Connect with us

Birokrasi

Minta Pemerintah Bebaskan Nelayan yang Disandera Abu Sayyaf

Redaksi Lingkaran.net

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Informasi Publik di Kompleks Parlemen RI Senayan

Jakarta, lingkaran.net – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera membebaskan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah bertindak konkret supaya negara tidak sampai dimanfaatkan kelompok tertentu untuk meraih uang tebusan.

“Saya berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang tepat tanpa harus menjadi semacam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jadi sapi perahan, diperas terus dengan cara menangkap (warganya) seperti itu,” ujar Abdul di Senayan Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut menanggapi rekaman video yang diunggah di media sosial berisi permintaan uang tebusan.

Seperti diketahui, tiga WNI yang berprofesi sebagai nelayan berasal dari Baubau dan Wakatobi Sulawesi Tenggara yaitu Maharudin Lunani (48), puteranya, Muhammad Farhan (27), dan kru kapal Samiun Maneu (27) disandera kelompok Abu Sayyaf setelah diculik dari kapal yang berlayar di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.

Perairan itu memang dikenal rawan pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok bersenjata dari selatan Filipina seperti Abu Sayyaf. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, ketiga WNI yang disandera tersebut meminta pemerintah membantu pembebasan mereka.

“Kami bekerja di Malaysia. Kami ditangkap Kelompok Abu Sayyaf pada 24 September 2019. Kami harap bos kami bantu kami untuk bebaskan kami,” kata Samiun menggunakan bahasa Indonesia dalam video tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengusulkan agar TNI bisa disiagakan di wilayah lokasi persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Kesiagaan pasukan TNI, menurut Farhan, menjadi faktor penting sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia.

Meski, Farhan mengakui aksi militer tidak bisa serta-merta dan sepihak dilakukan oleh TNI, karena itu menyangkut batas teritori dan kedaulatan negara lain. Menurut dia, TNI tetap perlu bekerja sama dengan militer Malaysia dan Filipina.

“Patroli militer bersama, rutin dan intensif di perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus semakin ditingkatkan. Kedaulatan dan stabilitas keamanan kawasan harus tercipta”, kata Farhan. Ke depan, agar insiden tidak terus berulang, Farhan juga menyarankan kerja sama keamanan lebih serius di antara negara anggota ASEAN, khususnya untuk wilayah perairan yang rawan dari tindak kejahatan.

“Itu penting untuk pertahanan sehingga tercipta kawasan regional yang aman dan stabil,” pungkas Farhan.

Pewarta: Tim

Advertisement


PENGADUAN ONLINE


: aduan@lingkaran.net

: 0821 3963 6484
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com