangunan. 

“Anak-anak muda harus berani bermimpi besar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Tantangan zaman memang berbeda, tetapi semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa harus tetap menyala,” tegasnya. 

Selain patriotisme dan kegigihan, Sri Wahyuni menyoroti pentingnya empati sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, kecerdasan dan kemajuan teknologi harus diimbangi kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian. 

Ia berharap generasi muda tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial, pendidikan, kemiskinan, dan kesenjangan kesempatan. 

“Pemuda yang hebat bukan hanya mereka yang sukses untuk dirinya sendiri, melainkan juga yang mampu membawa manfaat bagi orang lain. Kepedulian dan gotong royong harus terus kita rawat agar kemajuan yang dicapai dapat dirasakan bersama,” ungkapnya. 

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah, Sri Wahyuni juga mendorong agar generasi muda Jawa Timur diberikan ruang lebih luas untuk menyampaikan gagasan, mengembangkan kreativitas, serta terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan. 

Menurutnya, pemuda perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam merumuskan masa depan daerah. Aspirasi, inovasi, dan energi generasi muda merupakan modal penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Jawa Timur. 

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, lanjutnya, harus menjadi pengingat bahwa persatuan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan tanggung jawab bersama yang perlu dijaga setiap hari. 

“Jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Dengan semangat patriotik, kegigihan, dan empati, saya berharap pemuda Jawa Timur mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Mengusung tema “Suroboyo Wani”, parade tahunan yang digelar Minggu (1/11/2026) ini tidak sekadar menyuguhkan tontonan, tetapi juga mengajak masyarakat menyelami kembali semangat perjuangan yang membentuk identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun mengajak warga, termasuk masyarakat dari luar kota, untuk menyaksikan langsung parade yang akan melintasi sejumlah ruas jalan utama tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, mengatakan Parade Surabaya Juang menjadi ruang untuk merawat ingatan sejarah sekaligus mewariskan nilai keberanian, persatuan, dan pantang menyerah kepada generasi muda.

“Parade Surabaya Juang bukan sekadar pertunjukan, tetapi juga ruang bagi kita untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan dan mewariskan semangat kepahlawanan kepada generasi muda. Kami mengajak seluruh warga untuk hadir dan bersama-sama menghidupkan suasana Kota Pahlawan dengan semangat Suroboyo Wani,” ujar Herry, Selasa (27/10/2026).

Parade dijadwalkan mulai pukul 14.30 WIB, dengan titik keberangkatan dari kawasan Tugu Pahlawan, Jalan Pahlawan, dan berakhir di Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya, Jalan Gubernur Suryo.

Sepanjang rute sekitar 2,5 kilometer, masyarakat akan disuguhi adegan yang menggambarkan perjalanan perjuangan bangsa, mulai dari perlawanan terhadap ultimatum Sekutu hingga Pertempuran 10 November 1945.

Salah satu kisah yang diangkat adalah perjuangan Soegiarto, pemain Persebaya yang meninggalkan lapangan hijau untuk ikut mempertahankan kemerdekaan.

Kisah ini menggambarkan bahwa perjuangan tidak mengenal profesi maupun latar belakang. Ketika kemerdekaan terancam, setiap orang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian.

Selain itu, pengunjung dapat menyaksikan teatrikal perjuangan Tentara Genie Pelajar (TGP) di kawasan perempatan gedung eks-Siola. Sementara itu, atraksi pertempuran 10 November 1945 akan menjadi salah satu sajian di titik akhir parade.

Herry menuturkan, tema “Suroboyo Wani” juga memiliki makna yang relevan dengan kehidupan masa kini.

Jika dahulu keberanian diwujudkan melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang semangat tersebut dapat diteruskan melalui pendidikan, kreativitas, prestasi, pelestarian budaya, olahraga, dan kepedulian sosial.

“Semangat wani harus terus hidup dalam diri arek-arek Suroboyo. Kalau dahulu para pejuang berani mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan, sekarang kita bisa meneruskannya dengan berani belajar, berkarya, berprestasi, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi positif bagi kota,” katanya.

Parade Surabaya Juang 2026 akan melibatkan sekitar 2.150 peserta dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), prajurit TNI dan Polri, Paskibraka, komunitas pecinta sejarah, pemuda, serta berbagai komunitas masyarakat.

Keterlibatan lintas generasi tersebut diharapkan membuat parade menjadi ruang pertemuan antara sejarah, budaya, dan semangat kebangsaan.

Masyarakat tidak hanya menyaksikan rekonstruksi perjuangan, tetapi juga mengenal lebih dekat kisah-kisah yang menjadi bagian penting dari perjalanan Kota Surabaya.

Herry berharap Parade Surabaya Juang dapat menjadi agenda yang memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus meneguhkan identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

Ia pun mengajak warga datang bersama keluarga, terutama membawa anak-anak dan generasi muda, agar mereka dapat mengenal sejarah perjuangan melalui pengalaman langsung.

“Mari datang bersama keluarga, ajak anak-anak dan generasi muda untuk menyaksikan Parade Surabaya Juang 2026. Kita ramaikan Surabaya, kita kenang jasa para pahlawan, dan kita buktikan bahwa semangat Suroboyo Wani tetap menyala dalam diri masyarakat,” pungkasnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sementara itu, penyelenggaraan JKN mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang. Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujar Rizzky, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan BPJS Kesehatan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak masyarakat atas jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rizzky menambahkan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara khusus mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tugas serta penyelenggaraan program masing-masing.

