Lingkaran.net - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menilai permintaan tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Jawa Timur perlu dilihat sebagai investasi strategis bagi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
Menurut Lilik, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 38 daerah. Karena itu, kebutuhan pembangunan sangat besar, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi.
Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Komisi A DPRD Jatim Soroti Kerawanan Mojokerto
“Kondisi fiskal daerah kita sedang berat. Apalagi setelah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp4,2 triliun akibat penerapan UU HKPD. Ini tentu berdampak pada kemampuan fiskal dan potensi keterlambatan berbagai program prioritas,” jelas Lilik saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Politisi perempuan dari Dapil Surabaya ini menegaskan, Fraksi PKS mendukung langkah Sekdaprov Jatim yang mengajukan tambahan anggaran Rp10 triliun, selama disertai perencanaan yang matang, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.
Baca juga: Kasus HIV/AIDS Dalam 3 Bulan Tembus 2.599 Jiwa, DPRD Jatim Minta Aksi Cepat
Ia menilai, fokus penggunaan dana tambahan tersebut harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, antara lain pembangunan infrastruktur penghubung wilayah selatan dan kepulauan, program pengentasan kemiskinan terpadu, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM.
“Kami memandang tambahan anggaran ini bukan sekadar belanja, tapi investasi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Jawa Timur,” tegas Lilik.
Baca juga: Jawa Timur Basis Unggas Nasional, Fraksi PDIP Dorong Pabrik Pakan Berdaya Saing
Lilik juga mendorong adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat.
“Jawa Timur perlu mendapat perhatian khusus dari pusat, bukan karena ketergantungan, tetapi karena ini bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan 40 juta warga Jatim,” pungkasnya.
Editor : Setiadi