Sidoarjo, Lingkaran.net Isu mengenai kurang harmonisnya hubungan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, termasuk dengan DPRD setempat, mulai menyita perhatian publik.
Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menilai bahwa keretakan semacam ini kerap terjadi dan dapat membawa dampak serius terhadap jalannya pemerintahan.
Baca juga: Demokrat Tanggapi Konfliknya Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik
“Sering kali, bulan madu antara kepala daerah dan wakilnya hanya berlangsung singkat, bahkan tak lebih dari 100 hari kerja,” ujar Surokim saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).
Menurut Surokim, hal ini seharusnya tidak terjadi jika masing-masing pihak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta mampu menjalin komunikasi intensif.
Ketegangan yang terus berlanjut hanya akan memperkeruh suasana kerja dan menimbulkan iklim saling curiga, bahkan bisa memunculkan intrik politik internal.
Baca juga: Golkar Sidoarjo Keluarkan Sikap Atas Perseteruan Bupati Subandi dan Wabup Mimik
“Keretakan itu dampaknya kompleks. Energi kepala daerah akan tersedot untuk mengelola konflik internal, bukan fokus pada pelayanan publik,” tegasnya.
Surokim mengingatkan bahwa keretakan bisa berdampak langsung pada ritme dan kinerja pemerintahan, termasuk memicu munculnya kubu-kubuan di lingkungan pemkab.
Friksi yang muncul tak hanya mengganggu komunikasi internal, tetapi juga memperlemah upaya ekspansi program pembangunan.
Baca juga: Harga BBM Shell Naik Per 1 Maret 2025, Pelanggan Cukup Bayar dengan Senyum?
“Jika friksi terus dibiarkan, maka konsolidasi internal akan terganggu. Ini bukan hanya tidak elok di mata publik, tapi juga berisiko menghambat kerja-kerja strategis daerah,” tambahnya.
Ia menyarankan agar semua pihak bisa kembali ke titik awal komitmen saat pencalonan, yaitu menyelesaikan masa jabatan dengan solid dan penuh sinergi, demi kepentingan masyarakat Sidoarjo. (*)
Editor : Alkalifi Abiyu