Makelar Menjamur… Pelayanan Publik , BPN kabupaten Pasuruan ” AMBURADUL “

PASURUAN, lingkaran.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menilai pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat buruk. “Masyarakat banyak mengeluh. Kinerja BPN masih amburadul,” banyak keluh kesah masyarakat maupun anggota dewan komisi A

Dia mengatakan banyak berkas pengurusan sertifikat yang ngendon tiga hingga lima tahun ada juga yg dua tahun berkas hilang tidak di ketahui sebabnya. Sebaliknya, ada oknum BPN mempermudah pengurusan sertifikat bagi warga yang siap mengucurkan dana yang besar dari yang ditentukan. Dengan praktek seperti itu BPN tidak mengedepankan pelayanan publik.

BPN juga dituding tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tenggat waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tanah. Masyarakat hanya tau biaya pembayaran yang bervariasi, antara Rp 1.5 juta hingga Rp 9 juta per bidang tanah.

 

Kepala BPN wajib menindak apabila ada makelar mengurus sertifikat tanah. Bahkan, dia juga mengaku tak hafal biayanya. Dia hanya mengatakan jika masyarakat ingin tahun tenggat waktu dan biaya pengurusan sertifikat dipersilahkan mendatangi kantor BPN. membuat anggota DPRD kab pasuruan marah. Maupun anggota DPRD lainnya, menyebutkan BPN menciptakan proses yang ruwet dan menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak memadai. “Bisa jadi karena BPN membiarkan para calo makelar-makelar berkeliaran yg tidak berkepentingan,” jelasnya.. mengaku kecewa dengan pelayanan tsbt.

Anggota DPRD bertujuan mencari kejelasan atas keluhan masyarakat itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. “Yang jelas kami minta sistem pengurusan sertifikat diperbaiki,” katanya dan perlu di kaji lagi calo maupun makelar yg tidak berkepentingan di larang masuk guna menjaga pelayanan kepada masyarakat.

( team )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + 7 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.