Lingkaran.net - Artificial Intelligence (AI) di negara ini menduduki posisi penting di jajaran pemerintahannya. Kecerdasaan buatan dipercaya sebagai Menteri Pengadaan Publik.
Ya, Albania menciptakan sejarah baru dengan menunjuk kecerdasan buatan bernama Diella sebagai virtual. Keputusan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Edi Rama pada 11 September 2025 sebagai bagian dari kabinet barunya.
Dilansir kotakgame.com, Diella adalah sistem AI yang sebelumnya sudah berfungsi sebagai asisten virtual di portal e-Albania. Tugasnya membantu warga mendapatkan dokumen publik dan layanan digital lainnya.
Tugas utama Diella adalah mengelola dan memutuskan seluruh tender publik yang dilakukan pemerintah terhadap pihak swasta.
Tender publik selama ini dikenal sebagai titik lemah yang rawan korupsi, suap, konflik kepentingan, dan ketidaktransparan.
Dengan AI, Albania berharap proses pengadaan pemerintah menjadi lebih objektif, transparan, dan bebas dari intervensi pihak yang ingin mengejar keuntungan pribadi.
Arti Nama Diella
Nama Diella, yang berarti “matahari” dalam bahasa Albania, menjadi simbol harapan bagi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.
Kombinasi penunjukan AI ke posisi menteri, kerja sama dengan Microsoft dalam pengembangan sistem AI-nya, dan penggunaan otomatisasi dalam pemerintahan memperlihatkan Albania berjalan dalam jalur reformasi yang agresif dan ambisius.
Kontroversi
Meski demikian, penunjukan ini tidak tanpa kontroversi. Sebagian pihak menyebut langkah ini lebih bersifat simbolis daripada operasional.
Beberapa ahli hukum dan anggota parlemen oposisi menilai penunjukan Diella sebagai menteri AI belum memiliki dasar konstitusi yang jelas. Misalnya, konstitusi Albania mensyaratkan bahwa menteri harus seorang warga negara, minimal usia tertentu, dan hadir secara fisik dalam kapasitas menteri.
Kondisi Diella, sebagai sistem virtual, menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, pengawasan manusia (oversight), dan kemungkinan manipulasi.
Pemerintah Albania berjanji bahwa kewenangan pemberian tender akan dialihkan secara bertahap dari kementerian-konvensional ke Diella.
Proses ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang selama ini menghantui pengadaan publik. Albania memiliki aspirasi kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa; sebagai bagian dari persyaratan tersebut, transparansi dan pemberantasan korupsi menjadi komponen penting.
Walau penunjukan Diella dibicarakan sebagai terobosan, skeptisisme publik tetap tinggi. Beberapa warga menyatakan bahwa “even Diella akan dikorupsi di Albania”, menunjukkan kekhawatiran bahwa sistem AI pun bisa dimanipulasi jika pengawasannya lemah.
Pemerintah belum secara gamblang menyampaikan struktur pengawasan manusia, audit independen, maupun mekanisme keamanan data dan algoritma untuk mencegah penyalahgunaan.
Langkah ini bukan sekadar untuk pertunjukan. Jika Diella berhasil menjalankan tugas secara efektif dan dapat dipercaya oleh publik, Albania bisa menjadi contoh global dalam penggunaan AI untuk tata pemerintahan yang bersih.
Penunjukannya memberi sinyal bahwa teknologi bukan hanya alat tambahan, tapi bisa menjadi bagian dari strategi kebijakan publik yang integral.
Editor : Zaki Zubaidi