Lingkaran.net - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti insiden meninggalnya seorang pekerja tambang di Kabupaten Magetan pada akhir September 2025.
Menurutnya, peristiwa itu tidak boleh berhenti sebagai catatan kecelakaan kerja semata, melainkan harus menjadi refleksi atas lemahnya tata kelola pertambangan yang masih terjebak dalam logika administratif dan eksploitasi ekonomi.
“Dalam musibah itu, bukan hanya seorang pekerja yang kehilangan nyawa, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan tambang yang selama ini dianggap cukup dengan tumpukan berkas administrasi perizinan,” ujar Deni, Selasa (14/10/2025).
Deni menyebut tragedi tersebut sebagai momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meninjau ulang paradigma pengelolaan pertambangan.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan administrasi bukanlah akhir dari tanggung jawab, melainkan pintu masuk menuju tata kelola tambang yang berorientasi pada keselamatan manusia dan keadilan ekologis.
“Musibah tambang di Magetan ini seharusnya menjadi titik balik dari tata kelola berbasis izin menuju tata kelola berbasis tanggung jawab. Legalitas tidak boleh mengalahkan moralitas. Setiap meter tanah harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di atas kertas administratif, tapi juga di hadapan moral dan generasi penerus,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Deni menilai diskursus pertambangan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, sering kali hanya berhenti pada legalitas formal lengkapnya dokumen izin, laporan analisis dampak lingkungan (Amdal), dan kepatuhan administratif.
Namun, tragedi Magetan menjadi bukti bahwa pendekatan semacam itu belum cukup menjamin keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
“Pemerintah daerah harus menegakkan pengawasan tambang dengan bertransformasi dari regulatory compliance menjadi ethical governance yakni tata kelola yang menempatkan etika dan tanggung jawab sebagai landasan utama,” jelas alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Ia menekankan, tujuan pembangunan seharusnya kembali pada tiga nilai hakiki: keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan harmoni sosial.
“Jangan hanya mengukur tambang dari besaran kontribusi PAD. Lebih penting dari itu, ukur dari bagaimana tambang menjaga jiwa, tanah, dan air di sekitarnya. Apa arti pembangunan jika kehidupan tak dijaga?” tegas Deni.
Meski kritis, Deni mengapresiasi langkah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang telah menutup tambang di lokasi kejadian dan melakukan investigasi mendalam bersama Kementerian ESDM.
“Tindakan itu tepat untuk memastikan standar keselamatan kerja dan menertibkan praktik tambang yang berisiko tinggi,” ujarnya.
Namun, Deni menilai tindakan tersebut harus menjadi awal dari pembenahan jangka panjang di sektor pertambangan Jawa Timur. Ia mendorong Pemprov membangun sistem pengawasan lintas sektor yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan lembaga independen, serta mempublikasikan hasil pengawasan secara transparan.
“Penutupan tambang bermasalah di Magetan adalah langkah penting, tapi bukan akhir dari perjalanan. Ini harus diikuti audit menyeluruh, keterbukaan data, dan ketegasan penegakan hukum. Jangan sampai musibah hanya menjadi siklus berita, bukan pelajaran agar tak terulang di kemudian hari,” pungkas Deni.
Editor : Setiadi