Lingkaran.net - Pengamat sosial Jawa Timur sekaligus akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam mendorong revitalisasi dan optimalisasi pembangunan daerah.
Ia menegaskan, visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara (GBN) harus diwujudkan melalui kinerja nyata seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, visi tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan pembangunan, tetapi harus menjadi energi penggerak transformasi birokrasi untuk meningkatkan daya saing Jawa Timur di tingkat nasional hingga global.
Pandangan tersebut disampaikan Surokim dalam sarasehan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di KRI Makassar pada 13 Oktober 2026.
Menurutnya, periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi GBN agar memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
“Gerbang Baru Nusantara harus benar-benar menjadi tantangan sekaligus energi bagi seluruh OPD untuk naik level. Bukan sekadar menjadi visi tertulis atau jargon, melainkan sumber inspirasi bagi setiap langkah dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (14/10).
Surokim menilai keberhasilan GBN sangat bergantung pada kemampuan setiap OPD menerjemahkan visi besar tersebut ke dalam target yang konkret, terukur, dan berorientasi pada dampak.
Seluruh perangkat daerah perlu membangun keunggulan sesuai dengan bidang masing-masing agar mampu menjadi pusat rujukan dan percontohan di tingkat nasional, sekaligus membuka peluang untuk bersaing di tingkat global.
Menurutnya, peningkatan kinerja OPD tidak cukup diukur dari pencapaian keluaran (output) rutin dan realisasi program. Lebih dari itu, setiap kebijakan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat serta meninggalkan warisan pembangunan (legacy) yang sejalan dengan cita-cita Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
“Yang harus didorong sekarang adalah bagaimana setiap OPD mampu menghasilkan dampak nyata. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian program rutin, tetapi bagaimana program tersebut memberikan nilai tambah, menciptakan perubahan, dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang baru pembangunan nasional,” jelasnya.
Trans Jatim Jadi Contoh Program Berdampak
Surokim mencontohkan layanan transportasi publik Trans Jatim sebagai salah satu inisiatif yang menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurutnya, meningkatnya pengenalan masyarakat terhadap Trans Jatim menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Program semacam ini perlu terus dikembangkan agar tidak hanya menjadi layanan sektoral, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ia menekankan tiga prinsip utama yang perlu menjadi fondasi kerja seluruh OPD, yakni akses, konektivitas, dan partisipasi.
Akses berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan publik dan peluang pembangunan.
Konektivitas menekankan pentingnya keterhubungan antardaerah, antarsektor, serta antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, partisipasi diperlukan untuk memastikan masyarakat turut terlibat dalam proses pembangunan dan merasakan manfaatnya.
“Basisnya adalah akses, koneksi, dan partisipasi. Tiga prinsip ini harus menjadi energi bagi OPD untuk terus membuka akses, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan memberikan dampak yang lebih besar,” ungkapnya.
Mengurangi Disparitas dan Memperkuat Kesejahteraan
Lebih jauh, Surokim berharap GBN dapat berkembang dari gagasan strategis menjadi realitas pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
Implementasinya harus diarahkan untuk memperluas pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan tidak dapat dijawab apabila setiap OPD masih bekerja secara sektoral tanpa sinergi dan capaian yang signifikan.
Karena itu, evaluasi kinerja perlu terus diperkuat untuk memastikan setiap program selaras dengan agenda pembangunan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, Provinsi Jawa Timur yang telah memasuki usia ke-81 perlu terus mengoptimalkan peran birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Penguatan koordinasi, inovasi pelayanan publik, dan orientasi pada hasil menjadi kebutuhan penting agar visi GBN tetap memiliki daya dorong.
“Pada usia Jawa Timur yang ke-81 ini, seluruh OPD perlu terus dilecut untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan perannya. Kalau masih bekerja secara sektoral dan belum menghasilkan dampak signifikan, tentu perlu ada penguatan dan evaluasi yang lebih intensif,” tegasnya.
Surokim menambahkan, Gerbang Baru Nusantara seharusnya menjadi semangat bersama bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi, membangun kolaborasi, dan menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan GBN tidak hanya ditentukan oleh kuatnya visi kepemimpinan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh OPD menerjemahkannya menjadi aksi nyata.
Melalui penguatan akses, konektivitas, dan partisipasi, Jawa Timur diharapkan semakin mampu memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan, meningkatkan daya saing nasional, dan memperluas kontribusinya di tingkat global.
Editor : Setiadi