x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Hari Antikorupsi Sedunia, Pejabat Tanpa Malu Adalah Ancaman Bangsa

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Budaya malu bukan sekadar nilai moral, tetapi kunci utama pemberantasan korupsi. Anggota DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menegaskan pentingnya menjaga integritas, bahkan dalam hal kecil.

Jika kita malu mengambil yang bukan hak kita, korupsi tidak akan memiliki ruang untuk tumbuh, ujarnya, mengajak semua pejabat publik untuk menjadikan tanggung jawab sebagai fondasi dalam menjalankan amanah rakyat.

Hal itu disampaikan politikus golkar yang bertepatan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Senin (9/12/2024).

Freddy Poernomo, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya budaya malu sebagai langkah utama memberantas korupsi. Dengan tema nasional Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, ia mengajak semua pihak, khususnya pejabat publik, untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat.

Budaya malu adalah kunci. Jika kita sadar bahwa sesuatu bukan hak kita, kita tidak akan mengambilnya, sekecil apa pun itu. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri, tegas Freddy.

Freddy mengisahkan pengalaman pribadinya saat membeli sebuah produk yang dijual oleh temanny. Ia membayar Rp850 ribu menggunakan QRIS, dan mendapatkan kembalian Rp3 ribu. Menariknya, penjual bersikeras mengembalikan uang tersebut, bahkan sampai mentransfernya kembali kepada Freddy.

Hal itu sederhana, tapi penuh makna. Teman saya menunjukkan tanggung jawabnya, meski hanya soal tiga ribu rupiah. Ini bukan tentang jumlahnya, tapi tentang integritas dan rasa malu jika mengambil yang bukan haknya, ungkap Freddy.

Sebagai anggota DPRD, Freddy menyoroti pentingnya menjalankan tiga fungsi utama yakni aspirasi, budgeting, dan kontroling dengan benar. Ia menegaskan bahwa hak budgeting anggota DPRD harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan keuntungan pribadi.

Selama ini, praktik transaksional masih sering terjadi. Ini yang harus kita ubah. Hak budgeting itu untuk membangun daerah, bukan untuk kepentingan individu. Kita harus malu jika menyalahgunakannya, ujar Freddy yang juga anggota Komisi A ini.

Sebagai pakar hukum administrasi, Freddy juga menyoroti penggunaan diskresi dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa diskresi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus disertai tanggung jawab penuh.

Jika diskresi menyebabkan kerugian, pejabat yang mengambil keputusan harus siap mempertanggungjawabkannya, tambahnya.

Freddy berharap momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk memperkuat komitmen melawan korupsi.

Budaya malu harus menjadi pondasi etika kita. Kalau dimulai dari hal kecil, dampaknya akan besar. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Indonesia yang benar-benar maju, tutupnya penuh optimisme. Alkalifi Abiyu

iklan wara
Artikel Terbaru
Sabtu, 16 Agu 2025 18:28 WIB | Politik & Pemerintahan

Tak Ada Kenaikan PBB di Surabaya, Eri Cahyadi Pilih Pembiayaan Alternatif untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemkot Surabaya menegaskan besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pahlawan tahun ini tidak mengalami kenaikan. ...
Sabtu, 16 Agu 2025 18:20 WIB | Politik & Pemerintahan

Anggaran Pendidikan Jatim Naik Jadi Rp9,9 Triliun, Sekdaprov Bilang Begini

Lingkaran.net - Kabar gembira datang untuk dunia pendidikan di Jawa Timur. Dalam PAPBD 2025, anggaran pendidikan dinaikkan cukup besar, dari 31 persen di APBD ...
Jumat, 15 Agu 2025 23:48 WIB | Umum

Doa Malam Tirakatan 17 Agustus 2025 Versi PDF, Lengkap dengan Arab dan Latinnya

Kegiatan doa bersama umumnya digelar pada malam 16 Agustus, sebagai bentuk rasa syukur dan doa bersama untuk para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdek ...