Lingkaran.net - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menuai kritik dari kalangan legislatif.
Kali ini, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menilai kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dan belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan nasional.
Baca juga: DPRD Jatim Curiga WFH Disalahgunakan, ASN Diminta Kirim Live Location
Menurut Yordan, secara prinsip kebijakan WFH untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM) memang layak didukung. Namun, pemilihan hari Rabu dinilai tidak didasarkan pada analisis mobilitas yang kuat.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM, harusnya melihat pola mobilitas terbesar masyarakat. Biasanya puncak terjadi di awal dan akhir pekan kerja, seperti Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu,” tegasnya, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, penerapan WFH di hari Rabu justru berpotensi memecah ritme kerja birokrasi. Pola kerja yang terfragmentasi dinilai dapat mengganggu kesinambungan pelayanan publik dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
“Senin dan Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Ini bisa membuat siklus kerja terputus dan koordinasi menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Selain itu, Yordan juga menyoroti potensi ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan pusat. Menurutnya, kondisi ini dapat menyulitkan pelaksanaan agenda bersama, terutama jika pemerintah pusat menggelar kegiatan pada hari Rabu.
Baca juga: Tolak WFA, Khofifah Terapkan WFH Rabu untuk Tekan BBM dan Mobilitas
“Kalau pusat mengadakan kegiatan di hari Rabu, sementara provinsi WFH, tentu koordinasinya jadi tidak optimal,” imbuhnya.
Tak hanya dari sisi birokrasi, ia juga mengingatkan adanya dampak sosial-ekonomi yang perlu diperhitungkan secara matang. Kebijakan WFH dinilai berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi di sekitar kawasan perkantoran, seperti sektor transportasi, UMKM, hingga jasa layanan pendukung lainnya.
“Ini bukan sekadar ASN bekerja dari rumah. Ada ekosistem ekonomi yang ikut terdampak, mulai dari warung makan hingga jasa transportasi,” katanya.
Yordan juga mempertanyakan alasan penghindaran long weekend sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, argumen tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan tujuan kebijakan yang seharusnya berfokus pada efisiensi energi.
Baca juga: DPRD Jatim Puji Kebijakan Gowes ASN Bangkalan, Bisa Ditiru Daerah Lain
“Kalau untuk mencegah ASN liburan, bisa pakai sistem pengawasan seperti foto geotag. Jadi alasan menghindari long weekend ini kurang relevan,” kritiknya.
Ia pun mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh dengan pendekatan berbasis data, termasuk kajian mobilitas dan konsumsi energi, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
“Kita tidak menolak WFH. Tapi kebijakan ini harus berbasis data dan kajian matang agar benar-benar efektif, bukan justru kontraproduktif,” pungkasnya.
Editor : Setiadi