Lingkaran.net - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti absennya dukungan konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 untuk menyongsong program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Gerindra, juru bicara Fraksi Gerindra, Aufa Zhafiri, menegaskan bahwa meskipun program MBG sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemprov Jatim tetap memiliki kewajiban moral dan strategis untuk memberikan dukungan nyata.
“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk program MBG. Namun, dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Faktanya, di beberapa daerah lain, dapur MBG justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov masing-masing,” ujar Aufa, Senin (29/9/2025).
Fraksi Gerindra, Aufa menilai program MBG bukan sekadar intervensi pangan, tetapi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Aufa menyebut MBG dapat membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi desa, serta memperkuat relasi sosial di masyarakat.
“Perputaran uang dari program ini diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun per tahun 2026. Nilai ini dua kali lipat lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Jelas manfaatnya sangat nyata,” tambahnya.
Karena itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan mengapa RAPBD 2026 tidak menampilkan dukungan Pemprov terhadap infrastruktur sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang mendukung program MBG.
“Apakah Pemprov rela kehilangan momentum besar yang bisa menjadi game changer bagi pembangunan Jawa Timur?” tegas Aufa.
Fraksi Gerindra berharap Gubernur memberikan jawaban yang jelas terkait komitmen Pemprov dalam mendukung program strategis nasional tersebut, agar Jawa Timur tidak tertinggal dalam memanfaatkan peluang besar yang akan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Editor : Setiadi