Lingkaran.net - Rancangan APBD Jawa Timur 2027 mulai menghadapi tantangan fiskal. Pendapatan daerah diproyeksikan hanya Rp26,41 triliun, sementara belanja mencapai Rp27,42 triliun. Artinya, terdapat defisit sekitar Rp1,02 triliun.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp17,7 triliun.
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta BUMD Diukur dengan ROE: Untung Saja Tak Cukup
Wakil Ketua DPRD Jatim Hidayat Maseaji mengingatkan Pemprov agar tidak mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan pajak masyarakat untuk mengejar target pendapatan.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah.
“Di tengah-tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, jangan sampai pilihan pajak sebagai sumber pendapatan malah membebani masyarakat,” tegas Hidayat, Minggu (13/9/2026).
Menurut Hidayat, target PAD sebesar Rp17,7 triliun harus disertai penjelasan yang jelas mengenai sumber pertumbuhannya. Pemprov, kata dia, masih memiliki sejumlah sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan tanpa harus terus menambah beban masyarakat.
“Jangan kemudian cara paling mudah hanya mengejar pajak masyarakat. Kita masih punya aset daerah dan BUMD yang seharusnya bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Hidayat mengatakan, pembahasan R-APBD 2027 setidaknya harus menguji tiga hal penting. Pertama, aset daerah mana yang selama ini belum produktif dan bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan.
Kedua, BUMD mana yang masih memiliki ruang untuk meningkatkan kinerja dan dividen. Ketiga, seberapa realistis target PAD jika dibandingkan dengan capaian pendapatan sepanjang 2026.
“Kami ingin melihat aset mana yang selama ini belum produktif. Jangan sampai Pemprov memiliki aset bernilai besar, tetapi setiap tahun hanya tercatat sebagai aset dan tidak memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah,” katanya.
BUMD Jangan Sekadar Terima Penyertaan Modal
Selain aset, Hidayat menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap APBD.
Menurutnya, perusahaan milik Pemprov harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada daerah, terlebih bagi BUMD yang selama ini mendapatkan penyertaan modal maupun dukungan aset pemerintah.
Baca juga: Pesan Rasiyo DPRD Jatim untuk Pelajar Surabaya: Jangan Biarkan Narkoba Merampas Masa Depan
“BUMD harus kita lihat satu per satu. Mana yang sehat, mana yang memiliki prospek bisnis besar dan mana yang dividennya masih bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah penyertaan modal pemerintah harus memberikan manfaat yang kembali kepada masyarakat melalui kinerja perusahaan dan kontribusinya terhadap PAD.
“Kalau pemerintah sudah menanamkan modal, tentu masyarakat juga berhak mendapatkan manfaat melalui kontribusi BUMD terhadap PAD,” tegas Hidayat.
Belanja Melonjak, Pendapatan Jangan Jalan di Tempat
Menurut Hidayat, persoalan R-APBD 2027 bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana menjaga agar ekspansi belanja tetap sebanding dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemprov harus memenuhi berbagai kebutuhan wajib, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan kemiskinan, perlindungan sosial hingga program pembangunan strategis.
Sebagai gambaran, pada P-APBD 2026 belanja fungsi pendidikan mencapai sekitar Rp9,536 triliun atau 31,93 persen. Sementara belanja fungsi kesehatan berada di kisaran Rp6,183 triliun.
Baca juga: Gaji ASN Dipindah ke Himbara, DPRD Jatim Ingatkan Dampaknya ke Bank Jatim
Pengalaman perubahan APBD 2026 juga patut menjadi evaluasi. Pendapatan daerah naik dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun. Namun, belanja justru melonjak jauh lebih besar, dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun.
Akibatnya, defisit APBD 2026 membesar dari sekitar Rp916,73 miliar menjadi Rp3,37 triliun.
Hidayat mengingatkan agar pola tersebut tidak kembali terjadi dalam APBD 2027.
“Jangan sampai belanjanya terus ekspansif, tetapi kemampuan meningkatkan pendapatannya berjalan biasa-biasa saja. APBD harus sehat,” pintanya.
Karena itu, DPRD Jatim akan mencermati secara detail asumsi pendapatan dan belanja selama pembahasan R-APBD 2027.
Hidayat menilai target PAD Rp17,7 triliun harus cukup progresif untuk menopang kebutuhan pembangunan, tetapi tetap memiliki dasar perhitungan yang realistis.
“Target PAD jangan terlalu konservatif, tetapi juga jangan sekadar memasang angka tinggi. Harus ada roadmap: aset mana yang menghasilkan, BUMD mana yang meningkatkan dividen, dan potensi pendapatan apa yang bisa dikejar tanpa menambah beban masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Setiadi