Lingkaran.net - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan empat mata di tengah menguatnya tekanan politik akibat polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung di Istana pada Selasa (10/11). Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami informasikan kepada seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niatan mundur dari jabatan Wapres menyikapi perkembangan polemik putusan MA dan MK.
"Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ungkap Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak niatan pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Namun, sekaligus juga kami luruskan, tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam diskusi, Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelasnya.
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wapres tersebut.
Dorongan itu muncul setelah MA dan MK mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan setara SMA yang sebelumnya juga menjadi perhatian MK.
Polemik tersebut kemudian merembet ke ranah politik dan membuka peluang penggunaan hak konstitusional DPR melalui HMP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di antaranya terkait pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai persoalan ijazahnya. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana (S1) di Singapura.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).
Editor : Setiadi