Lingkaran.net - Akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu tak boleh berhenti pada bangku sekolah. Pemerintah juga harus memastikan mereka memiliki masa depan dan peluang kerja yang layak.
Karena itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong setiap kabupaten/kota di Jatim memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Tak sekadar memperluas akses pendidikan, program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar hingga penyiapan masa depan lulusannya.
Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan itu, Gus Ipul mengajak jajaran DPRD Jatim ikut mengawal perluasan Sekolah Rakyat, terutama di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan terpadu. Siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga fasilitas asrama, seragam, layanan kesehatan rutin, serta jaminan kebutuhan konsumsi selama mengikuti pendidikan.
Bahkan, fasilitas pembelajaran yang disiapkan telah mengadopsi teknologi digital. Setiap siswa mendapatkan laptop, sedangkan ruang kelas dilengkapi smartboard untuk mendukung proses belajar.
Gus Ipul juga menunjukkan potret gedung Sekolah Rakyat permanen dengan fasilitas pendukung yang dinilai memadai untuk menunjang kenyamanan siswa.
“Ini ada ruang kelas, ada dapurnya, ada guest house-nya, jadi ini sudah keren. Makanya, untuk kabupaten/kota, saya minta tolong daerah-daerah yang belum ada Sekolah Rakyat untuk didorong,” ujar Gus Ipul.
Menurut dia, kelengkapan fasilitas tersebut menjadi bagian penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar dengan tenang dan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih setara.
“Coba di Sekolah Rakyat itu kayak gini, dapat laptop per orang, lengkap, makan tiga kali sehari, dapat seragam,” tambahnya.
Merespons dorongan tersebut, ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari menegaskan komisinya mendorong perluasan Sekolah Rakyat ke daerah-daerah yang belum terjangkau program tersebut.
Ia menyebut Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Surabaya sebagai sejumlah daerah di Jatim yang telah lebih dahulu memiliki Sekolah Rakyat. Ke depan, daerah lain diharapkan segera menyusul agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang memadai.
“Kabupaten Malang sudah, Kota Malang sudah, Surabaya sudah. Kami akan dorong untuk kabupaten/kota yang belum,” tegas Sri Untari.
Tak Cukup Sekolah Gratis, Lulusan Harus Punya Masa Depan
Sri Untari menilai, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun maupun siswa yang berhasil menuntaskan pendidikan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu membuka jalan bagi lulusannya untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
Karena itu, ia mendorong Kemensos memperkuat sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk memasuki dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Mohon untuk bisa bekerja sama dengan BUMN dan BUMD agar bisa menerima siswa-siswa Sekolah Rakyat yang selesai melaksanakan pendidikan,” pinta Sri Untari.
Dorongan tersebut menempatkan keberlanjutan masa depan siswa sebagai bagian penting dari pengembangan Sekolah Rakyat. Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar perlu berjalan beriringan dengan pembekalan keterampilan serta akses menuju pekerjaan.
Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya mendapatkan kesempatan bersekolah, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih dan Jairi Irawan, bersama jajaran anggota Komisi E serta pejabat terkait lainnya.
Editor : Setiadi