Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, meminta pengerjaan perbaikan tidak molor. Selain itu, ia mengingatkan agar pengawasan terhadap kendaraan yang melintas diperketat, terutama terkait batas tonase dan kelas jalan sesuai Pergub Jatim terbaru. 

Menurutnya, aturan mengenai kelas jalan harus benar-benar diterapkan di lapangan. Kendaraan dengan muatan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi memberikan beban berlebih terhadap konstruksi jalan dan jembatan, termasuk Jembatan Plapar yang saat ini tengah dalam proses perbaikan. 

“Harapannya tentu bisa selesai sesuai target, sehingga akses masyarakat kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas warga terlalu lama,” ujar Atika saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7/2026). 

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar diperketat. Ia menegaskan, pembatasan tonase bukan hanya berlaku selama proses perbaikan berlangsung, tetapi harus menjadi bagian dari upaya menjaga umur dan keselamatan infrastruktur jalan secara berkelanjutan. 

“Jangan sampai kendaraan yang melintas melebihi kapasitas atau tonase yang sudah ditentukan. Ini penting untuk menjaga keamanan jembatan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya. 

Atika menambahkan, penerapan Pergub Jatim tentang kelas jalan harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten, termasuk terhadap kendaraan yang berpotensi melanggar ketentuan tonase. Dengan demikian, kerusakan infrastruktur akibat beban kendaraan berlebih dapat ditekan. 

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengalokasikan anggaran belanja tak terduga (BTT) hampir Rp5 miliar untuk menangani kerusakan oprit fondasi dan talud Jembatan Plapar. 

Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur, Agus Sutanto, mengatakan pekerjaan perbaikan telah dimulai sekitar dua pekan lalu. Penanganan dilakukan untuk mencegah kerusakan semakin meluas. 

“Perbaikan sudah dimulai sekitar dua pekan lalu dengan anggaran hampir Rp5 miliar yang bersumber dari belanja tak terduga,” kata Agus di Ponorogo, Jumat. 

Menurutnya, pekerjaan diprioritaskan pada bagian oprit dan talud jembatan yang mengalami penurunan akibat gerusan aliran sungai. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kerusakan yang lebih parah. 

Agus menjelaskan, kerusakan Jembatan Plapar dipicu ambrolnya cek dam milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Kondisi tersebut menyebabkan aliran sungai menggerus tanah di sekitar fondasi jembatan. 

“Kalau tidak segera ditangani, oprit akan terus turun dan tanah di sekitar jembatan berpotensi longsor,” ujarnya. 

Perbaikan Jembatan Plapar ditargetkan rampung pada akhir September 2026. Selama pekerjaan berlangsung, kendaraan dengan tonase lebih dari 10 ton dilarang melintasi ruas Ponorogo-Pacitan guna mengurangi beban terhadap konstruksi jembatan. 

Kendaraan bertonase besar sementara dialihkan melalui jalur Wonogiri sesuai rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah daerah bersama pihak kepolisian. 

Jembatan Plapar yang dibangun pada 2014 merupakan salah satu jalur utama penghubung Kabupaten Ponorogo dan Pacitan. Penanganan darurat dilakukan agar akses transportasi tetap berfungsi dan tidak terputus, terutama saat memasuki musim hujan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penguatan pencegahan korupsi merupakan bagian dari tugas Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Menurut Tito, upaya pencegahan bahkan telah dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Dalam kegiatan retret, para kepala daerah mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan korupsi, integritas, hingga wawasan kebangsaan. 

“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, mulai dari retret awal setelah rekan-rekan kepala daerah-wakil kepala daerah dilantik, di situ juga ada pembekalan tentang pencegahan korupsi, integritas, wawasan kebangsaan,” kata Tito dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (24/7/2026). 

Kemendagri juga terus bersinergi dengan KPK dan BPKP melalui Monitoring Center for Prevention (MCP). Instrumen tersebut dioptimalkan untuk memetakan sekaligus mengurangi potensi terjadinya korupsi di daerah. 

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penguatan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta monitoring rutin terhadap kepala daerah agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi. 

Tito mengaku prihatin masih adanya sejumlah kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Karena itu, Kemendagri bersama KPK akan memperluas upaya pencegahan dengan turun langsung ke berbagai wilayah. 

Salah satu langkah tersebut telah dilakukan di Papua di bawah koordinasi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bersama Ketua KPK Setyo Budiyanto. 

“Ke depan kita akan datang ke 10 titik yang dihadiri nanti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, kemudian juga DPRD-nya, pimpinan DPRD, kemudian juga Sekda, pimpinan perangkat daerahnya terutama yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, keuangan, aset, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, ASN, pelayanan publik,” jelas Tito. 

Jawa Timur dan Bali Masuk Klaster Pencegahan 

Tito menjelaskan, program pencegahan korupsi tersebut akan dilaksanakan melalui 10 klaster wilayah. Masing-masing klaster akan melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta perangkat daerah yang memiliki sektor strategis. 

Sepuluh klaster tersebut meliputi Aceh dan Sumatera Utara; Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau; Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Kepulauan Bangka Belitung. 

Kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Jawa Timur dan Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 

Selanjutnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara; Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, serta Sulawesi Tenggara; dan terakhir Maluku bersama Maluku Utara. 

Melalui program tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan titik rawan korupsi di wilayah masing-masing. Pemetaan itu kemudian harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi perbaikan tata kelola yang memiliki target penyelesaian yang jelas. 

Namun, Tito menegaskan, berbagai sistem dan instrumen pencegahan tidak akan cukup tanpa integritas dari individu yang memegang kekuasaan. 

“Yang paling utama adalah integritas yang melekat pada setiap individu kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tegasnya. 

Tito meminta seluruh kepala daerah belajar dari berbagai kasus korupsi yang telah ditangani aparat penegak hukum. Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi peringatan serius agar kepala daerah memperkuat integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. 

“Kita sangat menekankan agar rekan-rekan kepala daerah belajar dari pengalaman yang sudah ada. Kasus-kasus yang ditegakkan atau ditindak oleh penegak hukum ini menjadi warning betul untuk memperkuat integritas masing-masing,” pungkas Tito.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta seluruh sekolah, khususnya sekolah negeri, tidak membuat kebijakan yang menambah beban ekonomi orang tua siswa.  

Ia secara khusus menyoroti praktik pembelian seragam maupun perlengkapan sekolah yang berpotensi memaksa dan menguras kantong masyarakat. 

“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni, Jumat (24/7/2026). 

Pernyataan tersebut disampaikan Deni merespons berbagai keluhan masyarakat terkait tingginya biaya perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Sejumlah orang tua mengaku harus mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. 

Menurut Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut, tahun ajaran baru tidak boleh berubah menjadi momentum munculnya berbagai kewajiban baru yang membebani keluarga. 

“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” tegasnya. 

Deni menekankan, sekolah negeri harus mengedepankan prinsip pelayanan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sekolah tidak boleh memberikan kesan mewajibkan orang tua membeli seragam atau perlengkapan dari penyedia tertentu. 

Selain itu, setiap kebijakan sekolah juga harus tetap memberikan ruang bagi orang tua untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. 

“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” ujarnya. 

Deni juga mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan kebijakan sekolah yang memberatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan. 

Menurutnya, laporan yang dilengkapi data dan bukti akan memudahkan proses verifikasi serta penanganan oleh pihak terkait. 

“Silakan laporkan jika ada dugaan praktik yang membebani masyarakat. DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap laporan agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku sehingga hak siswa dan orang tua tetap terlindungi,” pungkas Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jawa Timur tersebut.

Malam penutupan berlangsung meriah dengan pembagian hadiah berbagai lomba serta panggung hiburan yang menghadirkan Roy Jeconiah Boomerang dan penyanyi asal Pacitan, Rina Aditama.

Selain menjadi ajang apresiasi bagi para peserta, malam puncak tersebut juga menjadi momentum penghargaan bagi Kabupaten Pacitan yang telah menjadi tuan rumah Gelar Peralatan PB 2026.

Penghargaan diserahkan Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim Heru Wahono Santoso kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan.

Sementara itu, predikat juara umum kompetisi ketangguhan BPBD se-Jawa Timur 2026 berhasil diraih BPBD Kabupaten Jember.

Penghargaan tersebut diterima langsung Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan serta masyarakat setempat yang telah menyambut dan mendukung seluruh peserta dari BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Ia juga mengapresiasi semangat kebersamaan dan kolaborasi yang terbangun selama kompetisi berlangsung.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi antar-daerah yang telah dibangun di sini tidak berhenti pada malam ini saja. Tetapi juga terus berlanjut dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim Heru Wahono Santoso yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta BPBD kabupaten/kota, jajaran kementerian dan lembaga, unsur pentahelix, BPBD Jatim, serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, keberhasilan Gelar Peralatan PB tidak semata-mata diukur dari kemeriahan acara. Lebih dari itu, keberhasilan ditentukan dari pengetahuan yang diperoleh, keterampilan yang diasah, serta kolaborasi yang dibangun dan dapat diterapkan di masing-masing daerah.

“Karena di balik setiap latihan, ada kesiapan yang dibangun. Di balik setiap simulasi, ada keterampilan yang diasah. Di balik peralatan yang diuji, ada keselamatan masyarakat yang harus dijaga. Dan di setiap kolaborasi yang dibangun, ada harapan masyarakat yang harus kita jawab,” tuturnya.

Heru menegaskan, potensi bencana di Jawa Timur terus berkembang dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, seluruh jajaran BPBD diminta terus memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan melalui peningkatan kompetensi personel, kesiapan peralatan, akurasi data dan informasi, keandalan sistem logistik, serta penguatan kolaborasi antar-daerah.

“Selamat kepada para juara. Semoga prestasi yang diraih dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dalam upaya penanggulangan bencana di masing-masing daerah. Semoga kegiatan ini juga semakin memperkuat jejaring kerja sama antar-daerah dan mewujudkan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi ancaman bencana,” pungkasnya.

Selain penghargaan juara umum, malam puncak juga diisi dengan penyerahan hadiah berbagai lomba yang digelar selama Gelar Peralatan PB 2026.

Berikut daftar pemenang kompetisi:
Juara Umum:
🏆 BPBD Kabupaten Jember
Lomba Manajemen Pergudangan:
🥇 Juara 1: Kabupaten Jember
🥈 Juara 2: Kabupaten Bojonegoro
🥉 Juara 3: Kabupaten Malang

Lomba Manajemen Pusdalops:
🥇 Juara 1: Kota Batu
🥈 Juara 2: Kabupaten Pacitan
🥉 Juara 3: Kabupaten Kediri

Lomba Cerdas Cermat:
🥇 Juara 1: Kabupaten Bondowoso
🥈 Juara 2: Kabupaten Blitar
🥉 Juara 3: Kota Pasuruan

Lomba Resilience Marathon:
🥇 Juara 1: Kabupaten Jombang
🥈 Juara 2: Kabupaten Jember
🥉 Juara 3: Kabupaten Nganjuk

Seluruh penghargaan diserahkan kepada perwakilan BPBD masing-masing daerah oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang hadir dalam malam puncak Gelar Peralatan PB 2026.

Salah satunya melalui RedTalk yang selama dua tahun terakhir menjadi forum diskusi untuk membahas berbagai persoalan bangsa dari perspektif anak muda. 

Menurut Said, generasi muda saat ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi Y, Z, hingga generasi awal Alpha tumbuh dalam dua ruang sekaligus, yakni dunia nyata dan dunia digital. 

Kondisi tersebut membuat anak muda memiliki akses informasi yang jauh lebih luas. Mereka dapat menyaksikan berbagai peristiwa di belahan dunia, membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain, serta membentuk pandangan secara lebih kritis. 

“Anak muda masa kini hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia digital. Mereka bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia, menyaksikan berbagai peristiwa, dan membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain. Karena itu, mereka menjadi generasi yang lebih kritis,” ujar Said, Jumat (24/7/2026). 

Atas kondisi tersebut, Said menilai pola komunikasi dengan generasi muda tidak bisa lagi dilakukan secara satu arah. Diperlukan ruang dialog yang terbuka, setara, dan mampu memberikan kesempatan bagi anak muda untuk menyampaikan pandangan secara langsung. 

“RedTalk kami kemas sebagai cara kami mendengar suara anak muda. Bagi kami, suara anak muda adalah suara idealisme karena mereka belum terikat dengan berbagai kepentingan,” katanya. 

RedTalk 2026 akan digelar pada Sabtu, 25 Juli 2026, di Malang Creative Center. Mengusung tema “Indonesia Punya Kita”, forum ini akan membedah pandangan generasi muda mengenai masa depan Indonesia, tantangan bangsa, hingga kritik terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi. 

Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang akan hadir sebagai narasumber. Mereka antara lain Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dr. Selvi Asna Prestianawati, Dosen FISIP Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, komika Abdel Achrian, serta komika Dewangga. 

Diskusi juga melibatkan aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Di antaranya Kafitan Aidil Fitra Sukirman dari BEM Universitas Brawijaya, Aryo Bimo Soebagio selaku Wakil Koordinator BEM se-Malang Raya, Mochamad Ali Firdaus dari GMNI Kota Malang, serta Ketua Cabang PMII Kota Malang Benny Miftahul Arifin. 

Said mengajak anak muda di Malang Raya untuk memanfaatkan RedTalk sebagai ruang menyampaikan gagasan dan kegelisahan mereka.  

Berbagai isu strategis akan dibahas, mulai dari pendidikan, kebebasan akademik, masa depan ekonomi, ruang kreatif, hingga persoalan sosial yang dihadapi generasi muda. 

“Kami mengajak anak-anak muda berdiskusi bersama, mencintai Indonesia melalui gagasan dan kritik yang membangun. Indonesia adalah milik kita bersama, bukan hanya milik segelintir elite politik maupun elite ekonomi,” tegasnya. 

Bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung di Malang, RedTalk 2026 juga dapat diikuti secara daring melalui siaran langsung di platform detik.com.

Dengan demikian, peserta dari berbagai daerah tetap bisa menyimak diskusi sekaligus menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun tanggapan secara online.

Aksi tersebut membuat akses utama yang menghubungkan Surabaya dengan Banyuwangi lumpuh total. Antrean kendaraan mengular panjang dari kedua arah, setelah warga menggelar aksi protes sebagai bentuk kekecewaan atas berulangnya insiden proyektil yang diduga berasal dari aktivitas latihan militer. 

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo, M Naufal Alghifary, mendorong agar pembentukan tim ad hoc untuk menangani persoalan tersebut segera dipercepat. 

“Harapannya kepada saya itu mendorong percepatan pembentukan tim ad hoc. Selama ini kan belum terbentuk siapa saja. Kemarin setelah dari DPR RI sudah ada wacana membentuk tim ad hoc agar ada solusinya,” ujar Naufal, Jumat (24/7). 

Menurutnya, pembentukan tim khusus penting untuk memastikan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut dapat ditangani secara terukur dan tidak terus berulang.  

"Tim ad hoc diharapkan mampu memetakan persoalan secara menyeluruh, mulai dari aspek keamanan warga, aktivitas latihan militer, hingga konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun," jelasnya. 

