Lingkaran.net - Status sebagai ibu kota Kabupaten Blitar ternyata belum menjamin Kanigoro memiliki SMA maupun SMK Negeri. Kondisi yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini menjadi perhatian DPRD Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan, mendesak Dinas Pendidikan segera melakukan asesmen agar pembangunan sekolah negeri tidak lagi sekadar menjadi wacana.
Politikus Golkar ini pun mendorong Pemprov Jatim segera mengkaji pendirian sekolah negeri agar kebutuhan pendidikan masyarakat tidak terus terabaikan.
Menurut Jairi, kebutuhan sekolah negeri di Kanigoro sebagai ibu kota Kabupaten Blitar memang perlu dikaji secara serius. Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Dinas Pendidikan perlu melakukan asesmen ulang bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terkait kebutuhan pendirian SMA maupun SMK Negeri, khususnya di kecamatan yang menjadi ibu kota kabupaten seperti Kanigoro. Pilihannya bisa mendirikan sekolah baru atau mengalihstatuskan sekolah swasta menjadi negeri," ujar Jairi saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (6/7/2026).
Politikus Golkar ini menjelaskan, setidaknya ada tiga aspek utama yang harus menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Pertama, kata Jairi, pendirian sekolah negeri baru jangan sampai mengganggu keseimbangan penerimaan peserta didik di sekolah swasta yang selama ini telah berkontribusi menyediakan layanan pendidikan.
Kedua, lanjut dia, kesiapan lahan harus dipastikan sejak awal. Menurutnya, persoalan tersebut akan lebih mudah diselesaikan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar dapat bersinergi dalam penyediaan aset.
Ketiga, tambah Ketua DPD golkar Tulungagung ini, pemerintah perlu menghitung kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur agar pembangunan sekolah baru tidak membebani keuangan daerah.
"Kalau tiga aspek tersebut hasilnya positif, maka Pemerintah Provinsi sudah seharusnya mempertimbangkan pendirian SMA atau SMK Negeri di kecamatan yang hingga kini belum memilikinya, terutama di ibu kota kabupaten seperti Kanigoro," tegasnya.
Jairi mengungkapkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Tulungagung juga masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Di Kabupaten Blitar, kecamatan yang dinilai masih membutuhkan sekolah negeri antara lain Kanigoro dan Wlingi. Sementara di Kabupaten Tulungagung meliputi Kecamatan Ngantru, Sumbergempol, Sendang, dan Pucanglaban.
Menurutnya, pemerataan akses pendidikan menengah harus menjadi perhatian pemerintah agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak maupun sistem zonasi.
Sebelumnya, warga Kecamatan Kanigoro menyampaikan kekecewaan karena selama lebih dari satu dekade wilayah yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Blitar tersebut belum memiliki SMA maupun SMK Negeri.
Merasa aspirasinya belum mendapat respons memadai, perwakilan warga berencana menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
Aksi protes juga telah dilakukan melalui pemasangan banner berisi surat terbuka kepada Bupati Blitar dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
Warga menilai ketiadaan sekolah negeri di Kanigoro menjadi persoalan serius, terutama sejak diberlakukannya sistem zonasi yang membuat banyak siswa harus bersaing di luar wilayahnya atau memilih bersekolah di lembaga swasta dengan biaya lebih besar.
Editor : Setiadi