Connect with us

HUKRIM

Polemik Sengketa Tanah Candi Lontar 41B Pengurus RT : Kami berharap warga mendapat hak atas Balai RT dan Fasilitasnya

Munawar

Published

on

Penyegelan balai RT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya yang disaksikan oleh kedua belah pihak

Surabaya, lingkaran.net – polemik kepemilikan Balai RT.01 RW.07 Candi Lontar Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep Surabaya, yang menjadi sengketa antara warga setempat dengan Syafi’i, yang mengaku sebagai orang yang di beri kuasa oleh pemilik tanah dimana Balai RT tersebut berdiri, kembali memanas pada hari senin (18/11/2019) siang.

Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi sengketa

Takut terjadi bentrok antara warga dengan kelompok yang mengaku pemilik tanah, Pengurus RT setempat menghubungi pihak kepolisian. Tidak berselang lama, datang aparat kepolisian dari jajaran Polsek Lakarsantri, Polrestabes Surabaya, dibantu dengan aparat TNI, dan juga di hadiri oleh Lurah Lontar.

Dalam kesempatan kali ini, pihak kepolisian dari Polrestabes Surabaya mencoba mengajak mediasi kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam penyelesaian masalah tersebut, tetapi masih mengalami jalan buntu.

Proses mediasi kedua belah pihak yang diprakarsai oleh aparat kepolisian

Menyikapi hal ini, aparat kepolisian Dari Polrestabes Surabaya mengambil sikap dengan menyegel pagar balai RT dengan rantai dan gembok serta melarang kedua belah pihak, baik dari warga maupun pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut untuk membuka gembok tersebut.

Didepan para warga yang berkumpul, aparat kepolisian berjanji untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dengan memeriksa dokumen dari kedua belah pihak dan memeriksa keabsahan kedua dokumen tersebut.

Aparat kepolisian ketika memberi pengarahan kepada warga agar tidak merusak gembok

Terpisah, ketika diwawancarai oleh wartawan lingkaran.net, Margito yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua RT yang turut andil dalam pengurusan hibah tanah tersebut menjelaskan bahwa awal mula pemberian hibah tanah tersebut terjadi pada tahun 1999, ketika itu pemilik tanah hendak menjual tanah tersebut kepada orang lain, karena warga sekitar membutuhkan tanah tersebut untuk digunakan sebagai fasilitas umum.  dengan penggalangan dana secara swadaya warga dan dibantu oleh donatur, tanah tersebut berhasil di beli oleh warga.

Karena status kepemilikan tanah tersebut dibeli dengan cara patungan dan dibantu oleh donatur, maka pada saat itu ada inisiatif untuk merubah nama pemilik tanah dengan nama donatur tersebut dengan tujuan agar supaya kelak tanah tersebut bisa di hibahkan kepada warga.

“Dengan tujuan lahan di gunakan sebagai fasilitas umum dan agar supaya lahan tersebut tidak diperjual belikan secara perorangan, maka dibuatlah Surat hibah kepemilikan tanah tersebut di depan notaris.” Ungkap Margito

Masih menurut Margito, sekitar tahun 2005 pernah ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan surat perjanjian jual beli, namun oleh pengurus di bantah karena tanah tersebut adalah milik warga yang dibeli dari seseorang.

Orang yang mengaku pemilik tanah tersebut merasa tidak terima dan melaporkan penjual tanah tersebut beserta pembeli tanah (dalam hal ini yang dilaporkan adalah donatur atas nama dalam surat jual beli) kepada pihak kepolisian.

Atas dasar laporan tersebut, pihak pembeli dari warga setempat juga sempat diperiksa oleh pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya, sekitar tahun 2007 terbitlah surat SP3 dari kepolisian.

Pihak pengurus RT juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menjadikan tanah tersebut sebagai fasilitas umum yang di peruntukkan bagi warga sekitar, salah satunya dengan cara mengajukan pembebasan biaya PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) kepada pemkot surabaya dan permintaan tersebut sudah dikabulkan oleh pemkot.

“saat itu pengajuan kami ke pemkot sudah mendapat respon dari pemkot, sehingga pihak pemkot juga datang langsung untuk melihat obyek tanah yang kita ajukan pembebasan PBB nya “ terang Margito.

Saat di tanya tentang harapan kedepannya masalah penanganan sengketa ini, dengan nada penuh optimisme, mantan RT ini berharap agar warga mendapatkan hak atas Balai RT dan Fasilitasnya, karena menurutnya ini adalah hak warga. (ALAS)

Advertisement


PENGADUAN ONLINE


: aduan@lingkaran.net

: 0821 3963 6484
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com