Surabaya, Lingkaran.net Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan penting terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam sidang paripurna yang digelar Rabu (28/5/2025).
Juru Bicara Banggar, Jairi Irawan menyoroti beberapa temuan krusial yang patut menjadi perhatian seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
Dalam laporannya, Jairi menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai Rp34,56 triliun atau 96,14 persen dari target anggaran.
Meskipun secara kuantitatif tergolong tinggi, Banggar memberikan catatan serius terhadap kualitas belanja dan arah program pembangunan yang dinilai belum optimal.
"Kami minta OPD tidak lagi copy-paste program tahun sebelumnya. Rakyat butuh inovasi, bukan rutinitas," tegas Jairi dalam forum paripurna.
Untuk diketahui, rincian realisasi belanja antara lain Belanja Operasi: Rp22,99 triliun (95,36%), Belanja Modal: Rp2,30 triliun (93,09%), Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp140,5 miliar (72,89%) dan Belanja Transfer: Rp9,11 triliun (99,50%).
Namun di balik angka-angka tersebut, terselip satu indikator penting yang menjadi sorotan yakni Indeks Theil, ukuran ketimpangan pembangunan antardaerah.
Pada tahun 2024, nilai indeks ini mencapai 0,3324, jauh dari target akhir dalam RPJMD Perubahan 2019–2024 yang dipatok di kisaran 0,2959–0,3016.
"Angka ini menunjukkan ketimpangan masih tinggi. Pemerintah harus lebih agresif mengoreksi arah belanja agar manfaatnya benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur," lanjut Jairi.
Banggar, kata Politikus Golkar ini mendesak agar OPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan lebih serius, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, serta selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra masing-masing OPD.
"Target pembangunan bukan hanya soal angka serapan anggaran, tapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan keadilan sosial," pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi