Lingkaran.net - Belanja daerah Jawa Timur dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 melonjak Rp2,64 triliun. Kenaikan belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan tersebut membuat defisit APBD Jatim membengkak hingga Rp3,37 triliun.
Besaran tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (10/8/2026).
Khofifah menjelaskan, belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp27,23 triliun meningkat menjadi Rp29,86 triliun. Artinya, terdapat tambahan belanja sekitar Rp2,64 triliun.
“Belanja Daerah semula dianggarkan sebesar Rp27 triliun 227 miliar lebih berubah menjadi sebesar Rp29 triliun 868 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp2 triliun 641 miliar lebih,” kata Khofifah.
Di sisi lain, pendapatan daerah hanya mengalami kenaikan Rp183,77 miliar. Dari sebelumnya Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun.
Kondisi tersebut membuat defisit APBD Jatim 2026 meningkat signifikan. Jika sebelumnya defisit diproyeksikan Rp916,73 miliar, dalam P-APBD 2026 angkanya naik menjadi Rp3,37 triliun atau bertambah sekitar Rp2,46 triliun.
“Dengan adanya perubahan anggaran Pendapatan Daerah yang lebih kecil dari perubahan Belanja Daerah mengakibatkan perubahan defisit, yaitu semula dianggarkan sebesar Rp916 miliar lebih, berubah menjadi sebesar Rp3 triliun 374 miliar lebih,” ujar Khofifah.
Ditutup SiLPA Rp3,38 Triliun
Untuk menutup defisit tersebut, Pemprov Jatim mengandalkan pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Dalam P-APBD 2026, SiLPA yang digunakan mencapai Rp3,38 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp2,46 triliun dibandingkan proyeksi sebelumnya.
“Penerimaan Pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun 383 miliar lebih sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” jelas Khofifah.
Menurut Khofifah, tambahan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat sekaligus menopang berbagai program prioritas pembangunan Jawa Timur.
Prioritas tersebut mencakup penguatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” katanya.
Pendidikan Rp8,51 Triliun, Kesehatan Rp6,18 Triliun
Dalam struktur P-APBD 2026, sektor pendidikan mendapat alokasi Rp8,51 triliun. Anggaran tersebut antara lain mencakup tambahan beasiswa bagi 50 ribu siswa miskin.
Sementara sektor kesehatan memperoleh anggaran Rp6,18 triliun, termasuk tambahan untuk penguatan pelayanan kesehatan bergerak.
Untuk pembangunan infrastruktur, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi Rp2,10 triliun.
Khofifah mengatakan tambahan anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi serta memenuhi kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik.
“Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mendapatkan tambahan belanja yang cukup signifikan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk pemenuhan kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik dan meningkatkan kemantapan jalan provinsi,” pungkasnya.
Editor : Setiadi