Lingkaran.net - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Langkah mengejutkan ini terjadi di tengah menguatnya tekanan politik, termasuk usulan hak menyatakan pendapat (HMP) DPR untuk memakzulkan dirinya.
Baca juga: Dulu Copot Foto Gibran dan Tulis 'Leren Sik', Kini Deni Wicaksono Ungkap Alasan Sebenarnya
Kepastian pengunduran diri Gibran disampaikan langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai menerima kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, dia terlihat membawa sebuah map putih dengan pengawalan sejumlah petugas.
Tanpa memberikan banyak keterangan, Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media sebelum menuju lantai 7, tempat ruang kerja Ketua MPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya, Gibran tidak memberikan pernyataan kepada wartawan dan langsung meninggalkan gedung.
Sebelum mendatangi MPR, Gibran juga sempat berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).
Pengunduran diri Gibran ini terjadi hanya sehari setelah dirinya menyatakan siap menghadapi polemik ijazah melalui jalur hukum.
Bahkan, dia mengaku mendapat saran langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak mundur dalam menghadapi persoalan tersebut.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," kata Gibran di Istana Wapres, Selasa (10/11).
Di sisi lain, tekanan politik terhadap Gibran juga semakin menguat. DPR secara resmi telah menerima usulan untuk memulai proses hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari upaya pemakzulan Wapres.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Jumlah itu jauh melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR.
Baca juga: Gibran Mundur dari Wakil Presiden
Dengan penyerahan surat pengunduran diri tersebut, perhatian kini tertuju pada langkah konstitusional yang akan ditempuh MPR untuk menyikapi permohonan Gibran.
Mekanisme Pengisian Kursi Wapres
Apabila pengunduran diri Gibran diproses sesuai ketentuan konstitusi, Indonesia akan menghadapi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 disebutkan, jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Selanjutnya, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna sekaligus memberitahukan kondisi tersebut kepada Presiden.
Presiden kemudian mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR. Usulan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Baca juga: Siapa Bakal Gantikan Gibran? Nama Khofifah Ternyata Masuk Hitungan
Setelah menerima dua nama calon, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pencalonan.
UU MD3 memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden pengganti.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat (1) UU MD3.
Pemilihan dilakukan oleh seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD melalui pemungutan suara. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Wakil Presiden terpilih selanjutnya dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
"MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR," bunyi Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Editor : Setiadi