“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 secara khusus mengatur pembentukan BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 6, undang-undang tersebut mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya. Dengan demikian, keberadaan dan tugas BPJS Kesehatan memiliki dasar hukum yang jelas,” terangnya.

Menurut Rizzky, Program JKN bukan kebijakan sementara yang dapat dihentikan begitu saja, melainkan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Peserta juga diminta memastikan kebenaran kabar melalui saluran komunikasi resmi BPJS Kesehatan sebelum menyebarkannya lebih luas.

“Fokus kami adalah memastikan Program JKN terus berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kami mengajak seluruh peserta untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan mengakses kanal resmi BPJS Kesehatan apabila membutuhkan informasi lebih lanjut,” tuturnya.

Rizzky memastikan pelayanan kepada peserta JKN tetap berlangsung seperti biasa. Peserta masih dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan status kepesertaan tetap aktif, masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

BPJS Kesehatan pun mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing kabar yang tidak jelas sumbernya dan selalu merujuk pada informasi resmi, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, mendesak Diskominfo Jatim mengambil langkah konkret dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan aplikasi, situs, dan kanal digital yang terindikasi digunakan dalam praktik pinjol ilegal. 

Menurutnya, tingginya laporan masyarakat menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih aktif. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar berhati-hati, tetapi juga harus membantu memastikan laporan warga ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan. 

“Diskominfo Jatim harus bergerak cepat. Jangan hanya menunggu masyarakat menjadi korban dan menyampaikan pengaduan. Perlu ada langkah proaktif, koordinasi yang kuat dengan Komdigi, serta edukasi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan,” kata politisi Gerindra tersebut, Selasa (27/10). 

Berdasarkan data OJK Provinsi Jawa Timur, jumlah laporan pinjol ilegal di Jatim mencapai 3.244 laporan, menempatkan provinsi ini di posisi kedua nasional setelah Jawa Barat dengan 5.676 laporan. DKI Jakarta berada di urutan ketiga dengan 2.937 laporan. 

Budiono menilai, Diskominfo Jatim perlu memperkuat perannya dalam menyebarkan informasi mengenai ciri-ciri pinjol ilegal, menyediakan akses informasi pengaduan resmi, serta mengawal koordinasi penanganan laporan masyarakat. Langkah tersebut penting agar warga tidak dibiarkan menghadapi persoalan pinjaman ilegal sendirian. 

“Kalau ada aplikasi atau situs yang diduga digunakan untuk praktik pinjol ilegal, laporan harus segera dikoordinasikan dengan instansi berwenang. Jika terbukti melanggar, penanganan harus dipercepat sesuai ketentuan. Jangan sampai kanal digital yang merugikan masyarakat terus menjangkau korban baru,” tegasnya. 

Ia juga meminta Diskominfo Jatim memperluas literasi keamanan digital dan keuangan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Edukasi perlu menyasar kelompok masyarakat yang rentan tergiur tawaran pinjaman dengan proses cepat, terutama ketika sedang menghadapi kesulitan ekonomi. 

Menurut Budiono, masyarakat harus dibekali kemampuan memeriksa legalitas penyelenggara pinjaman, mengenali modus penipuan, dan melindungi data pribadi. Namun, tanggung jawab perlindungan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat semata. 

“Pemerintah harus hadir melalui langkah nyata. Edukasi penting, tetapi pengawalan pengaduan dan koordinasi penanganan juga harus berjalan. Tujuannya jelas, mencegah bertambahnya korban pinjol ilegal di Jawa Timur,” ujarnya. 

Dengan 3.244 laporan, persoalan pinjol ilegal membutuhkan respons lintas instansi yang cepat dan terukur. Diskominfo Jatim diharapkan dapat menjadi penggerak koordinasi di tingkat daerah agar laporan masyarakat tidak berhenti sebagai data, melainkan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

Lomba tahun ini mengusung tema “Memperkuat Fungsi Hukum dalam Penerapan Teknologi”. Kompetisi tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan memahami persoalan hukum, khususnya dalam penerapan teknologi di masyarakat.

Tim SMA Muhammadiyah 10 Surabaya terdiri atas Almassifa Maulana Hafidz dari kelas XII SEB 1, Miftah Faried Fahmi Naja dan Yusuf Iqbal Maulana dari kelas XII SOSHUM, serta Ghazi Habibullah dari kelas XI ST 2.

Guru pembimbing, Achmad Arif A, S.Si, mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, kompetisi ini memberikan pengalaman belajar yang memperluas pemahaman siswa tentang penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak tidak hanya belajar teori-teori hukum dan melakukan kunjungan ke kejaksaan, tetapi juga mengikuti lomba hukum agar memahami lebih mendalam penerapan hukum dengan teknologi,” ujar Achmad, Selasa (27/10/2026).

Salah satu anggota tim, Almassifa Maulana Hafidz atau Almas, mengaku bersyukur atas prestasi yang diraih. Pengalaman tersebut juga menambah kepercayaan dirinya untuk menghadapi tantangan akademik berikutnya.

“Sangat menyenangkan bisa juara 3 dan The Best Impact Social dalam lomba esai hukum ini. Ini menambah kepercayaan diri untuk tantangan selanjutnya, yaitu ujian TKA,” ungkap Almas.

Prestasi tersebut menambah rekam jejak Almas di bidang akademik. Sebelumnya, ia meraih penghargaan The Best Paper dalam Lomba Esai Konstanta Fisika Unesa 2026 dan lolos sebagai finalis International Science Fair (ISF) di USIM Malaysia 2026.