x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Setelah dinanti selama 18 tahun, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Menariknya, pengesahan beleid yang menjadi salah satu instrumen pemberantasan korupsi tersebut berlangsung lebih cepat dari target yang sebelumnya dijanjikan DPR kepada masyarakat, yakni 15 Desember 2026.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penyelesaian UU Perampasan Aset merupakan hasil dari proses pembahasan yang dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia berharap aturan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut menjadi UU. Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," kata Puan seusai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menegaskan, pengesahan UU tersebut bukan karena DPR terburu-buru atau sekadar memenuhi desakan publik. Menurutnya, regulasi mengenai perampasan aset sudah terlalu lama dinantikan dan membutuhkan kepastian hukum.

"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," tegasnya.

Ia juga menyoroti capaian DPR yang mampu menyelesaikan pembahasan hampir satu bulan lebih awal dari target 15 Desember 2026.

"Artinya satu bulan kurang, DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insyaallah dengan sebaik-baiknya," ujar perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.

Menurut Puan, percepatan pengesahan tidak berarti mengabaikan kualitas pembahasan. DPR, kata dia, telah membuka ruang partisipasi publik dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa hingga berbagai kelompok masyarakat.

Dalam laporan di hadapan rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar 87 rapat bersama berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Selain itu, Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi untuk menyerap masukan terkait substansi RUU Perampasan Aset. Sosialisasi juga dilakukan oleh anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

"Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal," ungkap Puan.

Ia menambahkan, proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mencermati setiap tahapan pembahasannya.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," tuturnya.

UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Rapat dipimpin Puan Maharani dengan didampingi empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya menghadirkan instrumen hukum untuk perampasan aset terkait tindak pidana.

Puan berharap aturan yang telah melalui proses panjang tersebut dapat dijalankan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel Terbaru
Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB | Umum

Pemprov Jatim Tak Hentikan Gaji Nurkholis Meski Jadi Tersangka Korupsi

Lingkaran.net - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan ...
Rabu, 18 Nov 2026 21:56 WIB | Politik & Pemerintahan

538 Pulau Cuma Dijatah Rp15 Miliar, PDIP DPRD Jatim Khawatir Warga Kepulauan Terisolasi

Lingkaran.net - Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 sebesar Rp15 miliar menuai sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Anggaran tersebut ...
Rabu, 18 Nov 2026 15:01 WIB | Umum

Nurkholis Ditahan karena Pungli Tambang, BKD Jatim Mulai Bergerak

Lingkaran.net - Status kepegawaian Nurkholis, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang terseret kasus dugaan pungutan liar ...