Lingkaran.net - Spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah nama tokoh nasional yang dinilai memiliki kapasitas dan kekuatan politik untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia.
Sedikitnya delapan figur disebut berpotensi masuk dalam kalkulasi politik apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Mereka adalah Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Khofifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD.
Baca juga: Prabowo Minta Gibran Fight di PTUN soal Ijazah
Akademisi Universitas Trunojoyo Madura sekaligus Direktur Eksekutif The SAS Institute, Surokim Abdussalam, menilai delapan nama tersebut memiliki modal politik berbeda.
Namun, siapa yang paling berpeluang bukan semata ditentukan popularitas maupun pengalaman, melainkan kemampuan memperkuat konfigurasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pergantian wakil presiden bukan sekadar mencari figur pengganti Gibran. Lebih dari itu, keputusan tersebut berpotensi menjadi momentum penataan ulang kekuatan politik di dalam pemerintahan.
“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari figur pengganti. Ini menyangkut penataan ulang konfigurasi koalisi, distribusi pengaruh politik, serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Surokim dalam analisis politiknya, Rabu (11/11/2026).
Dinamika ini menguat setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran serta pemberitaan mengenai niat Gibran mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Meski demikian, selama belum ada pengunduran diri yang berlaku secara resmi, Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Surokim mengingatkan, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran tidak serta-merta mengakibatkan jabatan wakil presiden kosong.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
“Presiden memang memegang kunci pencalonan, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan MPR. Karena itu, figur yang diusulkan harus memiliki kapasitas pemerintahan sekaligus kemampuan memperoleh dukungan politik lintas partai,” jelasnya.
Khofifah Punya Paket Lengkap
Dari delapan nama tersebut, Khofifah Indar Parawansa dinilai memiliki kombinasi modal politik yang cukup kuat. Pengalaman sebagai Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial menjadi bekal penting dalam mengelola pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Tidak hanya itu, posisi Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) memberinya jejaring sosial yang luas hingga tingkat akar rumput, terutama di kalangan perempuan.
Surokim menilai kombinasi pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jaringan politik tersebut menjadi keunggulan Khofifah dibandingkan sejumlah figur lainnya.
“Khofifah memiliki modal pengalaman eksekutif, legitimasi sosial, dan jejaring politik yang kuat. Kehadirannya juga dapat memperkuat jembatan politik pemerintah pusat dengan Jawa Timur sekaligus memperluas representasi perempuan dalam kepemimpinan nasional,” ungkapnya.
Nama Khofifah juga menarik dalam kalkulasi politik karena dapat memperkuat representasi wilayah sekaligus memperluas dukungan sosial pemerintahan Prabowo.
Selain Khofifah, Puan Maharani juga memiliki modal kuat melalui pengalamannya sebagai Ketua DPR dan mantan menteri. Puan dinilai mampu menjadi penghubung strategis antara pemerintah dan parlemen.
Namun, jika masuk kabinet sebagai wakil presiden, perpindahannya akan membawa konsekuensi terhadap konfigurasi kepemimpinan DPR dan hubungan politik dengan PDI Perjuangan.
AHY menawarkan kesinambungan pemerintahan dari dalam kabinet. Sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki pengalaman pemerintahan serta kekuatan organisasi politik.
Baca juga: Gibran Minta Izin Mundur dari Wapres, Prabowo Beri Saran Ini
Kendati demikian, penempatannya harus memperhitungkan keseimbangan representasi partai-partai koalisi.
Sementara Sri Sultan Hamengku Buwono X memiliki keunggulan berupa legitimasi kultural, pengalaman pemerintahan daerah, dan kapasitas sebagai figur pemersatu.
Sosok Sultan dinilai berpotensi meredam ketegangan di tengah beragam kepentingan partai politik pendukung pemerintah.
Adapun Sufmi Dasco Ahmad memiliki kekuatan dalam koordinasi politik antara Presiden, Gerindra, dan parlemen. Pengalamannya mengelola dinamika DPR dapat memperkuat komunikasi pemerintahan.
Namun, jika dua posisi tertinggi eksekutif diisi figur dari partai yang sama, hal itu berpotensi memunculkan persepsi dominasi di antara mitra koalisi.
Muhaimin, Anies, dan Mahfud Jadi Kartu Politik
Tiga nama lainnya, yakni Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan, dan Mahfud MD, juga memiliki daya tawar tersendiri.
Muhaimin memiliki pengalaman di kabinet sekaligus kekuatan politik PKB di parlemen. Dengan 68 kursi DPR pada Pemilu 2024, PKB menjadi salah satu kekuatan politik yang cukup signifikan.
Keterlibatan Muhaimin berpotensi memperkuat hubungan pemerintahan Prabowo dengan PKB, meski peningkatan posisi tawar partai tersebut harus tetap memperhitungkan keseimbangan koalisi.
Sementara Anies Baswedan dan Mahfud MD merepresentasikan alternatif rekonsiliasi politik dengan kelompok di luar lingkaran utama pemerintahan. Keduanya memiliki pengalaman nasional dan basis penerimaan politik yang berbeda.
Masuknya figur dari luar lingkaran utama koalisi berpotensi memperluas jangkauan politik pemerintahan Prabowo.
Baca juga: Gibran Menghadap Prabowo di Widya Chandra, Muncul Spekulasi Baru
Namun, Surokim mengingatkan, rekonsiliasi elite tidak otomatis berarti rekonsiliasi pemilih. Kesediaan masing-masing tokoh untuk menempati posisi wakil presiden juga belum dapat dipastikan.
Prabowo Jangan Sampai Ciptakan Matahari Kembar
Lebih jauh, Surokim menilai tantangan terbesar Prabowo bukan sekadar menentukan siapa pengganti Gibran, melainkan memastikan pergantian tersebut tidak mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dalam perspektif politik, situasi ini berkaitan dengan konsep coalitional presidentialism, yakni strategi presiden membangun dan mempertahankan koalisi untuk menopang efektivitas pemerintahan.
Prabowo harus menghitung secara cermat dampak politik dari setiap figur yang dipilih. Sebab, wakil presiden baru bukan hanya membawa kapasitas personal, tetapi juga kepentingan politik, jaringan, dan kekuatan pendukung di belakangnya.
“Prabowo perlu menghitung apakah figur baru akan memperkuat koordinasi pemerintahan atau justru menciptakan pusat-pusat pengaruh baru. Jangan sampai pergantian wakil presiden justru melahirkan ketegangan baru di dalam koalisi,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi munculnya fenomena dual power atau matahari kembar di pemerintahan. Kejelasan kepemimpinan dan pembagian kewenangan menjadi penting agar birokrasi tidak dihadapkan pada dua pusat pengaruh yang saling bersaing.
Menurut Surokim, kriteria pengganti wakil presiden seharusnya tidak berhenti pada kedekatan dengan Presiden maupun besarnya daya tawar partai politik.
“Wakil presiden bukan sekadar pelengkap tiket politik atau hadiah bagi elite yang sedang bernegosiasi. Figur yang dipilih harus mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menjaga hubungan dengan parlemen, memiliki mandat yang jelas, dan siap menjalankan tanggung jawab konstitusional apabila sewaktu-waktu harus menggantikan Presiden,” pungkasnya.
Editor : Setiadi