Lingkaran.net - Di tengah pembahasan serius, muncul momen yang mencuri perhatian. Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jatim, Ainur Rofiq, mengungkap bahwa pihaknya juga merasakan langsung kesulitan di lapangan.
“Permasalahan selama ini di lapangan, kami juga mengalami sendiri. Kami di Kaltim ke Kalsel menggunakan Panther, itu juga sulit,” ujarnya saat audiensi perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur di ruang Banmus DPRD Jatim, Sabtu (25/4/2026).
Baca juga: Sopir Logistik Ancam Demo Besar 29 April, DPRD Jatim Janji Koordinasi Lintas Sektor
Pernyataan itu langsung disambut celetukan spontan dari Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim. “Loh, memang beli BBM subsidi?” tanya Halim.
Ainur Rofiq pun segera meluruskan, “Ndak pak, itu mobil pribadi," jawabnya.
Sebelumnya, audiensi antara DPRD Jawa Timur dan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur di ruang Banmus, Sabtu (25/4/2026), berlangsung dinamis dan penuh sorotan. Berbagai persoalan krusial di sektor transportasi dan energi dibongkar, mulai dari polemik QR Code BBM subsidi hingga dugaan mafia solar.
Baca juga: Sopir Logistik Jatim Murka QR Code BBM Diblokir, Ancam Lumpuhkan Distribusi Nasional
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, yang menerima langsung aspirasi para sopir terkait tuntutan penghapusan QR Code BBM bersubsidi, ketersediaan solar di jalur logistik, penghentian kriminalisasi sopir, penurunan tarif tol, hingga pemberantasan pungli di SPBU.
Dalam audiensi itu, sopir mengeluhkan sistem QR Code yang kerap bermasalah dan menghambat mereka mendapatkan BBM subsidi. Padahal, bagi sopir logistik, ketersediaan solar menjadi urat nadi operasional.
Baca juga: Bojonegoro Tancap Gas Tanam Padi Serempak, Sri Wahyuni: Bukti Nyata Ketahanan Pangan Jatim
Selain itu, distribusi solar yang tidak merata di jalur ekspedisi membuat mereka kesulitan, terutama untuk rute panjang antar pulau. Kondisi ini bahkan memicu praktik tangki ganda yang berujung pada persoalan hukum.
Tak hanya itu, sopir juga menyoroti tingginya tarif tol serta dugaan pungutan liar di SPBU yang semakin membebani biaya operasional.
Editor : Setiadi