Dalam aksi di depan Makolatmar Grati, warga mendesak pihak Kolatmar dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan latihan di sekitar permukiman. Warga juga meminta adanya jaminan keamanan agar insiden peluru nyasar tidak kembali terjadi. 

Insiden terbaru terjadi pada Rabu (22/7), ketika sejumlah proyektil dilaporkan mengenai rumah dan fasilitas milik warga di sekitar kawasan Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Desa Alastlogo. 

Sedikitnya empat rumah warga terdampak. Salah satunya rumah milik Amin, warga Dusun Krajan, Desa Alastlogo. Sebuah proyektil ditemukan menancap di tembok rumahnya.  

Proyektil lain dilaporkan mengenai bagian atap rumah serta kandang ternak milik warga.
Peristiwa tersebut sontak memicu kepanikan warga. Apalagi, insiden serupa disebut bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. 

Kemarahan warga juga tidak bisa dilepaskan dari konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari 65 tahun antara masyarakat Kabupaten Pasuruan dan TNI Angkatan Laut (AL). 

Persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke tingkat nasional melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Rapat itu membahas sengketa lahan seluas sekitar 3.457 hektare yang mencakup 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling. 

Dalam RDP tersebut, aspirasi warga dikawal langsung oleh rombongan lintas lembaga daerah, di antaranya Komisi A DPRD Jawa Timur di bawah pimpinan Dedi Irwansa, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta DPRD Kabupaten Pasuruan. 

Pemerintah bersama TNI AL pun sepakat membentuk Tim Ad Hoc untuk mempercepat penyelesaian persoalan sengketa lahan antara masyarakat 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling dengan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL. 

Kini, DPRD Jatim berharap wacana pembentukan tim ad hoc segera direalisasikan. Tim tersebut dinilai penting untuk mencari solusi konkret atas persoalan yang tidak hanya menyangkut konflik lahan, tetapi juga menyentuh langsung aspek keselamatan warga. 

“Jangan sampai persoalan ini terus berulang dan warga kembali menjadi korban. Harus ada solusi yang benar-benar menyelesaikan akar masalahnya,” tegas Naufal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), sepanjang 2025 tercatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan.

Di Jawa Timur, laporan SIMFONI PPA mencatat 2.758 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 750 kasus merupakan kekerasan terhadap anak.

Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kasus kekerasan anak tertinggi kedua secara nasional setelah Jawa Barat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. Menurutnya, peringatan HAN 2026 yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial.

“Data itu menunjukkan bahwa perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan,” ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Kamis (23/7/2026).

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menegaskan, persoalan kekerasan terhadap anak tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum. Upaya pencegahan harus dimulai dari keluarga, diperkuat oleh sekolah dan lingkungan masyarakat, serta didukung kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Menurutnya, pola pengasuhan sehat, pendidikan karakter, dan pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

“Perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru, mulai dari perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak,” jelasnya.

Selain kekerasan, Bunda Renny juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang masih mengancam tumbuh kembang anak, seperti anak tidak sekolah, pemenuhan gizi, kesehatan mental, hingga perlindungan sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Ia juga mengingatkan masih tingginya kasus perundungan atau bullying di Jawa Timur. Ironisnya, kasus tersebut banyak terjadi di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Jatim, sekitar 37–37,5 persen dari total aduan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan merupakan kasus perundungan. Bentuknya beragam, mulai dari perundungan fisik, verbal, hingga cyberbullying.

“Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Karena itu, kasus bullying di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian serius dan ditangani secara sistematis,” tegasnya.

Menurut politisi senior asal Kediri tersebut, investasi terbaik pemerintah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal.

“Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, fondasinya harus dimulai dari anak-anak hari ini. Setiap kebijakan daerah harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pembangunan,” katanya.

Renny menegaskan, DPRD Jawa Timur akan terus mendorong penguatan kebijakan perlindungan anak melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), edukasi pengasuhan bagi keluarga, serta kolaborasi lintas sektor dinilai perlu menjadi prioritas.

