Rp2,41 Miliar Kas KBS Diduga Dipakai untuk Tutup Perkara, Empat Orang Ditahan Kejati Jatim

Reporter : Alkalifi Abiyu
Kejati Jatim menahan empat tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan kerugian negara ditaksir Rp3,27 miliar.

Lingkaran.net - Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) mengungkap modus yang tak biasa. Uang kas perusahaan daerah diduga dikuras hingga Rp2,41 miliar dengan dalih untuk menutup perkara hukum di kejaksaan.

Ironisnya, uang tersebut menurut penyidik tidak pernah sampai kepada penyidik yang menangani perkara.
Kasus ini menyeret empat orang yang kini resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Baca juga: Pemprov Jatim Tak Hentikan Gaji Nurkholis Meski Jadi Tersangka Korupsi

Total kerugian negara dalam perkara pengelolaan keuangan KBS tahun anggaran 2025–2026 tersebut ditaksir mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan empat tersangka tersebut masing-masing MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor Ma’ruf Syah dan Partner.

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada 19 November 2026 dan langsung ditahan selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim hingga 8 Desember 2026.

Penyidik mengungkap, kerugian negara tersebut sebagian besar berasal dari pengeluaran kas perusahaan yang diduga dimanipulasi dengan dalih membiayai upaya penutupan perkara hukum. Total pengeluaran dengan modus tersebut mencapai Rp2,41 miliar.

Sementara itu, kerugian lainnya berasal dari pengeluaran kas operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, masing-masing sebesar Rp707,7 juta pada 2025 dan Rp152,7 juta pada 2026.

Modus dugaan korupsi ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Dalam situasi tersebut, NW dan MN meminta bantuan EES, anggota badan pengawas yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi, untuk mencarikan pengacara yang bisa membantu menghadapi persoalan hukum tersebut.

EES kemudian memperkenalkan MM dan memintanya mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan.

Baca juga: Nurkholis Ditahan karena Pungli Tambang, BKD Jatim Mulai Bergerak

MM diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta ditambah dana Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara. Uang tersebut kemudian dikeluarkan dari kas KBS atas persetujuan NW dan MN, lalu diserahkan EES kepada MM.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pola serupa kembali terjadi pada April 2025. Saat itu, Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013 hingga 2024.

MM kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta serta dana Rp995 juta. Pengeluaran kas perusahaan untuk kepentingan tersebut disebut menjadi bagian dari total Rp2,41 miliar yang diduga diselewengkan.

Faktanya, uang tersebut juga tidak pernah sampai kepada penyidik kejaksaan. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS pun tetap berlanjut.

Baca juga: Begini Aliran Duit Pungli Tambang yang Seret Nurkholis Mantan Kadis ESDM Jatim

Untuk membuat pengeluaran tersebut seolah-olah sah, para tersangka diduga menggunakan sejumlah dokumen sebagai kedok administrasi.

Di antaranya perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, dokumen review standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama fiktif, hingga kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum senilai Rp2,41 miliar.

Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga dikenakan sangkaan subsider Pasal 604.

Penahanan empat tersangka ini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan perusahaan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dan pengembangan Kebun Binatang Surabaya.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru