Connect with us

Artikel

Mendiskusikan 1 Juli 1971 Sebagai Hari Kemerdekaan Papua

Bahudin Mudhar

Published

on

Foto Ridwan al-Makassary (peacebuilder di Papua, Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti pada Centre for Muslim States and Societies (CMSS) UWA)

Oleh Ridwan al-Makassary (peacebuilder di Papua, Co-Founder Lembaga Perdamaian Indonesia (LPI) dan peneliti pada Centre for Muslim States and Societies (CMSS) UWA)

Nasinol,lingkaran.net – Papua hingga detik ini masih bergolak. Derap laju pembangunan yang sedang digencarkan oleh Presiden Joko Widodo tampaknya belum menyurutkan keinginan para nasionalis dan simpatisan Papua, untuk merdeka membentuk negara sendiri. Tulisan-tulisan tentang Papua merdeka masih acap ditemukan berseliweran di media sosial. Bagi pendukung nasionalisme Papua, cerita yang sebagian besar bernada hasutan sekalipun akan ditelan mentah-mentah dan diyakini sebagai kebenaran. Misalnya, berita-berita kekejaman yang tidak dilakukan oleh aparat keamanan Republik Indonesia acap dituding dilakukan mereka, yang bisa dimaknai sebagai kriminalisasi dan stigmatisasi untuk kehadiran aparat keamanan di wilayah pegunungan Papua. Demikian juga, untuk beberapa derajat, cerita sejarah Papua yang dibuat dan diklaim sendiri oleh nasionalis Papua ditahbiskan sebagai kebenaran. Sebagaimana halnya sejarah Papua dalam lensa NKRI juga belum tentu semua akurat.

Meskipun demikian, kita tidak bisa abai dan menutup mata akan adanya perlakuan yang berlebihan dari aparat keamanan terhadap simpatisan Papua merdeka, yang jarang dilihat sebagai bagian dari pembelaan diri. Hanya reaksi yang diributkan dengan mengakibatkan aksi. Persoalan kekerasan aparat ini kerap menjadi isu pelanggaran HAM, yang dijadikan alasan untuk merdeka karena bangsa Indonesia adalah penjajah, dst. Selain itu, sebagian mahasiswa baik yang berada di Papua atau luar Papua acap melakukan aksi-aksi yang menunjukkan diri mereka sebagai nasionalis dan simpatisan Papua yang ingin memerdekakan diri. Sangat disayangkan, karena sebagai mahasiswa terutama di Jawa dan di luar negeri mestinya lebih fokus untuk berprestasi dalam studi. Tulisan singkat ini ingin mengkaji kenapa tanggal 1 Juli dipandang sebagai hari kemerdekaan Papua dan bagaimana ragam persepsi orang Papua tentang merdeka.

Para nasionalis atau simpatisan Papua memiliki hari dan tanggal bersejarah yang acap mereka rayakan. Satu hari dan tanggal perayaan yang sering disuarakan oleh para nasionalis dan simpatisan Papua Merdeka adalah 1 Juli 1971, sebagai hari kemerdekaan Papua dan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut versi nasionalis Papua, setelah wilayah Papua diintegrasikan ke NKRI melalui referendum 1969 yang cacat dan intimidatif, para nasionalis Papua telah berkumpul di Waris, Numbay, dekat perbatasan PNG. Adalah Brigjend Zerth Japfet Rumkoren yang telah mengumandangkan “Proklamasi kemerdekaan West Papua”, pada 1 Juli 1971. Itulah yang menjadi dasar bahwa mereka para nasionalis Papua telah merdeka hari itu. Para generasi belakangan kemudian merayakannya dengan berbagai cara.

Penulis berpandangan bahwa proklamasi tersebut hanya dilakukan sepihak oleh Rumkoren, dan juga tidak ada pengakuan dari negara merdeka dan berdaulat di dunia internasional. Jadi, secara logis proklamasi tersebut adalah sesuatu yang “kosong melompong” dan tidak bisa dilihat sebagai sebuah proklamasi kemerdekaan yang diakui dunia internasional. Bahkan, para pejuang NKRI dari pihak orang Papua sendiri berpandangan bahwa 1 Juli bukanlah hari kemerdekaan Papua Barat. Malahan, mereka meminta tanggal 1 Mei 1963 sebagai hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI yang perlu dirayakan. Menurut Ramses Ohee, kelompok yang mengatasnamakan TPN-OPM merupakan kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan melakukan teror baik dengan senjata maupun bentuk lainnya.
Meskipun demikian, arti kemerdekaan bagi seluruh orang Papua tidaklah tunggal. Jason Mac Leod (2007) mendeskripsikan beberapa makna kata merdeka (self determination). Paling tidak ada enam arti kemerdekaan, yang tumpang tindih (overlapped) dan saling beririsan (intersections) satu sama lain, oleh karena berakar pada perlawanan budaya Melanesia yang panjang dari para nasionalis Papua dan dalam politik milleniarisme.

