Lingkaran.net - Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M Batara Goa, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menetapkan target anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Peringatan itu disampaikannya usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Yordan, RKPD 2027 telah disusun dengan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan program pemerintah provinsi, pokok-pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja pemerintah pusat.
Tema besar yang diusung pun dinilai tepat, yakni penguatan pelayanan dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“RKPD ini sudah mencoba menyinergikan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah daerah, DPRD, maupun pusat,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai besaran anggaran yang dirancang perlu dicermati secara serius. Total anggaran RKPD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp27,3 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,6 triliun.
“Ini harus dihitung sangat matang. Kondisi ekonomi global sedang tidak menentu. Nilai tukar rupiah tertekan, harga minyak naik. Kalau tidak hati-hati, target bisa meleset,” tegas anggota Komisi A ini.
Yordan menekankan, tanpa perhitungan yang realistis dan adaptif, target ambisius tersebut berpotensi sulit tercapai.
Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran
Selain aspek fiskal, Yordan juga menyoroti sejumlah sektor prioritas yang masih perlu diperkuat berdasarkan evaluasi LKPJ 2025, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.
Ia mengakui, secara umum indikator makro Jawa Timur menunjukkan tren positif. Namun, pada level indikator detail, masih terdapat sejumlah capaian yang belum optimal.
“Secara umum membaik, tapi kalau dilihat lebih dalam, masih ada indikator yang belum tercapai maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan pengangguran tidak hanya soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Kesenjangan Wilayah Jadi PR Besar
Lebih jauh, Yordan menilai kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama pembangunan di Jawa Timur. Disparitas antara kawasan industri dan wilayah pinggiran seperti Madura, kepulauan, serta pesisir selatan masih cukup tinggi.
“Wilayah seperti Madura dan pantai selatan dari dulu memang tertinggal jika dibandingkan kawasan industri. Ini harus jadi perhatian serius,” ungkapnya.
Ia mendorong agar arah pembangunan ke depan tidak hanya terpusat di kawasan industri, tetapi juga memperkuat sektor pertanian dan ekonomi pedesaan.
“Tantangan kita adalah bagaimana industrialisasi bisa merata, sekaligus memastikan ekonomi berpihak kepada petani. Jangan sampai masyarakat harus pindah ke kota hanya untuk mencari kesejahteraan,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Jatim berharap perencanaan RKPD 2027 benar-benar realistis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus mengurangi ketimpangan di daerah.
Editor : Setiadi