“Hari Anak Nasional harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada satu pun anak kehilangan masa depannya akibat kekerasan, pengabaian, ataupun ketidakmampuan negara menghadirkan perlindungan yang memadai,” pungkasnya.

Kehadiran rombongan disambut hangat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur sekaligus Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama jajaran pengurus Demokrat Jatim. Suasana pertemuan berlangsung akrab, penuh kekeluargaan, diselingi canda dan diskusi mengenai berbagai isu strategis pembangunan daerah. 

Dalam sambutannya, Bagus menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Demokrat Jawa Timur. Menurutnya, silaturahmi tersebut merupakan bagian dari ikhtiar membangun sinergi antarkekuatan politik demi menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

"Kami sengaja mengagendakan silaturahmi ini karena ingin memperkuat kolaborasi dengan sesama partai pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Harapannya, komunikasi yang baik akan melahirkan sinergi yang semakin kuat dalam membangun Jawa Timur," ujar Bagus. 

Bagus menegaskan, PKS memandang silaturahmi bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi menjadi fondasi untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan. 

Ia kemudian memperkenalkan filosofi "3T" yang menjadi semangat PKS dalam membangun hubungan antarlembaga maupun antarpartai. 

"T yang pertama adalah Ta'aruf, saling mengenal. Kedua Tafahum, saling memahami. Setelah saling memahami, kita masuk pada Ta'awun, yaitu saling menolong dan saling menguatkan. Kami berharap hubungan PKS dan Demokrat berkembang melalui tahapan itu sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya. 

Menurut Bagus, sebagai partai yang sama-sama berada dalam barisan pendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PKS dan Demokrat memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi keberhasilan pembangunan. 

"Kita ingin kebersamaan ini tidak berhenti pada pertemuan hari ini, tetapi berlanjut dalam kerja nyata, saling mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat," katanya. 

Selain membahas sinergi pembangunan daerah, kedua partai juga berdiskusi mengenai dinamika politik nasional, termasuk perkembangan pembahasan sistem kepemiluan pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Bagus menilai komunikasi antarkader partai perlu terus dibangun agar aspirasi dari daerah dapat tersampaikan secara baik kepada pemerintah pusat melalui mekanisme konstitusional. 

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyambut baik kunjungan PKS. Menurutnya, hubungan kedua partai telah terjalin cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Kami senang sekali bisa kembali mempererat tali persaudaraan dengan PKS. Kita memiliki sejarah kebersamaan yang panjang, dan hari ini kami ingin terus merawatnya demi kepentingan masyarakat Jawa Timur," ujar Emil. 

Emil menambahkan, tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan komunikasi yang semakin intensif antarkekuatan politik. 

"Dengan kondisi fiskal yang terus berubah dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, diperlukan ruang dialog yang terbuka agar muncul solusi yang lebih komprehensif. Saya berharap komunikasi seperti ini terus berlanjut, bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke kabupaten dan kota," katanya. 

Dalam diskusi tersebut juga muncul gagasan untuk menghadirkan program pengabdian masyarakat secara bersama antara PKS dan Demokrat. Emil menilai kolaborasi lintas partai dalam kegiatan sosial akan memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat persatuan dalam melayani masyarakat. 

Menutup sambutannya, Bagus mengajak seluruh peserta menjaga semangat kebersamaan melalui pantun yang disambut tepuk tangan peserta. 

"Minum kopi di pagi hari, nikmat ditemani sepotong roti. PKS dan Demokrat bersinergi, menguatkan negeri sepenuh hati." 

Rombongan PKS Jawa Timur dipimpin langsung Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetia Lelana didampingi Sekretaris Muhamad Syadid, Wakil Sekretaris Bustanul Arifin, Bendahara Nonot Suhartono, Ketua Bidang Kaderisasi Anggota Partai Ahmad Junaidi, anggota DPRD Jawa Timur Agus Cahyono dan Harisandi Savari, serta Ketua Bidang Kepemudaan Cahyo Siswo Utomo.

