Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan ini menyusul dampak musim kemarau 2026 yang telah melanda ratusan ribu warga dan menyebabkan ribuan hektare lahan terbakar.
Baca juga: Stok BBM Diklaim Aman, Mengapa Antrean SPBU Jatim Masih Panjang?
Hingga awal Oktober 2026, tercatat sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan.
Sementara itu, sejak Juni hingga awal Oktober terjadi sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” kata Deni, Rabu (21/10/2026).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam penanganan darurat, seperti distribusi air bersih, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca.
Namun, ia menilai upaya tersebut harus diimbangi pencegahan yang terukur.
Menurut Deni, penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026 seharusnya menjadi dasar untuk memetakan wilayah rawan, menyiapkan cadangan air, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Ia meminta Khofifah mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, BMKG, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko terpadu hingga tingkat desa.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” tegasnya.
Deni juga mendorong pembangunan infrastruktur air di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, antara lain sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan, dan perlindungan mata air.
Sementara di kawasan rawan karhutla, pemerintah perlu memperkuat sekat bakar, sistem deteksi dini, sumber air, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim: Anggaran Transportasi Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Ia menilai kebakaran di sejumlah kawasan pegunungan, seperti Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak, dan Arjuno-Welirang, menunjukkan besarnya risiko kerusakan ekologis.
Dampak kebakaran, menurutnya, tidak berhenti ketika api padam karena kerusakan hutan dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai penyimpan air dan penjaga mata air.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu, rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” ujarnya.
Deni meminta Pemprov Jatim mengevaluasi alokasi APBD agar pencegahan dan pengurangan risiko bencana mendapat porsi lebih besar.
Mitigasi kekeringan juga perlu diintegrasikan dengan ketahanan pangan melalui pemetaan lahan rawan, pompanisasi, pembangunan sumur produksi, dan pengelolaan irigasi.
Ia mengusulkan audit mitigasi kekeringan dan karhutla 2026 sebagai dasar persiapan menghadapi musim kemarau 2027.
Baca juga: Rasiyo DPRD Jatim Minta Dinas Pendidikan Sisir Ijazah yang Belum Diserahkan ke Lulusan
Evaluasi tersebut perlu mencakup daerah yang mengalami bencana berulang, luas kerusakan, jumlah warga terdampak, biaya penanganan darurat, serta kebutuhan infrastruktur permanen.
Sementara itu, Deni mengatakan PDI Perjuangan Jawa Timur telah menggerakkan kader untuk membantu masyarakat terdampak. Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih disalurkan ke 52 titik, sedangkan di Gresik sekitar 20 ribu liter didistribusikan kepada masyarakat. Bantuan serupa juga dilakukan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu logistik petugas di Gunung Butak, sedangkan kader di Magetan turut membantu penanganan kebakaran. PDI Perjuangan Jatim juga menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air untuk membantu penanganan dampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang.
Meski demikian, Deni menegaskan bantuan partai dan masyarakat tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkasnya.
Editor : Setiadi