Lingkaran.net - Ketua DPR RI Puan Maharani memilih tidak ikut campur dalam gelombang desakan sejumlah partai politik agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.
Namun, di tengah polemik tersebut, Puan memastikan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Gibran.
Puan menegaskan, desakan agar Gibran mundur merupakan ranah politik masing-masing partai. Karena itu, ia tidak ingin mencampuri mekanisme internal partai lain dalam menyikapi persoalan tersebut.
"Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Puan tersebut muncul di tengah menguatnya polemik status politik Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) ijazah SMA yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pilpres.
Meski desakan pengunduran diri terus bergulir, Puan menyebut hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah," ungkap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.
Di sisi lain, Puan mengakui pimpinan DPR telah menerima informasi mengenai dorongan sejumlah fraksi agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Gibran.
Ia memastikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027.
Namun, DPR akan terlebih dahulu mempelajari mekanisme dan prosedur konstitusional yang harus ditempuh.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," jelasnya.
Puan menegaskan, setiap langkah DPR harus berpedoman pada konstitusi dan aturan yang berlaku. Menurutnya, tidak boleh ada proses politik yang mengabaikan mekanisme ketatanegaraan.
"Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," lanjut mantan Menko PMK itu.
Ia menambahkan, pimpinan DPR akan mendengarkan terlebih dahulu pandangan fraksi-fraksi dan komisi sebelum menentukan tindak lanjut. Sejumlah aspirasi juga telah dihimpun selama masa reses melalui fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), maupun anggota dewan.
"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," terangnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kabar Gibran akan mengundurkan diri, Puan memilih tidak berspekulasi. Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Pertemuan itu kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran di tengah meningkatnya desakan politik dan wacana penggunaan HMP di DPR.
Puan meminta publik menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait sebelum menarik kesimpulan.
"Ya selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," pungkasnya.
Editor : Setiadi