Lingkaran.net - Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur akhirnya buka suara setelah seluruh anggotanya kompak absen dalam rapat paripurna pengesahan APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Di saat agenda penting penentuan anggaran pembangunan daerah berlangsung, para legislator NasDem justru memilih menghadiri perayaan HUT partai di daerah masing-masing.
Ketua Fraksi NasDem, Mohammad Nasih Aschal, berdalih ketidakhadiran tersebut bukan bentuk penolakan terhadap APBD dan memastikan fraksinya tetap menyetujui anggaran tersebut.
“Teman-teman anggota Fraksi semuanya mengikuti agenda kegiatan partai di daerahnya masing-masing,” ujar Lora Nasih sapaan akrabnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, ketidakhadiran tersebut bukan bentuk penolakan terhadap APBD 2027. Menurutnya, Fraksi NasDem telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Sekretariat DPRD (Sekwan) sebelum rapat paripurna berlangsung.
Namun, pemberitahuan administratif tersebut tidak mengubah fakta bahwa seluruh wakil rakyat dari NasDem tidak hadir dalam forum pengambilan keputusan penting bagi masyarakat Jawa Timur.
Lora Nasih berdalih, Fraksi NasDem telah mengikuti seluruh tahapan pembahasan APBD 2027. Mulai dari penyampaian pandangan umum, pembahasan di komisi, hingga pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar).
Karena itu, absennya seluruh anggota dalam rapat paripurna, menurut dia, tidak mengurangi dukungan politik fraksinya terhadap APBD 2027.
“Kita menyetujui dan siap melakukan pengawalan nantinya dalam proses realisasinya,” tegasnya.
Ia menyebut, persetujuan Fraksi NasDem bukan sekadar formalitas politik. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Timur.
Fraksi NasDem juga berjanji mengawal pelaksanaan APBD agar program yang telah disepakati berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Meski demikian, ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi NasDem dalam paripurna pengesahan APBD menyisakan pertanyaan mengenai prioritas kehadiran wakil rakyat.
Sebab, di satu sisi mereka menyatakan mendukung anggaran pembangunan daerah, tetapi di sisi lain seluruh anggotanya tidak hadir ketika keputusan tersebut dibawa ke forum paripurna.
Dukungan terhadap APBD boleh disampaikan melalui mekanisme pembahasan, tetapi kehadiran dalam forum paripurna juga menjadi bagian dari tanggung jawab representasi politik kepada masyarakat yang mereka wakili.
Editor : Setiadi