Surabaya, Lingkaran.net Sudah lebih dari sepekan sejak tenggat waktu pengajuan nama pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2024-2029 berlalu, namun siapa yang akan duduk di kursi pimpinan masih menjadi misteri.
Dari lima partai yang berhak, hanya Partai Golkar yang telah mengajukan nama resmi, yakni Blegur Prijanggono sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
Partai Demokrat, yang sebelumnya dikabarkan akan segera mengajukan nama, masih belum memberikan kepastian. "Belum ada, tapi hari ini rencana Demokrat mas," ungkap sumber internal pada Rabu (18/9/2024).
Kendati demikian, hingga kini belum ada informasi resmi dari pimpinan partai terkait pengajuan nama.
Sumber internal Fraksi Demokrat DPRD Jatim pun menyatakan demikian. "Infonya gitu, tapi aku kurang faham. Coba ke pimpinan yang sangat faham," katanya.
Sementara, Ketua sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, menyatakan bahwa batas akhir pengajuan nama pimpinan sebenarnya sudah ditetapkan pada 10 September 2024.
"Baru Golkar yang sudah mengajukan nama. Kami masih menunggu usulan dari PKB, PDIP, Gerindra, dan Demokrat," ungkap Anik.
Sumber-sumber menyebutkan, Partai Gerindra telah mengantongi dua nama calon untuk diajukan sebagai pimpinan DPRD Jatim: Ferdians Reza Alvisa dan Hidayat. Keduanya merupakan sosok penting dalam struktur partai, namun belum ada langkah final dari Gerindra untuk menyerahkan nama ke pimpinan sementara DPRD Jatim.
Sementara itu, Partai Demokrat juga menjadi sorotan, dengan dua nama terkuat yang diprediksi akan mengisi kursi pimpinan: Dr. Agung Mulyono dan Miseri Effendy. Namun, belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang akan mereka usulkan.
PKB, yang berhak atas kursi Ketua DPRD Jatim, juga belum menyerahkan nama. Beberapa nama seperti Anik Maslachah, Fauzan Fuadi, dan Musyafak Rouf mencuat sebagai kandidat kuat, namun keputusan akhir tampaknya masih tertahan.
Begitu pula dengan PDIP, yang dikabarkan akan mengusulkan dua nama favorit: Sri Untari Bisowarno dan Wara Sundari Renny Pramana.
Situasi ini membuat publik penasaran, terutama mengingat pentingnya kursi pimpinan DPRD dalam menentukan arah kebijakan provinsi dalam lima tahun ke depan.
Mengapa partai-partai besar seperti PKB, Gerindra, PDIP, dan Demokrat masih menahan pengajuan nama? Apakah ada strategi politik yang sedang dimainkan di balik layar?
Masyarakat Jawa Timur kini menunggu dengan penuh tanda tanya, siapa yang akhirnya akan duduk di kursi pimpinan DPRD Jatim dan bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi masa depan provinsi terbesar di Indonesia ini.
Apakah partai-partai ini akan memberikan kejutan dengan calon yang tak terduga, atau justru memilih figur-figur berpengaruh yang sudah dikenal? Kita tunggu langkah selanjutnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi