Lingkaran.net - Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut menjadi kabar membanggakan bagi Jawa Timur. Namun di balik prestasi tersebut, DPRD Jatim menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyebut status WTP yang kembali diraih Pemprov Jatim merupakan anugerah sekaligus bentuk kepercayaan yang harus dijaga bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
"Status WTP ini merupakan sebuah kenikmatan dan rasa syukur yang mendalam bagi warga Jawa Timur dan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif," ujar Musyafak usai Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6/2026).
Politisi PKB itu menegaskan DPRD tidak hanya menyambut baik capaian tersebut, tetapi juga akan memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK segera ditindaklanjuti.
"Mudah-mudahan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK akan segera kita tuntaskan dan kita selesaikan sebagaimana amanat yang telah diberikan," katanya.
Menurut Musyafak, keberhasilan mempertahankan WTP selama sebelas tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Jawa Timur dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, profesional, dan transparan.
Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah terhadap berbagai temuan yang masih muncul dalam audit.
"Kami DPRD tentu merespons sangat baik atas status WTP yang telah diberikan oleh BPK. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan terus dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, serta keterbukaan dalam pengelolaan APBD Jawa Timur pada masa-masa yang akan datang," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Widayat, mengumumkan bahwa Pemprov Jatim kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2025. Capaian tersebut menjadi WTP ke-11 secara beruntun yang diraih Jawa Timur.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Temuan tersebut antara lain keterlambatan penyelesaian proyek jalan, irigasi, dan jaringan pada tiga perangkat daerah yang belum dikenakan denda sesuai ketentuan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan daerah.
BPK juga menyoroti pengelolaan bantuan keuangan provinsi kepada desa yang dinilai belum memadai dan mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.
Selain itu, pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur juga menjadi catatan karena dinilai belum tertib dan berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan.
Atas temuan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan perbaikan, mulai dari penagihan denda keterlambatan proyek, pengembalian kelebihan pembayaran bantuan keuangan desa, hingga penertiban jaminan reklamasi dan pascatambang perusahaan tambang.
BPK berharap seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tuntas demi memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang.
Dengan raihan WTP ke-11 dan komitmen DPRD mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK, Jawa Timur diharapkan mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.
Editor : Setiadi