Dengan adanya regulasi tersebut, kendaraan angkutan bertonase besar tidak lagi bisa melintas secara sembarangan. Setiap kendaraan wajib menyesuaikan kelas jalan yang dilaluinya. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyambut baik penerbitan Pergub tersebut. Menurutnya, regulasi ini penting untuk menjaga kualitas sekaligus memperpanjang umur layanan infrastruktur jalan di Jawa Timur. 

“Kita memiliki Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. Di dalamnya juga memuat terkait kelas jalan. Saya rasa Pergub ini merupakan bagian dari peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2014 tersebut,” ujar Khusnul Arif, Kamis (23/7). 

Ia menjelaskan, Pergub tersebut memberikan kepastian mengenai jenis dan kapasitas kendaraan yang boleh melintas di setiap ruas jalan provinsi. Dengan demikian, kendaraan hanya dapat menggunakan jalan sesuai dengan klasifikasi kelasnya. 

“Dengan adanya Pergub ini, jenis dan kapasitas kendaraan yang boleh melintas di setiap ruas jalan provinsi sudah ada pengaturnya. Jadi, kendaraan hanya bisa menggunakan ruas jalan sesuai kelasnya masing-masing,” kata politikus NasDem ini. 

Khusnul menilai, penerapan klasifikasi kelas jalan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas kendaraan berat. Lebih dari itu, kebijakan tersebut juga menjadi langkah penting untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat beban kendaraan yang tidak sesuai kapasitas. 

“Kami berharap Pergub ini bisa menjaga dan meningkatkan kualitas jalan. Yang tidak kalah penting, perlindungan terhadap umur layanan infrastruktur jalan di ruas jalan Provinsi Jawa Timur semakin baik,” tuturnya. 

Terlebih, Jawa Timur memiliki jaringan jalan provinsi yang cukup panjang, yakni mencapai sekitar 1.666 kilometer. Karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan optimal. 

Namun demikian, Khusnul meminta Pemprov Jatim tidak langsung menerapkan aturan tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara menyeluruh. 

Ia mendorong adanya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pihak kepolisian untuk menyepakati klasifikasi setiap ruas jalan. 

“Kami meminta kepada Pemprov Jawa Timur sebelum Pergub ini diterapkan agar melakukan sosialisasi dan komunikasi bersama pemerintah kabupaten atau kota serta pihak kepolisian untuk menyepakati klasifikasi setiap ruas jalan,” tegasnya. 

Menurut Khusnul, kesepahaman antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, dan kepolisian sangat penting agar implementasi Pergub dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. 

“Dengan demikian, Pergub ini bisa berjalan secara optimal. Tidak hanya bagi pengguna jalan, tetapi juga bagi pelaku industri, khususnya terkait distribusi logistik dari satu wilayah kabupaten ke kabupaten lainnya,” jelasnya. 

Ia berharap penerapan aturan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan sektor industri dan distribusi logistik. Dengan sosialisasi dan koordinasi yang matang, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberlakuan klasifikasi kelas jalan. 

“Jangan sampai ada satu pun pihak yang merasa dirugikan atas peraturan ini,” pungkasnya. 

Pengangkatan Sudaryono tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. 

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan Sudaryono. 

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan. 

Usai mengucapkan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Penandatanganan tersebut menandai dimulainya tugas resminya sebagai Kepala BGN. 

Pelantikan Sudaryono berlangsung di tengah perhatian besar terhadap pelaksanaan Program MBG. Sebagai Kepala BGN, ia menghadapi tantangan untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta memastikan program strategis tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kepada Sudaryono. Ucapan selamat juga disampaikan para tamu undangan yang hadir. 

Sejumlah pejabat tinggi negara turut menghadiri pelantikan tersebut. Di antaranya para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.