Lingkaran.net - Kasus dugaan keracunan yang menimpa 566 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Sidoarjo, menjadi sorotan publik. Namun, ketika dimintai tanggapan terkait kasus tersebut, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sriatun, memilih bungkam.
Sikap Sriatun menjadi perhatian karena selain duduk di Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, ia juga diketahui berprofesi sebagai dokter.
Sriatun ditemui di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (2/9/2026). Istri Bupati Sidoarjo itu tampak meninggalkan ruang rapat menuju lift dengan didampingi staf pribadinya.
Saat ditanya mengenai kasus dugaan keracunan ratusan santri setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Sriatun tidak memberikan sepatah kata pun.
Ia hanya menengadahkan kedua tangannya sebagai isyarat enggan memberikan komentar, sebelum kemudian melanjutkan langkah menuju lift.
Sikap tersebut cukup mencolok mengingat kasus yang terjadi berada di wilayah Sidoarjo dan menyangkut persoalan kesehatan ratusan santri. Sriatun sendiri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo.
Terlebih, posisi Sriatun sebagai anggota Komisi E sekaligus dokter membuat publik menanti pandangannya mengenai aspek kesehatan dan keamanan makanan dalam program MBG.
Kasus ini mencuat setelah ratusan santri dan santriwati Ponpes Manbaul Hikam mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG.
Sebanyak 566 santri dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Keluhan yang dialami para santri antara lain mual, pusing, dan lemas. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan penanganan serta pemantauan terhadap kondisi para santri yang terdampak.
Di tengah kasus tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mulai mengambil langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Jatim.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan Pemprov Jatim akan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola dapur MBG di Jawa Timur untuk melakukan konsolidasi sekaligus evaluasi.
“Setelah konsolidasi kita memanggil seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” ujar Adhy usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (2/9/2026).
Menurut Adhy, evaluasi tidak boleh baru dilakukan setelah muncul persoalan. Pengawasan terhadap dapur MBG harus dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh standar pengolahan makanan dijalankan.
“Ke depan kita tidak bisa lagi kalau terjadi sesuatu hanya sampai terjadi sesuatu kemudian punishment. Tetapi kita betul-betul dicek secara berkala kondisi dapur tersebut,” tegasnya.
Kasus dugaan keracunan di Ponpes Manbaul Hikam kini menjadi momentum untuk memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, terutama karena program tersebut menyasar kelompok yang membutuhkan asupan makanan bergizi dan aman.
Editor : Setiadi