Lingkaran.net - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal dalam Rancangan APBD (RAPBD) Jatim 2027. Salah satu sorotan utama diarahkan pada penurunan belanja modal yang mencapai 22,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Moch. Aziz, mengatakan RAPBD 2027 menunjukkan kondisi fiskal yang perlu mendapat perhatian serius. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp26,41 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,42 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun.
Baca juga: Banyak Kepala Dinas Absen Paripurna DPRD Jatim, Sekdaprov: Ada Catatan
Menurut Aziz, persoalan bukan semata-mata pada besarnya APBD, tetapi bagaimana ruang fiskal yang semakin terbatas tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
“RAPBD 2027 adalah APBD yang makin sempit ruang fiskalnya,” kata Aziz saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026).
Ia menjelaskan, belanja daerah 2027 turun sekitar 8,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Sementara pendapatan hanya turun tipis sekitar 0,3 persen. Bahkan, proyeksi pendapatan 2027 masih sekitar Rp3,4 triliun di bawah realisasi pendapatan Jatim pada 2025 yang mencapai sekitar Rp29,8 triliun.
Fraksi PAN meminta Pemprov Jatim menjelaskan penyebab tren penurunan tersebut sekaligus menyiapkan strategi untuk memperlebar kembali ruang fiskal daerah.
“Mohon penjelasan mengenai skenario tren yang demikian dan bagaimana hal ini akan dimitigasi dan dibalikkan keadaannya setidaknya seperti 2025,” ujarnya.
Aziz secara khusus menyoroti struktur belanja RAPBD 2027. Dari total belanja Rp27,42 triliun, belanja operasi mencapai Rp20,50 triliun, belanja transfer Rp5,05 triliun, belanja modal Rp1,68 triliun, dan belanja tidak terduga sekitar Rp193,8 miliar.
Belanja modal hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja dan mengalami penurunan 22,3 persen.
Menurut PAN, kondisi tersebut perlu dicermati karena belanja modal memiliki kaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, terutama sektor konstruksi, tenaga kerja, serta pelaku usaha lokal.
“Belanja modal adalah instrumen yang paling langsung menggerakkan sektor konstruksi, tenaga kerja, dan penyedia lokal. Penurunan sebesar ini akan terasa pada ekonomi riil, terutama jika penyerapannya lambat,” tegas Aziz.
Karena itu, Fraksi PAN meminta belanja modal diarahkan pada proyek yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti konektivitas, irigasi dan sumber daya air, jalan provinsi, serta fasilitas pelayanan dasar.
PAN juga meminta proses pengadaan proyek dimulai sejak awal tahun dan proyek multiyears diprioritaskan untuk memastikan anggaran tidak hanya tercantum dalam APBD, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan.
PAD Dinilai Terlalu Konservatif
Selain belanja, PAN menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 masih cenderung konservatif. PAD diproyeksikan sekitar Rp17,7 triliun, hanya naik 0,4 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Angka tersebut juga masih berada di bawah realisasi PAD 2025 yang mencapai sekitar Rp18,4 triliun.
Aziz menilai terdapat selisih sekitar Rp700 miliar yang menunjukkan masih adanya ruang optimalisasi pendapatan.
“Target yang terlalu rendah berisiko membuat perangkat daerah pemungut kurang terpacu, sedangkan target yang tidak realistis akan membuat belanja tidak terdanai,” katanya.
PAN meminta Pemprov membuka dasar proyeksi penerimaan tiga tahun terakhir untuk setiap jenis pajak dan retribusi sebagai dasar penyusunan target 2027.
Sorotan juga diarahkan pada ketergantungan APBD terhadap pajak daerah. Dari target PAD sekitar Rp17,7 triliun, pajak daerah ditargetkan mencapai Rp13,3 triliun.
Menurut Aziz, kondisi tersebut membuat kesehatan APBD Jatim sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat, kinerja sektor otomotif, serta efektivitas penerapan opsen PKB dan BBNKB bersama pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: RAPBD Jatim 2027 Tembus Rp27 Triliun, Demokrat Soroti Kualitas Belanja
Pendidikan Jangan Sekadar Besar di Persentase
Fraksi PAN juga menyoroti belanja pendidikan. Alokasi fungsi pendidikan mencapai 31,1 persen dan dinilai sudah melampaui batas minimal 20 persen.
Namun, Aziz mengingatkan besarnya persentase anggaran tidak otomatis menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan.
Ia mencatat program di luar belanja pegawai hanya sekitar 14,24 persen, sementara belanja pegawai pendidikan mencapai sekitar Rp4,6 triliun dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) hampir Rp1,4 triliun.
“Jangan sampai efisiensi belanja pegawai justru berimplikasi pada kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
PAN meminta Pemprov menjelaskan kebutuhan guru pada 2027, jumlah guru yang memasuki masa pensiun, kebutuhan PPPK atau guru baru, anggaran peningkatan kompetensi guru, kebutuhan guru di daerah terpencil, hingga keberlanjutan pembiayaan TPG.
Efisiensi Jangan Korbankan Pelayanan
Aziz juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan hanya dengan menghitung besaran penghematan.
Dalam RAPBD 2027, belanja barang dan jasa turun 11,8 persen, sedangkan subsidi turun 41,8 persen.
PAN mendukung efisiensi terhadap belanja yang tidak produktif seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Namun, Pemprov diminta memastikan efisiensi tidak menyentuh kebutuhan pelayanan dasar.
Baca juga: PKS Soroti RAPBD Jatim 2027: PAD Naik Tipis, Transfer Turun Rp174 Miliar
“Jangan hanya bertanya, ‘berapa yang bisa dihemat?’ Tetapi juga, ‘apa dampaknya terhadap masyarakat?’” kata Aziz.
Ia mencontohkan, pengurangan perjalanan dinas tentu berbeda dampaknya dengan pemotongan obat, alat kesehatan, layanan laboratorium, pemeliharaan fasilitas kesehatan, maupun kebutuhan pelayanan pasien.
Defisit Bergantung pada SiLPA
Fraksi PAN juga menyoroti skema pembiayaan RAPBD 2027. Defisit sekitar Rp1,016 triliun akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA 2026.
Proyeksi SiLPA 2026 sendiri dipatok sekitar Rp1,5 triliun, turun 55,7 persen dibandingkan angka dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp3,3 triliun.
Aziz mengingatkan, ketergantungan defisit terhadap SiLPA membuat kualitas penyerapan APBD 2026 menjadi sangat penting.
“Jika SiLPA riil lebih rendah dari proyeksi, sebagian belanja tidak terdanai. Jika lebih tinggi, itu menandakan serapan yang lemah,” jelasnya.
Karena itu, PAN meminta Pemprov memperkuat kualitas realisasi anggaran 2026 agar proyeksi SiLPA yang menjadi sumber pembiayaan RAPBD 2027 benar-benar kredibel.
Fraksi PAN berharap seluruh catatan tersebut dijawab secara detail oleh Gubernur Jatim sebelum pembahasan RAPBD 2027 memasuki tahapan berikutnya.
Bagi PAN, dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, tantangan utama APBD 2027 bukan sekadar bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi memastikan setiap rupiah menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung target pembangunan Jawa Timur.
Editor : Setiadi