Pertama, merdeka sebagai perjuangan untuk sebuah negara yang berdaulat dan merdeka sebagai sebuah negara baru. Bagi pihak yang setuju ini, merdeka acap digambarkan sebagai satu tuntutan untuk negara Papua yang berdaulat. Misalnya, Richard Chauvel mencatat bahwa karena kombinasi ketidakadilan dan represi, maka tuntutan untuk merdeka lebih kuat bergema hari ini dibandingkan pada 1961, ketika Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan pada 1 Desember 1961, dan lagu Hai Tanahku Papua, gubahan I.S. Kijne, dinyanyikan saat itu. Namun, Eben Kirskey menulis dalam papernya, tuntutan Merdeka bagi orang Papua tidak secara niscaya hadirnya sebuah negara baru. Sebagian aktivis Papua mengeskpresikan harapan merdeka pada “untuk sistem pemerintahan baru berdasarkan pada model otoritas adat yang berbeda dengan negara”.
Kedua, merdeka sebagai Hai. Beberapa wilayah Melanesia memiliki sejarah panjang apa yang para antropolog sebut sebagai “Cargo cults” atau gerakan millenarian. Benny Giai, lebih memilih pada kata Hai yang digunakan orang Amungme, yang mengandung arti “harapan” dari satu ketertindasan berganti pada keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Meskipun, diakui bahwa Hai juga memiliki banyak tafsiran.
Ketiga, merdeka sebagai satu teologi pembebasan Papua. Bagi sebagian pendeta, merdeka adalah bagian dari teologi pembebasan yang bertujuan membangun sebuah dunia yang menghargai harkat manusia dan keadilan yang terjelmakan di tanah Papua. Ini tampak dari peran gereja sebagai satu institusi yang berwarna Papua dan mandiri. Pertanyaan dari banyak umat beragama, sebatas apa gereja dan pendeta memang perlu memainkan peranan teologi pembebasan ini? Apakah kita setuju dengan gerakan memperjuangkan Papua merdeka dalam arti merdeka yang berjung pada satu negara baru? Bagaimana merespon pendeta tententu yang mengatasnamakan suara kenabian untuk tujuan merdeka?, dst.
Keempat, merdeka sebagai restorasi tradisi lokal, identitas dan bentuk pemerintahan adat. Bagi mereka yang berdiam diri di daerah yang terpencil, merdeka dapat dipahami sebagai satu pemerintahan adat yang merestorasi dan memulihkan bentuk pemerintahan, tradisi, budaya dan identitas komunitas. Ini mengandung arti berkemampuan mengontrol identitas, sumber daya dan tradisi mereka sendiri. Salah seorang tokoh adat Lembah Baliem menyatakan pada sebuah kegiatan grup yang dilaksanakan USAID, bahwa mereka tidak peduli pada status politik orang Papua dan lebih peduli pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka.
Kelima, merdeka sebagai Mobu, artinya, adanya kemampuan untuk keterpenuhan kebutuhan secara materi, spiritual dan bebas dari kelaparan dan penyakit. Intinya, kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat terpenuhi.
Keenam, merdeka sebagai gerakan untuk merestorasi martabat manusia. Kita sering mendengar sebagian orang Papua yang diperlakukan seperti binatang atau ditindas secara tidak manusiawi. Merdeka berarti mengkahiri penindasan tersebut dan mengangkat martabat kemanusiaanya.

Bagi sebagian orang Papua, para nasionalis Papua, merdeka berarti membangun negara sendiri yang terpisah dari NKRI. Pandangan yang sah-sah saja disampaikan selama tidak diikuti dengan aksi kekerasan. Namun, tidak sedikit juga yang melihat bahwa kemerdekaan lebih pada merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, keterpenuhan kebutuhan dasar dan adanya penghargaan pada harkat manusia yang tidak mesti berujung pada pendirian sebuah negara baru. Hal ini pernah disampaikan ayah saya Pdt Hermann Saud, tokoh masyarakat Papua dan Deklarator Papua Tanah Damai (5 Februari 2002). Saya lebih setuju merdeka dalam pemikiran Pdt Saud yaitu merdeka dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk membebaskan diri dari dua “penjajahan” tersebut. Kalau kita jujur melihat bahwa belakangan ini, terlepas dari marjinalisasi ekonomi, Papua secara perlahan telah menjadi tuan rumah terutama di bidang politik. Aspek marjinalisasi ekonomi masih butuh waktu untuk penyelesaian yang tuntas.

Sebagai kesimpulan, perayaan 1 Juli sebagai hari kemerdekaan Papua adalah tidak memiliki landasan hukum yang bisa diterima di dunia internasional. Karenanya, yang utama bagi generasi muda Papua adalah bagaimana ikut terlibat dalam proses mengisi kemerdekaan dengan mengembangkan kapasitas, terutama melalui pendidikan, sehingga bisa turut serta dalam pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE


: [email protected]

: 0821 3963 6484
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com