Dedi Irwansa Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan, Tag Pemprov Jatim

Reporter : Alkalifi Abiyu
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, menyerap aspirasi warga saat reses di Pendopo Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Senin (16/11/2026).

Lingkaran.net - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang di lingkungan mereka.

Bahkan, warga diminta merekam dan mengunggah kondisi banjir ke media sosial dengan menandai akun Pemprov Jatim agar persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah provinsi. 

Baca juga: Reses Atika Banowati DPRD Jatim, Warga Keluhkan Jalan Rusak hingga Minim Alsintan

Ajakan itu disampaikan Dedi saat menggelar serap aspirasi atau reses Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Pendopo Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Senin (16/11). 

Di hadapan warga, Dedi meminta masyarakat ikut aktif mengawal persoalan infrastruktur dan saluran drainase yang selama ini menjadi penyebab genangan. Terlebih, memasuki musim penghujan, persoalan banjir harus segera mendapat perhatian lintas pemerintahan. 

"Besok kalau banjir, tolong divideo, kemudian unggah di media sosial dan tag saya. Kalau perlu tag juga Pemprov Jatim. Sekarang ini pemerintah takut kalau sudah viral," tegas Dedi. 

Politisi Partai Demokrat ini memastikan tidak hanya menunggu laporan warga melalui media sosial. Ia juga berjanji akan turun langsung mengecek kondisi lapangan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

"Saya akan cek lapangannya juga dengan dinas terkait. Apalagi persoalan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Saya tidak janji bisa cepat dibetulkan, tetapi ini harus kita perjuangkan bersama," ujarnya. 

Dalam reses tersebut, sejumlah warga mengungkapkan persoalan drainase yang dinilai menjadi penyebab banjir di wilayah Kalijaten, Sidoarjo. 

Huda, warga RT 1, mengeluhkan kondisi saluran air dan trotoar di sepanjang jalan provinsi yang hingga kini belum tersentuh pembangunan. Padahal, usulan perbaikan sudah disampaikan sejak tahun sebelumnya dan informasinya masuk dalam rencana pembenahan pemerintah provinsi tahun ini. Namun, hingga November 2026, belum ada kepastian realisasi perbaikan tersebut. 

Baca juga: Komisi C Tak Ingin Bank Jatim Jadi Sarang Fraud, Pengawasan Kredit Diminta Diperketat

"Kalau musim hujan, air surutnya lama karena salurannya tidak memadai. Kami mendapat informasi tahun ini ada pembenahan dari provinsi, karena tahun kemarin sudah kami laporkan. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan," ungkap Huda. 

Menurutnya, jika hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) kelurahan, kemampuan anggaran untuk menangani persoalan tersebut sangat terbatas. 

Keluhan lain disampaikan Agus, warga RT 14 RW 3 Kalijaten. Ia menyoroti dampak pembangunan jalur ganda atau double track kereta api yang saluran pembuangan airnya disebut diarahkan ke drainase lingkungan warga. 

Kondisi tersebut membuat kapasitas saluran tidak mampu menampung debit air, sehingga meluap hingga ke jalan raya. 

"Ketika banjir, banyak kotoran ikut keluar ke jalan raya. Akibatnya, warga yang terkena air tersebut mengalami gatal-gatal," keluh Agus. 

Baca juga: Kompak Absen saat APBD Jatim 2027 Disahkan, Ini Pembelaan Fraksi NasDem

Menanggapi persoalan itu, Dedi menyebut dampak pembangunan jalur ganda kereta api perlu dilihat secara menyeluruh, terutama terkait sistem pembuangan air yang terhubung dengan saluran lingkungan masyarakat. 

Ia berencana mengajak warga meninjau langsung lokasi untuk memastikan persoalan dan mencari solusi bersama pihak terkait. 

"Problem utuhnya ini karena pembangunan rel kereta api double track. Lain waktu akan kita lihat bersama-sama dengan warga. Ini harus kita perjuangkan karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat," tandasnya. 

Dedi menegaskan, persoalan banjir di Kalijaten tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kelurahan. Diperlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pihak terkait agar pembenahan drainase, khususnya yang berada di jalan provinsi dan terdampak pembangunan infrastruktur perkeretaapian, bisa ditindaklanjuti.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru