Lingkaran.net — Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna raperda APBD 2026 di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
Baca juga: Pemkot Surabaya Berencana Terbitkan Aturan Pembatasan Tenda Hajatan, Komisi A: Tidak Perlu Buru-buru
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra menilai, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses belum tampak tindak lanjutnya di lapangan.
Padahal, kata politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini, Pokir tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemkot untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Baca juga: Ada Anggaran Rp 47 Miliar untuk Gen Z, DPRD Ingin Bangun Kemandirian Anak Muda
“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” sambungnya.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Tinjau Ulang Perubahan Bantuan Pendidikan Tahun Depan
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya koordinasi yang lebih konkret antara legislatif dan eksekutif agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sinkron.
"Fraksi Gerindra berharap Pemkot Surabaya dapat menindaklanjuti masukan tersebut," pungkasnya.
Editor : Trisna Eka Aditya