Connect with us

HUKRIM

Wooohh… Edaan…Hampir 4 Tahun Produksi… ijin Bodong, Warga mengalami Sesak Nafas…MUSPIDA Kecolongan.

Published

on

SIDOARJO, lingkaran.net – Polemik warga dan usaha produksi pembuatan tandon fiber dari bahan Resin,Hcl, yang dikelolah Slamet warga desa Bendo Tretek Prambon kabupaten sidoarjo sudah hampir 4 tahun bergejolak bahkan belum mengantongi ijin Resmi alias Bodong.

Menurut keterangan pengelolah sudah mendapatkan ijin tertulis dengan warga disaksikan Rw dan Rt setempat mas, ucap slamet selaku pengelolah usaha tersebut kepada kru awak media ketika meminta klarifikasi dilokasi sabtu (10/03/2018).

Usaha pembuatan tandon ini menurut keterangan warga milik salah satu pengusaha keturunan  di surabaya, sebelumnya pada tahun 2014 sempat ditolak warga, karena bau bahan Resin serta Hcl  sangat menyengat dan limbah pembuangan berserakan bahkan warga sempat protes mengalami sesak nafas ( ispa) berjamaah. Hal itu diperkuat dengan bukti surat perjanjian pada tanggal,20 – 01 – 2014 yang ditanda tangani oleh Rt. 06 Rw. 01 desa bendo tretek prambon yang berbunyi, slamet atas nama pengelolah bersedia untuk menutup usaha tersebut dan apabila dikemudian hari terbukti  lagi ada komplain dari warga,maka siap diproses secara hukum sesuai surat perjanjian.

 

Ketika awak media lingkaran.net bersama Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen ( YALPK )  mendatangi lokasi usaha pembuatan tandon tersebut , guna klarifikasi terkait adanya laporan warga dengan adanya pencemaran lingkungan yang sangat menganggu aktifitas warga memang terbukti benar adanya , kegiatan usaha produksi tandon sempat terekam dengan disertai bukti rekaman vidio.

Bau asap  sangat menyengat dari bahan kimia Resin dan Hcl serta debu asap sempat bikin sesak nafas awak media ketika mau memasuki area produksi. Dari  keterangan data yang ditemukan awak media dari salah satu warga,adanya surat kesepakatan yang tertanggal 05 – 08- 2016 yang disaksikan Rt. dan Rw itu semua rekayasa pengelolah ,tidak benar adanya ucap  warga yang menentang bahkan bersedia dijadikan saksi.
Data dari absen Yang menyetujui itu bukan warga terdampak mas ungkapnya, melainkan warga jauh dan itu semua penuh rekayasa.

Menurut keterangan Ketua Umum YALPK. Edy R. A. Tarigan SH. ,Kalau memang usaha pengelolahan tandon itu tidak ada ijinnya maka pihak MUSPIDA harus segera ambil tindakan.
Apalagi sampai ijin Amdal belum juga dikeluarkan ,maka itu sangat fatal dan bisa dituntut pidana, ungkapnya dikantornya (10/03/2018).
YALPK siap mengawal dan akan segera menindak lanjuti bahkan akan  mengumpulkan data serta bukti ,melaporkan ke dinas terkait, bahkan akan melayangkan surat ke Diskrimum Polda Jatim,agar menuai efek jera. Ungkapnya.  ( team)

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


PENGADUAN ONLINE


: [email protected]

: 0821 3963 6484

RUANG IKLAN

Arsip

Kategori

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com