Komisi C Tak Ingin Bank Jatim Jadi Sarang Fraud, Pengawasan Kredit Diminta Diperketat

Reporter : Alkalifi Abiyu
Adam Rusydi, Ketua Komisi C DPRD Jatim

Lingkaran.net - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C DPRD Jawa Timur dalam evaluasi kinerja Bank Jatim. Komisi yang membidangi keuangan itu mendesak pembenahan pengawasan kredit dan penindakan tegas terhadap oknum yang merugikan perusahaan agar kinerja bank milik daerah tersebut tetap sehat dan berkelanjutan. 

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, M.Pd., mengatakan struktur portofolio kredit Bank Jatim perlu diarahkan untuk meningkatkan porsi pembiayaan produktif dan mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif.

Baca juga: Reses Atika Banowati DPRD Jatim, Warga Keluhkan Jalan Rusak hingga Minim Alsintan

“Pembiayaan produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi dan pengembangan sektor usaha di Jawa Timur,” jelas Adam, Senin (16/11/2026). 

Menurut Adam, penguatan kualitas kredit harus menjadi prioritas melalui perbaikan sistem peringatan dini atau early warning system, peningkatan pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, serta pengendalian NPL.  

“Komisi C secara khusus memberikan perhatian terhadap NPL yang berada di atas 5 persen,” sebutnya. 

Lanjut Adam, Bank Jatim diminta melakukan pengawasan dan langkah perbaikan secara intensif.  

Baca juga: Kompak Absen saat APBD Jatim 2027 Disahkan, Ini Pembelaan Fraksi NasDem

“Serta menyampaikan laporan perkembangan penanganannya secara berkala kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,” pintanya. 

Selain kualitas kredit, Komisi C juga menyoroti penguatan tata kelola perusahaan. Kasus kecurangan atau fraud harus diminimalkan melalui penguatan sistem pengendalian internal, fungsi audit, dan manajemen risiko. Dewan komisaris juga diminta meningkatkan efektivitas serta ketegasan pengawasan terhadap direksi dan seluruh jajaran perusahaan.  

“Setiap penyimpangan yang mengarah pada kasus fraud harus ditindaklanjuti secara tegas,” jelas Politisi Partai Golkar ini. 

Baca juga: Fraksi NasDem DPRD Jatim Tinggalkan APBD Rakyat demi HUT Partai: Publik Layak Meradang

Komisi C juga mendukung pelibatan aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur untuk diproses secara hukum.  

“Kami memberikan dukungan kepada Direktur Utama Bank Jatim untuk menindak tegas oknum pegawai yang bermasalah, sesuai mekanisme dan prosedur kepegawaian, mulai dari surat peringatan, penurunan jabatan, penundaan hak kepegawaian, pengembalian uang, hingga pemecatan,” pungkas Adam. 

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru