Air Bersih Jadi Masalah Menahun, Sri Wahyuni Dorong Solusi untuk Warga Bojonegoro

Reporter : Alkalifi Abiyu
Sri Wahyuni, Wakil Ketua DPRD Jatim saat melakukan reses di Bojonegoro.

Lingkaran.net - Persoalan kekurangan air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat dalam reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, di Kabupaten Bojonegoro.

Warga meminta pembangunan sumur bor hingga embung mini untuk menjamin ketersediaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

Baca juga: Hari Anak Sedunia 2026, Sri Wahyuni DPRD Jatim Dorong Pemenuhan Hak Anak

Aspirasi tersebut mengemuka saat Sri Wahyuni menyerap suara masyarakat di dua titik, yakni Kecamatan Ngasem dan Ngambon. Selain persoalan air bersih, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, jaringan air PDAM, hingga bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Di Kecamatan Ngasem, warga Desa Jampet mengeluhkan kekurangan air yang hampir selalu terjadi setiap tahun ketika memasuki musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dapat merealisasikan pembangunan sumur sibel sebagai solusi jangka panjang.

"Persoalan air ini harus menjadi perhatian. Setiap musim kemarau, masyarakat di Jampet selalu mengalami kekurangan air. Karena itu, warga mengusulkan pembangunan sumur sibel agar kebutuhan air bersih bisa terpenuhi," ujar Sri Wahyuni, Kamis (19/11).

Selain sumur sibel, warga Ngasem juga mengusulkan perluasan jaringan PDAM agar layanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak permukiman. Kebutuhan infrastruktur lainnya meliputi pembangunan jalan desa menuju musala, jalan tembus Gayam, serta peningkatan jalan usaha tani (JUT) untuk mendukung aktivitas pertanian.

Warga Desa Butoh juga mengharapkan pembangunan gedung taman kanak-kanak (TK) guna menunjang layanan pendidikan anak usia dini.

Sementara itu, dalam reses di Kecamatan Ngambon, persoalan ketersediaan air kembali menjadi perhatian. Warga mengusulkan pembangunan sumur karena sumber air kerap mengering saat musim kemarau.

Politisi Demokrat ini menilai persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas pemerintahan. Menurutnya, pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi perlu saling mendukung agar pembangunan infrastruktur sumber air dapat direalisasikan secara berkelanjutan.

Baca juga: 538 Pulau Cuma Dijatah Rp15 Miliar, PDIP DPRD Jatim Khawatir Warga Kepulauan Terisolasi

"Harus ada sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Salah satu usulan masyarakat adalah pembangunan embung mini. Ini penting agar ketersediaan air tetap terjaga, terutama ketika musim kemarau," jelasnya.

Di Desa Bondol, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan sektor pertanian dan peternakan. Warga mengharapkan bantuan alsintan untuk menunjang produktivitas tanaman jagung dan padi, sehingga pekerjaan petani menjadi lebih efektif dan efisien.

Tak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi keluhan masyarakat. Di antaranya kebutuhan pembangunan jembatan melalui skema Bantuan Keuangan Desa (BKD), serta penanganan jalan poros Desa Bondol-Sendangrejo.

Ruas jalan yang berada di sepanjang kawasan pondok tersebut dilaporkan mengalami longsor akibat tergerus aliran sungai. Warga berharap penanganannya segera dilakukan karena jalan tersebut menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat.

Baca juga: Dedi Irwansa Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan, Tag Pemprov Jatim

"Jalan yang tergerus sungai dan mengalami longsor harus mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai kerusakannya semakin parah dan mengganggu mobilitas warga. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah," tegas Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat di Ngasem dan Ngambon tersebut akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Jatim. 

Ia berharap kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih dan infrastruktur penunjang ekonomi desa, mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan di wilayah pedesaan harus menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Dengan begitu, akses air bersih, konektivitas jalan, pendidikan, serta produktivitas pertanian dan peternakan dapat terus ditingkatkan.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru