Lingkaran.net - Simbol politik yang viral beberapa waktu lalu saat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kerjanya kini kembali menjadi sorotan.
Deni saat itu, Jumat (6/11/2029), mengunggah status WhatsApp sebuah foto ruang kerjanya yang terlihat jelas tanpa ada foto Gibran. Deni menulis status “leren sik” yang berarti istirahat dulu.
Baca juga: Gibran Mundur dari Wakil Presiden
Kini, sikap Deni itu kembali diperbincangkan setelah Gibran dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai wapres pada Rabu (11/11/2029) karena polemik surat keterangan ijazahnya yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, di mana sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah SMA anak Joko Widodo tersebut.
Perkembangan terbaru ini menghadirkan konteks baru terhadap sikap politik Deni Wicaksono. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan, dalam politik, simbol bukan sekadar ornamen. Ia bisa menjadi medium komunikasi, pernyataan sikap, bahkan bentuk kritik yang disampaikan tanpa harus melalui pidato atau konferensi pers. Ruang kerja seorang pimpinan DPRD, misalnya, bukan semata ruang administratif. Di dalamnya terdapat representasi institusi, identitas politik, serta cara seorang pejabat menempatkan dirinya terhadap dinamika kekuasaan.
”Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas,” ujar Surokim, Minggu (8/11/2026).
Dalam konteks ini, menarik untuk mendengar penjelasan Deni mengenai latar belakang sikapnya mencopot foto Gibran, bahkan sejak pekan lalu. Saat dihubungi oleh media, Deni Wicaksono menjelaskan bahwa sikap politik yang ditunjukkannya bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Baca juga: APBD Jatim Rp27,6 Triliun Dibahas, Fraksi NasDem Kompak Absen
Menurut Deni, seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara. Apalagi, berkaitan dengan integritas yang seharusnya mengiringi langkah seorang pimpinan negara.
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ujar Deni.
Deni menegaskan bahwa persoalan legitimasi kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai urusan individu semata karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus menjadi perhatian bersama seluruh penyelenggara pemerintahan.
Baca juga: APBD Jatim Rp27,6 Triliun, Gerindra Soroti Anggaran Infrastruktur yang Minim
"Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," kata alumnus Universitas Airlangga itu.
Deni berharap dinamika politik nasional saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas loyalitas kepada individu maupun kelompok politik.
"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," tegas ketua Persatuan Alumni GMNI Jatim tersebut.
Editor : Setiadi